Putusan MA No. 536 K/Pid/2005 Tahun 2005
Perihal:
Menerima uang atas dasar Anggaran DPRD atau melakukan korupsi secara bersama-sama
Para Pihak:
H. Marfendi, Dra. Hilma Hamid, Drs. H. Sueb Karsono, Ir. Hendra Irwan Rahim, Drs. Djufri Hadi, Ir. Lief Warda, Ir. Alfian, Drs. Mahardi Efendi, H Muhammad Yunus Said
Lampiran File:
Sumber Pustaka:
Nomor Putusan:
536 K/Pid/2005
Tingkat Proses:
Tahun Register:
Jenis Lembaga Peradilan:
Amar:
Jenis Perkara:
Klasifikasi:
Tanggal Musyawarah:
10-10-2007
Tanggal Dibacakan:
10-10-2007
Bunyi Putusan:
(Mengadili Sendiri) : Menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran; Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
Kaidah Hukum:
1. Perbuatan Panitia Anggaran yang menyusun draft atau konsep anggaran belanja dengan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab suatu konsep tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2. Perbuatan mengesampingkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 4 dan 22 Tahun 1999 (Putusan Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002). 3. Peraturan Daerah yang tidak dibatalkan dengan kewenangan atas dasar pengawasan represif adalah sah menurut hukum (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 113 dan 114 jo UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 145 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah: Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah). 4. Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.
