1974

Putusan MA No. 3 K/Kr/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Perjudian, lotere buntut

Para Pihak: 
Oentono alias Oen Poo Kong

Nomor Putusan: 
3 K/Kr/1974

Kamar: 

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Kamar: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Tanggal Musyawarah: 
05-09-1974

Tanggal Dibacakan: 
19-11-1974

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Kaidah Hukum: 
keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya keberatan semacam itu adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang ataupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965

Putusan MA No. 98 -99 K/Kr/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Menyalahgunakan jabatan

Para Pihak: 
Abu Kiswo bin Kusman

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
98-99 K/Kr/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
25-01-1975

Tanggal Dibacakan: 
25-01-1975

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 35/1973 PT.Pidana dan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta No. 1/1973 PT. Ekonomi; Memerintahkan Pengadilan Tinggi di Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dalam tingkat banding; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum: 
1. Yang terjadi dalam hal ini adalah: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi melakukan pemeriksaan secara serentak dan melakukan peradilan pada waktu yang bersamaan dengan kemudian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi masing-masing menjatuhkan hukuman dalam perkara yang bersangkutan (perkara pidana biasa danperkara pidana ekonomi yang terdakwanya orangnya sama). Hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemeriksaan secara gabungan Pengadilan Negeri - Pengadilan Ekonomi yang merupakan pelanggaran Undang-undang. 2. Pengadilan EKonomi harus dianggap bukan Pengadilan tersendiri sebagai halnya Pengadilan Agama Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, melainkan hanya suatu differensiasi/specialiasasi dalam Peradilan Umum; Sesuai dengan penjelasan U.U. No. 14/1970 di dalam Lingkungan Pengadilan Umum dapat diadakan differensiasi/specialiasasi berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi tsb; 3. Kelalaian dalam cara-cara peradilan yang harus diindahkan oleh Pengadilan Ekonomi, yang dalam perkara ini sesungguhnya tidak terdapat, berdasarkan pasal 44 U.U. Tindak Pidana Ekonomi hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatalan putusannya jika kelalaian tersebut merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutannya atau pihak tersangka dalam pembelaanya

Putusan MA No. 48 K/Kr/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Penggelapan uang P.N.K.A

Para Pihak: 
Achmad Soetojo Adnanputra M.A.

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
48 K/Kr/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
16-09-1975

Tanggal Dibacakan: 
07-01-1976

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Dasar Putusan: 

Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum: 
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Perjanjian antara P.N.K.A. dan terdakwa tgl 22-3-1969 No. 011/HK/P/1969 baik karena namanya: "Perjanjian pelaksaanaan proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk P.N.K.A." maupun pasal-pasal didalamnya: Pasal pertama dan utama: "Pihak pertama memberi tugas dan pihak kedua dengan penuh rasa tanggung jawab menerima tugas ... dst" adalah suatu penugasan (lastgeving) dan bukanya suatu persetujuan jual-beli. Karena itu uang yang diterima terdakwa pada tgl. 27-5-1969 tidaklah lantas menjadi milik terdakwa tetapi masihlah milik P.N.K.A. dan penggunaan uang itu oleh terdakwa untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam perjanjian di atas adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum (onrechtmatige toeeigening)

Putusan MA No. 5 K/Kr/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Melakukan tindakan sabotase dan menimbulkan kekacauan di Bidang ekonomi

Para Pihak: 
Paturusi bin Mappersangka

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
5 K/Kr/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Tanggal Musyawarah: 
15-12-1976

Tanggal Dibacakan: 
15-12-1976

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum: 
Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 adalah sah larena dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1969 (L.N. 1969 No. 36) sebagaimana termaksud dalam lampiran II A Undang-undang itu telah dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan penyusunan Undang-undang yang baru

Putusan MA No. 26 K/Kr/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Pencemaran nama baik

Para Pihak: 
Ong Kok Liang

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
26 K/Kr/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Tanggal Musyawarah: 
12-10-1976

Tanggal Dibacakan: 
12-10-1976

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum: 
Pasal 315 K.U.H.P. tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya padal 310 K.U.H.P., Kata-kata "merusak rumah tangga" adalan merupakan tuduhan melakukan "perbuatan tertentu" seperti yang dimaksud oleh pasal 310 ayat 1 K.U.H.P

Putusan MA No. 58 K/Kr/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Percobaan penggelapan uang

Para Pihak: 
Suprapto

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
58 K/Kr/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
04-02-1976

Tanggal Dibacakan: 
04-02-1976

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi tersebut; Membatalkan putusan Pengadila Tinggi di Jayapura No. 8/1973/Pid.B/PT.Jpr sekedar mengenai tuduhan II subsidair (percobaan penggelapan); Menyatakan permohonan banding Jaksa atas putusan Pengadilan Negeri di Fakfak tanggal 26 Maret 1973 No. 6/Pid.B/1972 mengenai tuduhan II subsidair tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara

Kaidah Hukum: 
1. "Lalai tidak menyelidiki lebih dulu" daftar yang akan ditanda tangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan; 2. Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan II subsidair berdasarkan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt. 1952 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan "bebas murni" yaitu karena unsur "niat" untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri

Putusan MA No. 878 K/Sip/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Sengketa perjanjian pemegang saham PT Dasawargaria

Para Pihak: 
Sukarna VS P.T. Dasawargaria … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
878 K/Sip/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
23-03-1976

Tanggal Dibacakan: 
14-04-1976

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/1973/Perd./PTB dan keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/1972/C/Bdg; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Membatalkan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham P.T. Dasarwargana tanggal 13 Pebruari 1971; Menghukum tergugat I dan para tergugat lainnya untuk tunduk pada keputusan dalam perkara ini; Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum tergugat I dalam konpensi/penggugat I dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 155,-

Kaidah Hukum: 
Meskipun rapat umum luar baisa para pemegang saham P.T. yang diadakan pada tanggal 13 Februari 1971 dihadiri oleh semua pemegang saham, tetapi karena jumlah saham para anggota yang meminta diadakan rapat umum luar biasa tersebut kurang dari 1/4 modal P.T. padahal menurut pasal 14 Anggaran Dasar P.T. jumlah saham para peminta rapat harus lebih dari 1/4 modal P.T. tapat umum luar biasa tersebut adalah tidak sah

Putusan MA No. 588 K/Sip/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Sengketa waris

Para Pihak: 
Biyang Cita VS Ngakan Nyoman Pateng

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
588 K/Sip/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
18-11-1976

Tanggal Dibacakan: 
01-12-1976


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.130,-

Kaidah Hukum: 
Seorang janda yang melakukan perhubungan diluar kawin dengan laki-laki lain hingga melahirkan anak dan keluarga "kepurusa" dekat mengajukan keberatan atas perbuatan itu, janda tersebut telah menyalahi darmanya sebagai janda dan tidak berhak menguasai harta peninggalan mendiang suaminya

Putusan MA No. 1461 K/Sip/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Sengketa waris dan pengangkatan anak

Para Pihak: 
I. Gusti A.A.Alit Ketut Ampeg VS I. Gusti A.A.Ngurah Made Yasa

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
1461 K/Sip/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
01-12-1976

Tanggal Dibacakan: 
12-01-1977


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.305,-

Kaidah Hukum: 
Menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara "pemerasan" tersendiri dan penyiaran di banjar merupakan sarat mutlak

Putusan MA No. 196 K/Sip/1974 Tahun 1974


Perihal: 
Pencemaran nama baik

Para Pihak: 
Lim Jie Giok … dkk VS Satina … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
196 K/Sip/1974

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
07-10-1976

Tanggal Dibacakan: 
20-10-1976


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.630,-

Kaidah Hukum: 
Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina