Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1997

Nomor Putusan:

47 K/TUN/1997

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

26-01-1998

Tanggal Dibacakan:

26-01-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 2

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang terekseskusi, sebab tidak ada unsur "Beslissing" maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang.

Putusan MA No. 01 K/TUN/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa hak guna bangunan

Para Pihak:

Yayasan Beasiswa Al Ihsan VS Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

01 K/TUN/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Keputusan Tata Usaha Negara

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Amar Putusan

Tanggal Musyawarah:

28-05-1998

Tanggal Dibacakan:

28-05-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

BW Pasal 1868 jo BW Pasal 1870

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1)

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 47 ayat (3)

PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 30 ayat d jo pasal 31 ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan surat keputusan tergugat I (Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) tanggal 20 Januari 1994 No. 72/HGB/BPN/1994 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Andrianto Gunawan dahulu bernama Ngie Thjiong An atas tanah di Kotamadya Surabaya a/n sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya) No. 1215/Kelurahan Bongkaran, Gambar situasi tanggal 9 Februari 1994 No. 1036/1994 seluas 2540 meter persegi tertulis atas nama Andrianto Gunawan dahulu bernama Ngie Thjiong An adalah batal atau tidak sah; Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tanggal 20 Januari 1994 No. 72/HGB/BPN/94 dan tergugat II untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1215/Kelurahan Bongkaran; Menghukum termohon kasasi I dan II untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Walaupun Putusan PTUN antara lain amarnya mengangkat sita jaminan, akan tetapi karena penggugat menyatakan banding, maka status sita jaminan masih tetap melekat pada tanah tersebut. Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara phisik seharusnya mendapat prioritas hak guba bangunan, karena pengurus Yayasan Al Ihsan yang menjual tanah tersebut kepada Andrianto Gunawan keabsahan kepengurusannya masih sedang disengketakan di pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam taraf pemeriksaan tingkat banding.

Putusan MA No. 314 K/TUN/1996 Tahun 1996

Perihal:

Gugatan pembelian lelang tanah

Para Pihak:

Oei Ng Tiong Kheng VS Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Lampiran File:

Putusan MA No. 314 K-TUN-1996.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

314 K/TUN/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Keputusan Tata Usaha Negara

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-07-1998

Tanggal Dibacakan:

29-07-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 3 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 816/Kelurahan Kauman tidak mempunyai kekuatan hukum; Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Oei Ng Tiong Kheng seluas 2.575 Meter persegi yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Nganjuk; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yg dalam tingkat kasasi yaitu sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Pembelian tanah lelang ekseskusi pengadilan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah tersebut oleh pemerintah daerah adalah tidak sah dan setifikat hak miliknya harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan MA No. 60 K/MIL/1998 Tahun 1998

Perihal:

Desersi dimasa damai

Para Pihak:

Figuatri

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

60 K/MIL/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Tindak Pidana Terhadap Kewajiban Dinas

Jenis Perkara:

Pidana Militer

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Ketidakhadiran

Tanggal Musyawarah:

29-04-1998

Tanggal Dibacakan:

29-04-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHPM Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (3)

KUHPM Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2)

KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf b

UU No. 8 Tahun 1981

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menyatakan tidak dapat diterima dakwaan Primair dari Oditur pada Mahkamah Militer I-03 di Padang tersebut; Menyatakan terdakwa Figuatri Pratu/617388 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "desersi dimasa damai"; Menghukum terdakwa penjara 8 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yg dijatuhkan; dipecat dari Dinas Militer; Memerintahkan terdakwa ditahan.

Kaidah Hukum:

Dakwaan Oditur tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b, UU No. 8 Tahun 1981 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA No. 1077 K/PID/1997 Tahun 1997

Perihal:

Perzinahan

Para Pihak:

Subandri Ngongo, Sri Rohmi Rahman

Lampiran File:

Putusan MA No. 1077 K-PID-1997.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1077 K/PID/1997

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Persetubuhan

Kategori:

Perzinahan

Tanggal Musyawarah:

17-02-1998

Tanggal Dibacakan:

17-02-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 284 ayat (1) ke sub a dan ke 2 sub b

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primair dan Subsidair; Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; Memulihkan hak terdakwa I dan terdakwa II dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya; Menetapkan agar surat pengaduan dari Mas'ad Kadir tertanggal 26 Oktober 1995 tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Pasal 284 KUHP adalah ditujukan kepada orang/person yang terhadapnya berlaku ketentuan pasal 27 KUH perdata yang hanya dapat diperlakukan bagi golongan Tiong Hoa. Pasal 284 KUHP secara yuridis tidak dapat ditetapkan/diperlakukan terhadap diri terdakwa I dan II.

Putusan MA No. 962 K/PID/1996 Tahun 1996

Perihal:

Perjudian

Para Pihak:

Slamet

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

962 K/PID/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Perjudian

Tanggal Musyawarah:

05-03-1998

Tanggal Dibacakan:

05-03-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 67 jo KUHP Pasal 244

KUHP Pasal 205 ayat (1); ayat (2); ayat (3)

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri ) : Memerintahkan Pengadilan Negeri Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut ke Kepolisian RI untuk selanjutnya diajukan melalui Kejaksaan/Penuntut Umum; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, menggal Pasal 303 bis KUHP, maka seharusnya PN Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut kepada kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan melalui kejaksaan/penuntut umum bukan diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan ringan.

Putusan MA No. 1590 K/PID/1997 Tahun 1997

Perihal:

Pencurian

Para Pihak:

Ayu Purnama Binti D. Mamin

Lampiran File:

Putusan MA No. 1590 K-PID-1997.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1590 K/PID/1997

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-03-1998

Tanggal Dibacakan:

02-03-1998

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

M. Syafiuddin Kartasasmita

Hakim Anggota:

Iskandar Kamil

I Nengah Wedastra

Panitera:

Sirande Palayukan

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 363 sub 4e

KUHP Pasal 362

KUHAP Pasal 67 jo KUHAP Pasal 244

UU No. 8 Tahun 1981

KUHP Pasal 197 ayat (1) hufuf I

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : 1. Menyatakan terdakwa Ayu Purnama Binti D. Mamin, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 bulan; 3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum; 4. Menyatakan barang bukti : 1 buah radio tape Merk Seiko warna hitam, dikembalikan Andi Hartati; 5. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500.

Kaidah Hukum:

Judex factie telah salah menafsirkan unsur " dengan maksud memiliki secara melawan hukum", apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang, maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak.

Putusan MA No. 1166 K/PID/1997 Tahun 1997

Perihal:

Pelanggaran dalam penangkapan ikan

Para Pihak:

Sunthon Nuamsiri

Lampiran File:

Putusan MA No. 1166 K-PID-1997.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1166 K/PID/1997

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Unsur-unsur tindak pidana

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

22-01-1997

Tanggal Dibacakan:

22-01-1997

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

M. Syafiuddin Kartasasmita

Hakim Anggota:

Sunardi Padang

Iskandar Kamil

Panitera:

Sirande Palayukan

Dasar Putusan:

UU No. 9 Tahun 1985 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 4 ke-1 & 4

UU No. 9 Tahun 1985 Pasal 29

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menyatakan bahwa terdakwa Mr. Sunthon Nuamsiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia, dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan melanggar jalur/daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai ijin yang diberikan; Menghukum terdakwa dengan hukum sebesar Rp. 15.000.000,-; Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar, maka dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan.

Kaidah Hukum:

Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau penggaran, dirampas untuk negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut.

Putusan MA No. 363 K/AG/1995 Tahun 1995

Perihal:

Sengketa pembagian harta waris

Para Pihak:

Enung Kuswinardi, TB. Mohammad Ramdhan Soleh, Titania Nurhayati, Teddy Rustendy Wanda, Dikkie Kusdinar Sembada VS Adu Bin H. Enoh

Lampiran File:

Putusan MA No. 363 K-AG-1995.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

363 K/AG/1995

Tingkat Proses: