H.S. Hendrotomo

Tahun Register:

1976

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-10-1976

Tanggal Dibacakan:

18-10-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1977

Dasar Putusan:

RBG Pasal 189

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 128/1975/Prdt/PT.Mlk yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon No. 114/1975 Pdt, sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi: Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat-tergugat masing-masing berhak 1/2 atas harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah masing-masing bekas hak milik Verp. No. 900 seluas 1203 m2 yang terletak di Waihaong dan sebidang tanah bekas hak milik Verp. No. 1191 yang terletak di Jalan Raya Hative Pulau Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut pada surat gugatan dan surat tanah yan bersangkutan; dirubah menjadi: Merupakan bahwa para penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah, yaitu bekas eigendom Verponding No. 900 aseluas 1203 m2 dan tanah perusahaan seluas 560 m2, keduanya terletak di Waihaong Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan dan surat-surat tanah yang bersangkutan; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.580,-

Kaidah Hukum:

Dalam hal warisan hukum yang hidup di Ambon adalah hukum adat dan bukan hukum Islam

Putusan MA No. 729 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Salah tangkap dan penganiyaan terhadap orang lain

Para Pihak:

Aidil Azqar Wallad VS Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisan Negara di Jakarta, cq. Kepala Daerah Kepolisian II Sumatera Utara di Medan, cq. Komando Kota Besar Kepolisian Medan dan sekitarnya di Medan … dkk

Lampiran File:

729-K-Sip-1975.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

729 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Perbuatan Melawan Hukum

Tanggal Musyawarah:

29-10-1976

Tanggal Dibacakan:

15-12-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1366

KUHPerdata Pasal 1367

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.605,-

Kaidah Hukum:

Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan Pemerintah karena dalam perkara ini tidak terbukti bahwa tergugat I, yang merupakan suatu badan Pemerintah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang diajukan penggugat (i.c. melakukan penangkapan yang tidak berdasar hukum) gugatan terhadap tergugat I harus ditolak

Putusan MA No. 592 K/Sip/1973 Tahun 1973

Perihal:

Perselisihan perburuhan

Para Pihak:

Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan … dkk VS I.R. Alimsyah

Lampiran File:

592-K-Sip-1973.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

592 K/Sip/1973

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1973

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

21-01-1980

Tanggal Dibacakan:

31-01-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Indroharto

Hakim Anggota:

UU No. 2 Tahun 1957 Pasal 10

Panitera:

Aisjah

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kalimantan Selatan tersebut tidak dapat diterima; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan di Banjar Baru; Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 4/1972/Pdt.P.T.Bjm dan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 76/1969 Perd.B; Menyatakan bahwa gugatan penggugat No. 2 mengenai wewenang mengenai memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.230,-

Kaidah Hukum:

Pihak yang dikalahkan dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak berwenang untuk mohon kepada Pengadilan Negeri agar putusan P4 tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu menurut pasal 10 Undang-undang No. 2 Tahun 1957 Pengadilan Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan putusan P4 yang bersangkutan dapat dijalankan

Putusan MA No. 1300 K/Sip/1977 Tahun 1977

Perihal:

Sengketa waris

Para Pihak:

Darmadi Djokosewojo … dkk VS Pudjiati … dkk

Lampiran File:

1300-K-Sip-1977.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Nomor Putusan:

1300 K/Sip/1977

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1977

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

06-02-1979

Tanggal Dibacakan:

21-02-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 62/1975/Pdt/P.T.Smg; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian; Menyatakan batal surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris R. Soedono Notodisoerjo tertanggal 22 Mei 1971 No. 60; Menyatakan menurut hukum bahwa R. Sri Rahardjo Hendran adalah anak angkat suami-isteri almarhum R. Ngabei Wignyodarsono/R. Ngt. Suwati Wignyodarsono; Menyatakan syah menurut hukum bahwa barnag-barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tersebut dalam posita gugatan adalah harta peninggalan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono; Menetapkan R. Sri Rahardjo Hendran berhak mewarisi harta peninggalan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono tersebut dalam sengketa; Menetapkan bahwa penggugat I adalah wali darii R. Sri Rahardjo Hendran yang masih dibawah umur; Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang-barang peninggalan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono kepada penggugat I sebagai wali dari penggugat II dalam keadaan kosong; Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selebihnya; Menghukum tergugat-tergugat/tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, buaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 8.530,-

Kaidah Hukum:

Karena perkawinan tegrugat I dengan R. Ngabei Wignyodarsono dibatalkan oleh Pengadilan Agama/mahkamah Islam Tinggi Solo, maka ia bukan isteri almarhum dan anaknya adalah bukan anak sah alamrhum, sehingga tidak berhak atas warisan almarhum

Putusan MA No. 524 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Sengketa Jual beli tanah

Para Pihak:

N. Suryadi VS Budi Susanto Setjokusumo … dkk

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

524 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

07-02-1980

Tanggal Dibacakan:

20-02-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Indroharto

Hakim Anggota:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Dasar Putusan:

H.I.R. Pasal 129

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 164/1974/P.T.Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 54/1974; Menyatakan, bahwa bantahan pembantah tidak dapat diterimal Menghukum tergugat dalam kasasi/pembantah untuk membayar semua tingkat, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 1.105,-

Kaidah Hukum:

Verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara; tidak oleh pihak ketiga

Putusan MA No. 681 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Harta gono gini

Para Pihak:

Mohammad Ali bin Hamzah VS Pr. Nyak Mani

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

681 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-08-1979

Tanggal Dibacakan:

12-09-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 149/1972 PT Sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan sepetak tanah dan rumah diatasnya (seperti tercantum pada nomor/surat gugatan) adalah harta serikat dalam perkawinan penggugat/pembanding dengan suaminya almarhum Hazah (ayah tergugat/terbanding); Menghukum tergugat/terbanding menyerahkan bagian penggugat/pembanding terhadap harta serikat tersebut yaitu 3/4 bagian, kepada penggugat pembanding; Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 6.605,-

Kaidah Hukum:

Karena harta sengketa adalah harta serekat/gono-gini penggugat dengan mendiang suaminya (ayah tergugat), maka ia sebagai isteri mendapat 1/2 bagian ditambah satu bagian anak, menjadi 1/2 + 1/4/ = 3/4 bagian, sedang tergugat sebagai anak mendapat 1/4 bagian

Putusan MA No. 80 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Soenyoto VS P.F.X. Tranggono Sastrawidjaja

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

80 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-07-1979

Tanggal Dibacakan:

18-07-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 674,-

Kaidah Hukum:

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (ongeoorloofde oorzaak) adalah tidak syah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara tergugat dan penggugat)

Putusan MA No. 1001 K/Sip/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa merek "ACRI" dan "AGRI"

Para Pihak:

C.V. Alsihta Jaya VS Jackey - King International & Co. Ltd … dkk

Lampiran File:

1001-K-Sip-1979.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1001 K/Sip/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1979

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Pendaftaran merek dagang

Tanggal Musyawarah:

24-04-1980

Tanggal Dibacakan:

30-04-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Indroharto

Hakim Anggota:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 229/1978 G; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian; Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek-merek dagang ACRI dan AGRI dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia, setidak-tidaknya untuk alat-alat dan mesin-mesin untuk pertanian berat dan ringan, penyemprot serangga dan hama (sprayers) pembajak, penabur, penyabit, pemotong, pengikat, penggaruk, pemisah, penumbuk, penencang jerami, traktor-traktor serba guna yang dikemudikan dan/atau didorong, pacul, alat-alat kecil lainnya, bagian-bagian dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin pertanian; Menyatakan batal dan membatalkan pendaftaran merek dibawah No. 121010 dalam Daftar Umum atas nama tergugat I dengan segala akibat menurut hukum; Memerintahkan kepada tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap keputusan ini dan untuk dilaksanakan; Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat asal I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,-

Kaidah Hukum:

Tuntutan akan uang paksa yang didasarkan atas gugatan ex pasal 1365 B.W. tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar U.U. No. 21 Tahun 1961

Putusan MA No. 1738 K/Sip/1976 Tahun 1976

Perihal:

Sengketa Hak Guna Bangunan

Para Pihak:

Ng. Djenalmanshur … dkk VS Janda Tjio Ie Peh … dkk

Lampiran File:

1738-K-Sip-1976.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1738 K/Sip/1976

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1976

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-06-1978

Tanggal Dibacakan:

12-06-1978

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera: