Perceraian | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 48/Pdt/1984/PT.Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 7/1984/Pdt.G; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara penggugat Emma Lilly Roosje Wuner dan tergugat Ruddy Hermanus Tania yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 putus karena peceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang; Menetapkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat masing-masing bernama Lidya Moddy Monna, Denny Kristianm Meidy Jusuf dan Musa Victor Easter tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat sampai mereka dewasa; Menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak-anak adalah menjadi beban dan tanggungjawab dari penggugat dan tergugat menurut kemmapuan masing-masing; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk menyerahkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatatan sipil di tempat perkawinan dilangsungkan; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum termohon kasasi/tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataanya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

Putusan MA No. 1531 K/Pdt/1987 Tahun 1987

Perihal:

Peceraian

Para Pihak:

I Nengah Degeng VS Ni luh Putu

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1989

Nomor Putusan:

1531 K/Pdt/1987

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1987

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-10-1988

Tanggal Dibacakan:

29-10-1988

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Mohamad Yahya Adiwinarta

Hakim Anggota:

M. Yahya Harahap

Kohar Hari Soemarno

Panitera:

T.H. Sibarani

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2

PP No. 10 Tahun 1983 yo

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan-permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Np. 101/Pdt/1986/PT.DPS dan putusan Pengadilan Negeri Amalpura No. 58/Pdt.G/1985/PN.AP; Eksepsi-eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima; Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; Menyatakan hukum Tergugat wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterimanya setiap bulannya kepada penggugat; Menyatakan hukum Bendaharawan gaji pada Kantor/Instansi dimana Tergugat bekerja berhak untuk memotong 2/3 gaji yang diterimanya bersih setiap bulannya dan wajib menyerahkan kepada Penggugat 1/3; Menolak guguatan selebihnya; Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima biaya nihil; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Ro. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Akibat hukum bagi seorang pegawai negeri yang melakukan perceraian adalah wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas isterinya dan 1/3 kepada anak-anaknya. Bendaharawan gaji pada kantor/instansi dimana ia bekerja berhak memotongnya dan wajib menyerahkan kepada bekas istri dan anak-anak, karena kewajiban itu sudah melekat pada diri bendaharawan

Putusan MA No. 1459 K/Pdt/1986 Tahun 1986

Perihal:

Perceraian dan Harta Gono Gini

Para Pihak:

Liem Tek Bie … dkk VS Hilda Pontoh

Lampiran File:

1459-K-Pdt-1986.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1990

Nomor Putusan:

1459 K/Pdt/1986

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1986

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

22-07-1987

Tanggal Dibacakan:

09-09-1987

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Z. Asikin Kusuma Atmadja

Hakim Anggota:

Goenawan. T. Boestomi

Panitera:

Slamet Witresno

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 38/Pdt/1985/PT.Jpr; Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugata nafkah dari Penggugat; Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II selebihnya tidak dapat diterima; Menolak gugatan provisionil dari Penggugat; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jayapura No. 37/BA.Pdt.G/1985/PN.Jpr tidak berharga; Memerintahkan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut; Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Berdasarkan Pasal 35 (2) UU No. 1/1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami/isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian suami/isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya i.c. penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II

Putusan MA No. 266 K/AG/1993 Tahun 1993

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Mahendra Wardana bin Ali Wardhana VS Mala Satina binti Nasrun Syahrun

Lampiran File:

266-K-AG-1993.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1993

Nomor Putusan:

266 K/AG/1993

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1993

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Alasan-alasan perceraian

Tanggal Musyawarah:

10-06-1994

Tanggal Dibacakan:

29-06-1994

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19f

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 03/1993/PTA.JK; Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon (Mahendra Wardhana bin Ali Wardhana) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Ny. Mala Satina binti Nasrun Syahrun) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; Menghukum Pemohon untuk membayar sebuah rumah/tanah di Jl. Kana Lestari Blok J No. 26 Lebak Lestari Indah, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan kepada Termohon saebagai mut'ah; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 17.500,-; Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Isi Pasal 19 F PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah

Putusan MA No. 90 K/AG/1992 Tahun 1992

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sunarto bin Tukri VS Suwanah binti Sukaji

Lampiran File:

90-K-AG-1992.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1993

Nomor Putusan:

90 K/AG/1992

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1992

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Rumusan amar cerai talak

Tanggal Musyawarah:

25-08-1993

Tanggal Dibacakan:

30-09-1993

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menerima permohonan banding pembanding; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau No. 192/G/1991/PA.LLG sehingga berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sunarto bin Tukri) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 56.500,-; Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 13.500,-; Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Rumusan cerai talak satu berbunyi "Menyatakan jatuh talak satu ba 'in dari Tergugat (Sunarto bin Tukri) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji)"

Putusan MA No. 2249 K/Pdt/1992 Tahun 1992

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Meyliana Carolina Tejaharyono VS Eko Widodo Subagio

Lampiran File:

2249-K-Pdt-1992.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1995

Nomor Putusan:

2249 K/Pdt/1992

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1992

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Kategori:

Perselisihan dan Pertengkaran

Tanggal Musyawarah:

23-05-1994

Tanggal Dibacakan:

22-06-1994

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

PP No. 9/1975 Pasal 19f

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 792/Pdt/1991/PT.Smg; Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaad); Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19.f Peraturan Pemerintah No. 9/1975

Putusan MA No. 266 K/AG/2010 Tahun 2010

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun VS Tri Hastuti Nur Rochimah binti Sapari Hadiwijono

Lampiran File:

266 K-AG-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2011

Nomor Putusan:

266 K/AG/2010

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2010

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-07-2010

Tanggal Dibacakan:

12-07-2010

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk; Menerima permohonan banding pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl; Menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri semala 11 tahun.

Putusan MA No. 44 K/Ag/1998 Tahun 1998

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sampurni Binti Kaulan VS Sudaryanto Bin Soedoto

Lampiran File:

44 K-Ag-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003

Nomor Putusan:

44 K/Ag/1998

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-02-1999

Tanggal Dibacakan:

19-02-1999

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Taufiq

Hakim Anggota:

Zainal Abidin Abu Bakar

Sunardi Padang

Panitera:

Edi Riadi

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby; Menolak Eksepsi tergugat; Mengabulkan gugatan penggugat; Menjatuhkan talak satu raj'I tergugat terhadap penggugat; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 70.000,-; Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa oleh karena percekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut.

Putusan MA No. 1354 K/Pdt/2000 Tahun 2000

Perihal:

Perselisihan dan Percekcokan dalam Perkawinan

Para Pihak:

Sie Swie Hak VS Hadi Subianto Djajapurnama

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

Nomor Putusan:

1354 K/Pdt/2000

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-09-2003

Tanggal Dibacakan:

08-09-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 710/Pdt/1999/PT.SBY dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 76/Pdt.G/1999/PN.SBY; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil tempat perkawinan tersebut untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu; Menolak gugatan pengugat untuk selain dan selebihnya; Menolak gugatan pengugat rekonpensi untuk seluruhnya; Menghukum tergugat konpensi/ penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,-

Kaidah Hukum:

Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Putusan MA No. 724 K/AG/2012 Tahun 2012

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sri Harum Puji Astuti binti Somo Panitro VS Priyono bin Ibrahim

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

724 K/AG/2012

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2012

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-04-2013

Tanggal Dibacakan:

19-04-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): Dalam Konvensi: Mengabulkan permohonan Pemohon;#Memberi izin kepada Pemohon (Priyono bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Sri Harum Puji Astuti binti Somo Panitro) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;#Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 1. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,-; 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil Pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan perundang-undangan, meskipun Termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam waktu menikah saja. Apabila perceraian diajukan berdasarkan pada alasan murtad dan murtad tersebut merupakan fakta maka hukumnya adalah fasakh