2010

Nomor Putusan:

154 PK/TUN/2010

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (2)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-01-2011

Tanggal Dibacakan:

10-01-2011

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjau kembali; Menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah Putusan Penianjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang pertama yaitu No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 yang telah memutus dengan diktum; Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam adanya permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, maka harus dilihat secara kasus perkasus dan dalam kasus ini yang berlaku sah adalah peninjauan kembali yang pertama.

Putusan MA No. 2399 K/Pid.Sus/2010 Tahun 2010

Perihal:

Korupsi Dana Pakaian Dinas

Para Pihak:

Kardono. T

Lampiran File:

2399 K-Pid.Sus-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2399 K/Pid.Sus/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 yat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a & b ayat (2) dan (3) jo UU No. 20 Tahun 2001 jo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-12-2010

Tanggal Dibacakan:

30-12-2010

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Djoko Sarwoko

Hakim Anggota:

Mahdi Soroinda Nasution

Surya Jaya

Panitera:

Rudi Suoarmono

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimatan Barat di Pontianak No. 195/Pid/2010/PT.PTK; Menyatakan terdakwa Kardono T tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun; Menetapkan lama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang akan tetapi diselaraskan dengan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa dan tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Putusan MA No. 266 K/AG/2010 Tahun 2010

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun VS Tri Hastuti Nur Rochimah binti Sapari Hadiwijono

Lampiran File:

266 K-AG-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

266 K/AG/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-07-2010

Tanggal Dibacakan:

12-07-2010

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk; Menerima permohonan banding pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl; Menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri semala 11 tahun.

Putusan MA No. 16 K/AG/2010 Tahun 2010

Perihal:

Sengketa Harta Warisan

Para Pihak:

Evie Lany Mosinta VS Halimah Daeng Baji, dll

Lampiran File:

16 K-AG-2010.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

16 K/AG/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 & 38

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-04-2010

Tanggal Dibacakan:

30-04-2010

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 38

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks; Menyatakan menolak eksepsi tergugat; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Meni 2008; Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng sebagai berikut: Halimah Daeng Baji (ibu kandung), Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), Djelitahati binti Renreng ( saudara perempuan), Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), ..dst

Kaidah Hukum:

Istri yang beragama selain islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

Putusan MA No. 306 K/Pdt.Sus/2010 Tahun 2010

Perihal:

Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Lelang

Para Pihak:

PT.Perkebunan Indonesia Lestari, dll VS Titik Kirawati Soebagjo, dll

Lampiran File:

306 K-Pdt.Sus-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

306 K/Pdt.Sus/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-05-2010

Tanggal Dibacakan:

11-05-2010

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 55

UU Fidusia Pasal 27

UU Kepailitan Pasal 31 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

Kaidah Hukum:

Dengan demikian proses pelelangan atas objek jaminan fidusia yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat, dapat dilakukan dan tidak bertentngan dengan hukum.

Putusan MA No. 1222 K/Pdt/2010 Tahun 2010

Perihal:

Perselisihan Pengurus Cabang PWI Papua Barat dengan Pengurus Pusat PWI

Para Pihak:

Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dll, VS Markus Simatauw, dll

Lampiran File:

1222 K-Pdt-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1222 K/Pdt/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register: