Fatimah Siregar | Daniel S. Lev Library

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Agustus 1964 No. 65 / 1964 PT Pidana sekedar mengenai penyebutan kwalifikasi sehingga sebagai berikut: Terdakwa I: Pembunuhan yang diikuti oleh Tindak Pidana; Terdakwa II: Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti oleh Tindak Pidana; Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya dalam tingkat ini;

Kaidah Hukum:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi kejahatan dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi (Anggota ABRI) yang secara bersepakat dijalan Bungur Jakarta untuk melaksanakan niat jahat telah melakukan pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana; bahwa terbukti terdakwa II mengancam dengan pistol milik saksi, sedangkan saksi menjerat leher korban dengan ikat pinggang, kemudian dipukul oleh terdakwa I dengan sepotong besi dengan akibat meninggalnya si korban

Putusan MA No. 119 K/Pid/1982 Tahun 1982

Perihal:

Penganiyaan dan Pembunuhan

Para Pihak:

Tasaruddin Radjo Budjang … dkk

Lampiran File:

119-K-Pid-1982.pdf

Sumber Pustaka:

Yursiprudensi Mahkamah Agung RI 1983

Nomor Putusan:

119 K/Pid/1982

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1982

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh orang

Tanggal Musyawarah:

17-03-1983

Tanggal Dibacakan:

31-03-1983

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Djoko Soegianto

Hakim Anggota:

Dora Sasongko Kartono

Syafiar

Panitera:

Fatimah Siregar

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari para penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Padang No. 34/1976/PT.Pdg; Menyatakan permohonan banding Jaksa terhadap terdakwa I Tasaruddin Radjo Budjang dan II Djiran tersebut tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersbeut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding

Putusan MA No. 55 PK/PID/1996 Tahun 1996

Perihal:

Provokator unjuk rasa

Para Pihak:

Muchtar Pakpahan

Lampiran File:

55-PK-PID-1996.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1995

Nomor Putusan:

55 PK/PID/1996

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tindak Pidana yang mebahayakan ketertiban umum

Sub Klasifikasi:

Penghasutan

Tanggal Musyawarah:

25-10-1996

Tanggal Dibacakan:

25-10-1996

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 160 dan Pasal 161 ayat 1

KUHAP Pasal 263 (1)

KUHAP Pasal 263 (3)

KUHP Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1)

KUHP Pasal 161 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan Permohonan peninjauan-kembali dari pemohon peninjauan-kembali; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 395 K/Pid/1995; Menyatakan Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menghukum Termohon peninjauankembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah), tingkat bandung sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat peninjuankembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Kaidah Hukum:

Dengan mendasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung sendiri dan pertimbangan Judex facti yang dinilai telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dalam perkara Penunajuankembali ini menyatakan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ksatu Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 161 ayat (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana