Djoewarini | Daniel S. Lev Library

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang No. 98/1980/PT.Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang No. 25/1977/Pid.B; Menyatakan kesalahan terdakwa I. Azhar SH bin Bahsan terhadap tuduhan pasal 385 KUHP tidak terbukti; Membebaskan dia dari tuduhan pasal 385 KUHP tersebut; Menyatakan terdakwa I.M. Azhar bin Bahsan bersalah melakukan tindak pidana: "Menguasai tanah orang lain tanpa izin yang sah dari pemiliknya/yang menguasainya; Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama 3 bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 6 bulan melakukan suatu tindak pidana; Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa sebidang tanah yang disita tanggal 3 Mei 1977 No. Prin. 10/H.7/5/77 dan surat-surat yang bersangkutan dengan itu dikenalikan kepada saksi Ridwan bin R.A. Rasyid; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa, yakni menguasai dan melakukam pembenihan di atas tanah milik orang lain, tidak termasuk rumusan pasal 385 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan perjanjian hutang suatu penanaman atau pembenihan

Putusan MA No. 10 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Penggantian kerusakan bangunan

Para Pihak:

Bima Sentosa … dkk VS Herman Kurniadjaya

Lampiran File:

10-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1985

Nomor Putusan:

10 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1984

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-06-1985

Tanggal Dibacakan:

30-07-1985

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

H.R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Anggota:

Djoewarini

Yahya

Panitera:

M. Muchtar

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon-pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggungjawab kontraktor, kontraktor tersebut harus ikut digugat

Putusan Ma No. 3374 K/Pdt/1986 Tahun 1986

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

Has Asnawi VS Samuel Gidion Sibarani

Lampiran File:

3374-K-Pdt-1986.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1988

Nomor Putusan:

3374 K/Pdt/1986

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1986

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Bunga yang diperjanjikan

Kategori:

Bunga yang tidak diperjanjikan

Tanggal Musyawarah:

20-12-1988

Tanggal Dibacakan:

31-01-1989

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Anggota:

Yahya

Djoewarini

Panitera:

Darlan Nasution

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Menerima permohonan banding dari Terbantah - Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel; Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukum bahwa akte No. 21 yang dibuat dan ditanda tangani Pembantah bersama Terbantah dihadapan W. Silitonga Notaris di Jakarta, bertanggal 6 Nopember 1977 tentang "Pengakuan Hutang" adalah sah dan mengikat para pihak; Menyatakan sebagai hukum bahwa akta Hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/981 bertanggal 18 Juni 1981 adalah sah; Menyatakan sebagai hukum hutang Pembantah kepada Terbantah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- ditambah bunga sebesar 6% sebulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 1977 sampai dengan 4 Mei 1978 ditambah bunga sebesar 6% setiap tahun dari hutang sejumlah Rp. 8.000.000,-, terhitung sejak 4 Mei 1979 sampai keseluruhan hutang tersebut dibayar lunas; Menghukum Terbantah untuk mengembalikan sertifikat No. 202 atas tanah hak milik yang terletak di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.620 M2 dengan gambar situasi No. 760/1975 kepada Pembantah dan meroya hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/1981 tanggal 18 Juni 1981, setelah Pembantah membayar hutang seperti tersebut dalam amar No. 4 diatas; Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 24.500,-; Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

"Di tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa akte hipotik No. 1 Tahun 1981 bertanggal 19 Juni 1981 adalah sah sebab dibuat atas dasar pasal 6 akte pengakuan hutang. Sedangkan mengenai jumlah hutang yang dikonsinyasikan masih harus ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan yang menurut UU adalah sebesar 6% setahun, terhitung sejak saat pihak berhutang melakukan wanprestasi. Keseluruhan hutang tersebut harus dibayar lunas lebih dahulu oleh pemohon kasasi/pembantah selaku pihak berhutang, barulah termohon kasasi/terbantah selaku pihak berpiutang mengembalikan sertifikat tanah No. 202 yang dijadikan sebagai jaminan hutang pemohon kasasi

Putusan MA No. 3783 K/Pdt/1987 Tahun 1987

Perihal:

Sengketa waris

Para Pihak:

Negara R.I. qq Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan R.I.VS Yayasan Pendidikan Wiraswasta Indonesia

Lampiran File:

3783-K-Pdt-1987.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1990

Nomor Putusan:

3783 K/Pdt/1987

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1987

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanah negara yang diatasnya melekat hak Tanah Eropah

Tanggal Musyawarah:

24-05-1989

Tanggal Dibacakan:

14-06-1989

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Anggota:

Yahya

Djoewarini

Panitera:

M. Muchtar

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/Pdt/1987/PT.DKI; Menolak gugatan penggugat; Menyatakan bahwa sita atas tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 148/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Sel tidak sah dan berharga; Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut; Menghukum termohon kasasi akan membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

"Mahkamah Agung sebelum mengambil putusan akhir dapat menetapkan dalam putusan sela untuk mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan Mahkamah Agung sendiri agar mengetahui dengen jelas obyek sengketa yaitu status dan lokasi tanah serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan tanah sengketa yang dipandang perlu. Berdasarkan pemeriksaan tambahan tersebut dapat dinyatakan bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum apabila ternyata penggugat asal tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya. Untuk mencari kebenaran fakta hukum dalam perkara perdata Mahkamah Agung RI dapat memanggil dengan resmi dan mengadakan pemeriksaan tambahan kepada para pihak serta para saksi dalam sidang permusyawaratan Mahkamah Agung. Tanah-tanah Negara yang diatasnya melekat hak-hak Eropah misal tanah Postal, Erfpacht, Eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lain diatasnya misalnya tanah adat