Majelis

Nomor Putusan:

861 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-08-1979

Tanggal Dibacakan:

15-08-1979

Hakim:

R. Santoso Poedjosoebroto

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Samsoeddin Aboebakar

Panitera:

I.G.A. Rujiati Temadja

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 19.930,-

Kaidah Hukum:

Perbuatan hukum yang dilakukan janda atas harta peninggalan suaminya tanpa persetujuan ahli waris kepurusa, dapat dibenarkan karena perbuatan termaksud adalaj untjk kepentingan yang patut dan tidak merugikan budel warisan

Putusan MA No. 681 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Harta gono gini

Para Pihak:

Mohammad Ali bin Hamzah VS Pr. Nyak Mani

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

681 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-08-1979

Tanggal Dibacakan:

12-09-1979

Hakim:

Sri Widoyati Wiratmo Soekito

Hakim Ketua:

R. Saldiman Wiryatmo

Hakim Anggota:

H.S. Hendrotomo

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 149/1972 PT Sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan sepetak tanah dan rumah diatasnya (seperti tercantum pada nomor/surat gugatan) adalah harta serikat dalam perkawinan penggugat/pembanding dengan suaminya almarhum Hazah (ayah tergugat/terbanding); Menghukum tergugat/terbanding menyerahkan bagian penggugat/pembanding terhadap harta serikat tersebut yaitu 3/4 bagian, kepada penggugat pembanding; Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 6.605,-

Kaidah Hukum:

Karena harta sengketa adalah harta serekat/gono-gini penggugat dengan mendiang suaminya (ayah tergugat), maka ia sebagai isteri mendapat 1/2 bagian ditambah satu bagian anak, menjadi 1/2 + 1/4/ = 3/4 bagian, sedang tergugat sebagai anak mendapat 1/4 bagian

Putusan MA No. 80 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Soenyoto VS P.F.X. Tranggono Sastrawidjaja

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

80 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-07-1979

Tanggal Dibacakan:

18-07-1979

Hakim:

Sri Widoyati Wiratmo Soekito

Hakim Ketua:

R. Saldiman Wiryatmo

Hakim Anggota:

H.S. Hendrotomo

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 674,-

Kaidah Hukum:

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (ongeoorloofde oorzaak) adalah tidak syah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara tergugat dan penggugat)

Putusan MA No. 521 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Sengketa jual beli rumah

Para Pihak:

Halimah Siregar VS Abd. Hamid Siregar … dkk

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

521 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

01-05-1979

Tanggal Dibacakan:

17-05-1979

Hakim:

BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Z. Asikin Kusumah Atmadja

Palti Radja Siregar

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan No. 66/1970 Pt. Medan tersebut; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian; Menyatakan syah surat jual beli tertangal 2 April 1965 dan rumah terperkara adalah milik penggugat; Menyatakan bahwa jual beli yan dilakukan oleh tergugat I dengan tergugat II adalah batal dan tidka berlaku; Memutuskan supaya tergugat I, II, dan III menyerahkan rumah terperkara dalam keadaan kosong kepada penggugat; Menyatakan sita tanggungan yanhg dijalankan oleh Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Agustus 1969 No. 57/1968 adalah syah dan berharga; Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima; Menghukum tergugat-tergugat dalam konpensi/penggugat-penggugat dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.400,-

Kaidah Hukum:

Jual beli rumah dianggap meliputi juga pemindahan hak sewa/hak pemakaian tanah diatas mana rumah itu berdiri

Putusan MA No. 1729 K/Sip/1976 Tahun 1976

Perihal:

Sengketa Jual beli tanah

Para Pihak:

Robinson Simatupang VS Heller Simatupang … dkk

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1729 K/Sip/1976

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1976

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-05-1979

Tanggal Dibacakan:

17-05-1979

Hakim:

R. Santoso Poedjosoebroto

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Samsoeddin Aboebakar

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebroto

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,-

Kaidah Hukum:

Pengabdian tanah (erfdienstbaarheld) tidak berakhir dengan bergantinya pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan

Putusan MA No. 162 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

Yusuf Madang

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

162 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-04-1980

Tanggal Dibacakan:

16-04-1980

Hakim:

R. Poerwanto S. Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Busthanul Arifin

Hakim Anggota:

Purwosunu

Panitera:

M.P. Lesilolo

Dasar Putusan:

U.U. No. 1 Pasal 6 ayat 1 Tahun 1951

K.U.H.P. 187

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang No. 56/1978 PT-Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Palembang No. 8/1978 Pid; Menyatakan kesalahan tertuduh Yusuf Madang atas tuduhan primair tidak terbukti; Membebaskan tertuduh dari tuduhan tersebut; Menyatakan tetruduh bersalah melakukan pelanggaran: "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah"; Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama 1 bulan dengan perintah bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terhukum sebelum berakhir masa percobaan 2 bulan melakukan perbuatan pidana; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Dalam hal ada 2 tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti. Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidairnya, walaupun tuduhan subsidairnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 U.U. No. 1 Drt tahun 1951 tidak dapat dibanding karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama

Putusan MA No. 129 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

Ayub bin Awinta … dkk

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

129 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-04-1980

Tanggal Dibacakan:

16-04-1980

Hakim:

R. Poerwanto S. Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Busthanul Arifin

Hakim Anggota:

Purwosunu

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bnadung No. 140/1978 Pid.PTB; Mengembalikan perkara para tertuduh; Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada "praejudiciell geschil" tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking" menurut pasal 250 (3) R.I.B. yang seharusnya dibeirkan sebelum perkara diperiksa; Acara yang seharusnya ditempuh ialah: sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana

Putusan MA No. 277 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Pencemaran nama baik

Para Pihak:

M. Djahri Bakri BA

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

277 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tindak Pidana Lain-lain

Sub Klasifikasi:

Fitnah

Tanggal Musyawarah:

29-03-1980

Tanggal Dibacakan:

30-04-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin No. 3/1978/Pid/Pt.Bjm dan putusan Pengadilan Negeri di Sampit No. 36/1977/Pid/Sum. Spt; Menyatakan tertuduh M. Djahri Bakri BA tersebut bersalah melakukan kejahatan "Pencemaran Tertulis"; Menghukum tertuduh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 bulan; Memerintahkan bahwa hukuman ini tidak akan dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan satu tahun habis; Menghukum tertuduh tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Kaidah Hukum:

Pertanggungan jawab pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 K.U.H.P. diletakkan pada penulisannya (terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers. Fitrah merupakan suatu pencemaran tertulis (snaadschrift) apabila dakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya

Putusan MA No. 204 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Penggelapan uang Kantor P.U.D Kab. Sumenep

Para Pihak:

Achmad Marsuki

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

204 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menolak

Jenis Perkara: