Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Nomor Putusan:

26 B/Pdt. Sus-Arbt/

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2014

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-11-2014

Tanggal Dibacakan:

28-11-2014

Hakim:

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hakim Ketua:

Suwardi

Hakim Anggota:

Soltoni Mohdally

I Gusti Agung Sumanatha

Panitera:

Endah Detty Pertiwi

Dasar Putusan:

UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan banding dari Pemohon PT Hutama Karya tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013PN. Srg. Tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 213; Menghukum Permohonan Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Catatan Amar:

Nomor Putusan 26 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, Tingkat Proses Banding

Kaidah Hukum:

-Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagai Penjelasan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999; -Judex Juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus menuliskan amar sesuai atau sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulis dalam amar putusan Judex Juris dapat diajdikan alasan pengajuan permohonan kembali dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan MA No. 33 PK/Pdt. Sus-Arbt/2016 Tahun 2016

Perihal:

Pengerukan Karang Keras dan Kompak Dalam Lapisan Tanah Yang Dikeruk Di Dermaga Pelabuhan Cigading, Banten

Para Pihak:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) VS PT Hutama Karya (Persero) dan PT Krakatau Bandar Samudera

Lampiran File:

PKRI_33_2016_ARB.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

33 PK/Pdt. Sus-Arbt/

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

26-05-2016

Tanggal Dibacakan:

26-05-2016

Hakim:

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hakim Ketua:

Suwardi

Hakim Anggota:

Soltoni Mohdally

I Gusti Agung Sumanatha

Panitera:

Endah Detty Pertiwi

Dasar Putusan:

UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili) : -Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; -Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014; (Mengadili Kembali) : 1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima; 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Catatan Amar:

Nomor Putusan 33 PK/Pdt. Sus-Arbt/2016

Kaidah Hukum:

-Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagai Penjelasan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999; -Judex Juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus menuliskan amar sesuai atau sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulis dalam amar putusan Judex Juris dapat diajdikan alasan pengajuan permohonan kembali dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan MA No. 349 PK/Pdt/2017 Tahun 2017

Perihal:

Sengketa Tanah Milik Negara

Para Pihak:

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara VS 1. PT. Hasrat Tata Jaya, 2. Roduiyah, 3. Pemerintah RI cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 4. Universitas Riau dan 1. Pemerintah Kota Pekanbaru cq Kecamatan Tampan, 2. Pemerintah Kota Pekanbaru cq Kecamatan Tampan cq Kelurahan Simpang Baru

Lampiran File:

PKRI_349_2017_LD.pdf

Sumber Pustaka:

UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Tentang Keuangan Negara

Nomor Putusan:

349 PK/Pdt/2017

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2017

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-07-2017

Tanggal Dibacakan:

18-07-2017

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat (1) dan (3) Tentang Perbendaharaan Negara

PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Bunyi Putusan:

(Mengadili) : -Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut; -Membatalkan putusan PN. Pekanbaru Nomor 159/Pdt. Bth/2015/PN. Pbr, tanggal 10 Maret 2016; (Mengadili Sendiri) : 1. Mengabulkan perlawanan/ bantahan pelawan/ pembantah; 2. Menyatakan Pelawan/ Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar; 3. Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., juncto Nomor 75/Pdt. G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015

Kaidah Hukum:

-Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara pokok, dengan mengendalikan bahwa pelawan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan; -Jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut

Putusan MA No. 1437 K/Pid.Sus/2016 Tahun 2016

Perihal:

Korupsi Secara Bersama-sama

Para Pihak:

Handoko Lie

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1437 K/Pid.Sus/2016

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-11-2016

Tanggal Dibacakan:

30-11-2016

Hakim:

UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hakim Ketua:

Salman Luthan

Hakim Anggota:

Syamsul Rakan Chaniago

Lumme

Panitera:

Murganda Sitompul

Dasar Putusan:

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 55 Ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

UU No. 8 Tahun 1981

UU No. 48 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

-Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut; -Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 05/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Nageri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/TKP/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2015; (Mengadili sendiri): 1. Menyatakan Terdakwa Handoko Lie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berama-sama"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 187.815.741.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putuan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika terpidana tidak mempunyai harta banda yang emncukupi untuk membayar uang penggganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahu;

Kaidah Hukum:

Terdakwa selaku pemegang hak atas tanah telah melakukan manipulasi dalam mengajukan permohonan hak yang semula hanya sebagian dari tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) namun terakhir dapat dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa, bersama-sama dan/atau yang dilaksanakan bersama-sama dengan walikota Medan yang memberikakn rekomendasi atau persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan dan pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang tidak termasuk dalam perjanjian awal dengan pihak PJKA.

Putusan MA No. 294 K/PID/2016 Tahun 2016

Perihal:

Tindak Pidana Pencurian Motor

Para Pihak:

Rizky Ramadhan Alias Rizky Condet bin Iskandar

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

294 K/PID/2016

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tindak Pidana Pencurian

Tanggal Musyawarah:

08-06-2016

Tanggal Dibacakan:

08-06-2016

Hakim:

Meruap Dohmatiga Pasaribu

Hakim Ketua:

Artidjo Alkostar

Hakim Anggota:

Eddy Army

Panitera:

Agustina Dyah Prasetyaningsih

Dasar Putusan:

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 156 Ayat (7) KUHP Tentang Sistem Peradilan Anak

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bunyi Putusan:

(Mengadili): Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Terhadap putusan yang amarnya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa yang seharusnya diajukan dalam peradilan pidana anak namun diajukan dalam peradilan untuk dewasa tidak dapat diajuakan upaya hukum kasasi.

Putusan MA No. 179 K/AG/2017 Tahun 2017

Perihal:

Pembatalan Akad dan Perbuatan Melawan Hukum

Para Pihak:

Andi Syamsiar VS PT Bank BNI Syariah (Kantor Cabang Pembantu Tamalanrea) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

179 K/AG/2017

Tingkat Proses:

Ekonomi Syariah (Gugatan Pembatalan Akad dan Perbuatan Melawan Hukum)

Tahun Register:

2017

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Hukum Agama

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-04-2017

Tanggal Dibacakan:

10-04-2017

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hajjah Andi Syamsiar, S.K., M. KES. Binti A. Ilyas tersebut; Membatalakan putusan pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016 PTA.Mks., tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks., tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri: (Dalam Eksepsi) Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya; (Dalam Pokok Perkara) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Kaidah Hukum:

Pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan bukan merupakan syarat sebuah gugatan, karena gugatan cukup menjelaskan fakta peristiwa dan fakta hukum yang saling berkaitan serta mendukung petitum; Oleh karena Penggugat terbukti wanprestasi, maka tindakan Tergugat melelang barang jaminan hutang bukan termasuk perbuatan melawan hukum.

Putusan MA No. 252 K/MIL/2016 Tahun 2016

Perihal:

Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Para Pihak:

Suparman

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

252 K/MIL/2016

Tingkat Proses:

Tahun Register: