Irfan Fachruddin | Daniel S. Lev Library

(Mengadili) : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/FP/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016; (Mengadili Kembali): Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan MA No. 450 K/TUN/2013 Tahun 2013

Perihal:

Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan

Para Pihak:

Achmad Shofwan VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Yuli Puspa, Lindawati

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

450 K/TUN/2013

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2013

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Hukum Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Pertanahan

Tanggal Musyawarah:

13-02-2014

Tanggal Dibacakan:

13-02-2014

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 51 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): Dalam Eksepsi; Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima; Menghukum termohon Kasasi I,II,dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

Walaupun Tergugat tidak terlibat dalam perkara a quo namun apabila mengetahui putusan tersebut maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib menanggapinya dengan melakukan koreksi koreksi terhadap produk administrasi negara yang keliru, hal ini dimaksudkan dalam rangka penegakkan hukum publik yang mengikat umum (asas erga omnes)

Putusan MA No. 509 K/TUN/2013 Tahun 2013

Perihal:

Penyelesaian sengketa informasi publik terkait laporan keuangan

Para Pihak:

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Kepariwisataan (KADIS PORBUDPAR) Kota Bekasi VS Muhammad Hidayat S.

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

509 K/TUN/2013

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2013

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Hukum Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Informasi Publik

Tanggal Musyawarah:

27-01-2014

Tanggal Dibacakan:

27-01-2014

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 51 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri); Menolak permohonan dari Pemohon Informasi atas nama Muhammad Hidayat S.; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

Dengan terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang betujuan untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintah yang baik, maka siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (actio popularis). Namun dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (legal standing) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas point d'interest point d'action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 36 huruf b peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik