1998

Tahun Register:

KUHAP Pasal 153 ayat (3) dan (4) jo UU No. 3 Tahun 1987 Pasal 4 ayat (1)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

07-01-1999

Tanggal Dibacakan:

29-01-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 253 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 151/Pid/PT.Bdg. Jo; Putusan Pengadilan Negeri di Garut No. 160/Pid.B/1998/PN.Grt; Memerintahkan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus kembali perkara Terdakwa Deni Sutisna dan Terdakwa Otang bin Ahya tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

"Dalam hal salah seorang Terdakwanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan azas-azas peradilan anak, maka pemeriksaan perkara yang bersangkutan harus dilakukan secara tertutup"

Putusan MA No. 98 K/TUN/1998 Tahun 1998

Perihal:

Sengketa Status Hak Milik

Para Pihak:

Soesanto Kartoadmodjo VS Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, dll

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2002

Nomor Putusan:

98 K/TUN/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 110

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-02-2000

Tanggal Dibacakan:

08-02-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 11/G/TUN/TN/1997/P.TUN.SMG; Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan batal demi Keputusan Tergugat tertanggal 19 Juni 1992 tentang Sertifikat Hak Milik No. 224 dan No. 225 keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang (dahulu) Kelurahan Wonotingal Kecamatan Semarang Selatan; Menghukum tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanda bukti hak milik atas nama penggugat terhadap objek gugatan, yakni sebidang tanah terletak Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang luas lebih kurang 40 m x 25 m atau sama dengan 1.000m² seperti yang tercantum dalam Gambar Ikhtisar tertanggal 18 Januari 1963 dari kantor pengukuran dan Pemetaan Daerah III Jawa Tengah; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa tanah yang berasal dari Hak Barat (Eigendom) telah kembali kepada Negara, maka lurah dan samat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang Status Kepemilikan atas tanah tersebut.

Putusan MA No. 411 K/Ag/1998 Tahun 1998

Perihal:

Pembatalan Pernikahan

Para Pihak:

Dewi Anwar Bay Bin Anwar Bay VS Nuraini Binti Cik Oni, dll

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2002

Nomor Putusan:

411 K/Ag/1998

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Perdata Agama

Klasifikasi:

Pembatalan Pernikahan

Tanggal Musyawarah:

17-02-2000

Tanggal Dibacakan:

17-02-2000

Hakim:

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 89

Hakim Ketua:

Taufiq

Hakim Anggota:

Zainal Abidin Abu Bakar

Achmad Syamsudin

Panitera:

Fakhrurrozi Harli

Dasar Putusan:

UU No. 14 tahun 1985

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 No. 15/Pdt.G.1998/PTA.Plg; Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada tingkat kasasi adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalah pembatalan nikah tersebut.

Putusan MA No. 2580 K/Pdt/1998 Tahun 1998

Perihal:

Sengketa atas Tanah dan Bangunan

Para Pihak:

Yayasan Saweri Gading VS Hendrik H. Lumanauw, dll

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2002

Nomor Putusan:

2580 K/Pdt/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

26-01-2001

Tanggal Dibacakan:

26-01-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat No. 259/Pdt/1997/PT.DKI jo putusan Pengadilan Jakarta Barat No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar; Menyatakan perlawanan pelawan-pelawan tidak dapat diterima; Menyatakan perlawanan rekonpensi terlawan I tidak dapat diterima; Menghukum para termohon kasasi/para pelawan membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa perlawanan yang diajukan dengan dalil SOMASI terhadap putusan Pengadilan Negeri dan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut para pelawan tidak diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara, perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab SOMASI tidak sama dengan EKSEKUSI.

Putusan MA No. 935 K/Pdt/1998 Tahun 1998

Perihal:

Lalai dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri

Para Pihak:

Melina Gozali VS Hendrik Kadarusman

Lampiran File:

935 K-Pdt-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

935 K/Pdt/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

21-12-1999

Tanggal Dibacakan:

21-12-1999

Hakim:

M. Syafiuddin Kartasasmita

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Iskandar Kamil

I Nengah Wedastra

Panitera:

Made Judyartha

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 519/Pdt/1996/PT.DKI; Menolak eksepsi tergugat; Menolak gugatan Provisi Penggugat; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu: Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari tergugat dengan hubungannya bersama penggugat; Menetapkan kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp. 161.000.000,-; Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa bukti tambahan tidak dapat mematahkan Sumpah Suppletoir yang telah dilakukan, sebab Sumpah tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi.

Putusan MA No. 111 K/Ag/1998 Tahun 1998

Perihal:

Sengketa Harta Warisan

Para Pihak:

Amaq Rede VS Serem dan Maenah

Lampiran File:

111 K-Ag-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003

Nomor Putusan:

111 K/Ag/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

13-09-1999

Tanggal Dibacakan:

13-09-1999

Hakim:

UU Mahkamah Agung Pasal 30

Hakim Ketua:

Taufiq

Hakim Anggota:

Chabib Syarbini

Zainal Abidin Abu Bakar

Panitera:

Fakhrurrozi Harli

Dasar Putusan:

UU No. 4 Tahun 1985

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menerima permohonan banding pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA; Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- ; Menghukum terbanding untuk membayar relas pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebesar Rp. 31.000,- ; Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,- ; Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa di dalam hukum waris mal waris, dimana mengenai sengketa tentang harta peningalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA No. 44 K/Ag/1998 Tahun 1998

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sampurni Binti Kaulan VS Sudaryanto Bin Soedoto

Lampiran File:

44 K-Ag-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003

Nomor Putusan:

44 K/Ag/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-02-1999

Tanggal Dibacakan:

19-02-1999

Hakim:

Putusan MA No. 144 K-TUN-1998.pdf

Hakim Ketua:

Taufiq

Hakim Anggota:

Zainal Abidin Abu Bakar

Sunardi Padang

Panitera:

Edi Riadi

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby; Menolak Eksepsi tergugat; Mengabulkan gugatan penggugat; Menjatuhkan talak satu raj'I tergugat terhadap penggugat; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 70.000,-; Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa oleh karena percekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut.

Putusan MA No. 144 K/TUN/1998 Tahun 1998

Perihal:

Penutupan Kios

Para Pihak:

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang VS Dra. Esther Talebong dll

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1999

Nomor Putusan:

144 K/TUN/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-09-1999

Tanggal Dibacakan:

29-09-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 63 ayat (2)

Perda No. 8 Tahun 1979

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 38/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG jo Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 53/G.TUN/1996/P.TUN.U.PDG; Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah/surat pemberintahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Pengadilan Umum.

Putusan MA No. 103 K/TUN/1998 Tahun 1998

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

A. Abdurachman VS Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Lampiran File:

Putusan MA No. 103 K-TUN-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1999

Nomor Putusan:

103 K/TUN/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register: