Mohamad Yahya Adiwinarta

Putusan MA No. 370 K/Pdt/1984 Tahun 1984


Perihal: 
Sengketa waris

Para Pihak: 
Raslam VS Madarun Bau I … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
370 K/Pdt/1984

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
11-07-1985

Tanggal Dibacakan: 
31-07-1985

Hakim: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 318/1980/Pdt/PT.Smg; Mengabulkan gugat para penggugat untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya; Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah akhil waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun; Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meingalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris; Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat; Menyatakan hukumnya bahwa para penggugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974; Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam jeadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bula perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI); Menghukum termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saks tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian

Putusan MA No. 1531 K/Pdt/1987 Tahun 1987


Perihal: 
Peceraian

Para Pihak: 
I Nengah Degeng VS Ni luh Putu

Nomor Putusan: 
1531 K/Pdt/1987

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
12-10-1988

Tanggal Dibacakan: 
29-10-1988

Hakim: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan-permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Np. 101/Pdt/1986/PT.DPS dan putusan Pengadilan Negeri Amalpura No. 58/Pdt.G/1985/PN.AP; Eksepsi-eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima; Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; Menyatakan hukum Tergugat wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterimanya setiap bulannya kepada penggugat; Menyatakan hukum Bendaharawan gaji pada Kantor/Instansi dimana Tergugat bekerja berhak untuk memotong 2/3 gaji yang diterimanya bersih setiap bulannya dan wajib menyerahkan kepada Penggugat 1/3; Menolak guguatan selebihnya; Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima biaya nihil; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Ro. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Akibat hukum bagi seorang pegawai negeri yang melakukan perceraian adalah wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas isterinya dan 1/3 kepada anak-anaknya. Bendaharawan gaji pada kantor/instansi dimana ia bekerja berhak memotongnya dan wajib menyerahkan kepada bekas istri dan anak-anak, karena kewajiban itu sudah melekat pada diri bendaharawan

Putusan MA No. 3901 K/Pdt/1985 Tahun 1985


Perihal: 
Sengketa waris

Para Pihak: 
Johan … dkk VS Anju Simalango … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
3901 K/Pdt/1985

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
27-10-1988

Tanggal Dibacakan: 
29-10-1988

Hakim: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 136/Perd/1985/PT.MDN dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 123/Pdt.G/1983/PN.TRT.PGR; Menolak gugatan Penggugat-penggugat; Menghukum termohon-termohon kasasi/Penggugat-penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dair orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)