1976

Putusan MA No. 307 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Sengketa rumah

Para Pihak: 
Bhen Sen Tjoo VS Ratna Supradja … dkk

Nomor Putusan: 
307 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
07-12-1976

Tanggal Dibacakan: 
25-01-1977


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.130,-

Kaidah Hukum: 
Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti

Putusan MA No. 401 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Sengketa merek "Moon Elephant"

Para Pihak: 
P.T. Tumbak Mas VS Taiyo Steel Company … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
401 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
21-01-1976

Tanggal Dibacakan: 
12-01-1977


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 5.080,-

Kaidah Hukum: 
Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Merk Tahun 1961, terhadap putusan pembatalan merk tidak dapat diajukan permohonan peradilan banding. Gugatan akan pernyataan sebagai perbuatan yang melanggar hukum baru dapat diajukan sesudah putusan pembatalan merk mempunyai kekuatan hukum tetap

Putusan MA No. 313 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Sengketa warisan

Para Pihak: 
Nur Liem … dkk VS Ratna Malaka … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
313 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
02-10-1976

Tanggal Dibacakan: 
18-10-1976


Dasar Putusan: 

Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 128/1975/Prdt/PT.Mlk yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon No. 114/1975 Pdt, sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi: Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat-tergugat masing-masing berhak 1/2 atas harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah masing-masing bekas hak milik Verp. No. 900 seluas 1203 m2 yang terletak di Waihaong dan sebidang tanah bekas hak milik Verp. No. 1191 yang terletak di Jalan Raya Hative Pulau Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut pada surat gugatan dan surat tanah yan bersangkutan; dirubah menjadi: Merupakan bahwa para penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah, yaitu bekas eigendom Verponding No. 900 aseluas 1203 m2 dan tanah perusahaan seluas 560 m2, keduanya terletak di Waihaong Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan dan surat-surat tanah yang bersangkutan; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.580,-

Kaidah Hukum: 
Dalam hal warisan hukum yang hidup di Ambon adalah hukum adat dan bukan hukum Islam

Putusan MA No. 327 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Sengketa rumah

Para Pihak: 
Toekiman VS Sawal … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
327 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
02-10-1976

Tanggal Dibacakan: 
01-12-1976


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.865,-

Kaidah Hukum: 
Ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar

Putusan MA No. 477 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Perceraian dan wali atas anak

Para Pihak: 
Masrul Susanto VS Tjang Kim Ho

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
477 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
13-10-1976

Tanggal Dibacakan: 
02-11-1976


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 41/1975 P.T. Perdata sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi: Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan sebesar Rp. 4.000,- setiap bulan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun; dirobah menjadi berbunyi: Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan sebesar Rp. 4.000,- setiap bulan kepda penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 18 tahun; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,-

Kaidah Hukum: 
Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1947 (Undang-undang tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 50 undang-undang tersebut batas umur seorang yang berada dibawah kekuasaan peerwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun

Putusan MA No. 103 K/Kr/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Penganiyaan ringan

Para Pihak: 
Karnodji

Nomor Putusan: 
103 K/Kr/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Tanggal Musyawarah: 
12-08-1976

Tanggal Dibacakan: 
01-12-1976

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No. 108/1974 Pid. Dan putusan Pengadilan Negeri di Sampang No. 52/1973 Sm; Menyatakan bahwa perbuatan tertuduh seperti yang dituduhkan dalam tuduhan kesatu bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran; Membebaskan tertuduh oleh karena itu dari tuntutan hukum; Menyatakan tertuduh bersalah melakukan kejahatan "Penganiyaan Ringan"; Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 bulan; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya pekakra dalam tingkat ini

Kaidah Hukum: 
Buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Putusan MA No. 129 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Wanprestasi

Para Pihak: 
Ali bin Abdullah Alamri VS Welly Runudalie

Nomor Putusan: 
129 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
04-04-1978

Tanggal Dibacakan: 
22-05-1978

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Ali bin Abdullah Alamri; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II Welly Runudalie; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado No. 113/PT/1974; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan syah dan berharga perjanjian jual beli dengan hak untuk membeli kembali sesuai dengan Akte Notaris Gorontalo tertanggal 19 Desember 1972 No. 5 ;Menyatakan tergugat telah lalai/wanprestasi, tidak membeli rumah dan tanah tersebut pada tanggal 18 Maret 1973; Menetapkan rumah dan tanah sengketa yang terkenal di Jl. K.H. Dewantoro SK.11/20 Gorontalo, beserta urutan diatasnya adalah milik penggugat; Menghukum tergugat dengan segala ongkos-ongkosnya, beserta ongkos yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan rumah dan kintal di Jl. K.H. Dewantoro SK.11/20 Kotamadya Gorontalo; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 180.000,-; Menghukum tergugat untuk kasasi I/tergugat-asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,-

Kaidah Hukum: 
Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti

Putusan MA No. 96 K/Kr/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Kecelakaan lalu lintas

Para Pihak: 
Soleman

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
96 K/Kr/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Tanggal Musyawarah: 
17-10-1977

Tanggal Dibacakan: 
09-10-1977

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Hakim Anggota: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum: 
Tidak ditanda tanganinya berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti tidak menyebabkan batalnya putusan

Putusan MA No. 1729 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Sengketa Jual beli tanah

Para Pihak: 
Robinson Simatupang VS Heller Simatupang … dkk

Nomor Putusan: 
1729 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
10-05-1979

Tanggal Dibacakan: 
17-05-1979


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,-

Kaidah Hukum: 
Pengabdian tanah (erfdienstbaarheld) tidak berakhir dengan bergantinya pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan

Putusan MA No. 1738 K/Sip/1976 Tahun 1976


Perihal: 
Sengketa Hak Guna Bangunan

Para Pihak: 
Ng. Djenalmanshur … dkk VS Janda Tjio Ie Peh … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
1738 K/Sip/1976

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
05-06-1978

Tanggal Dibacakan: 
12-06-1978


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 426/1975 Perdata sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian; Memerintahkan tergugat-tergugat terbanding .untuk selama pemeriksaan perkara berlangsung menghentikan pembangunan; Menghukum tergugat-tergugat terbanding membayar uang paksa Rp. 25.000,- setiap hari ia tidak mengindahkan keputusan tersebut dalam sub 2; Menolak gugatan provisi untuk selebihnya; Memerintahkan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa kembali perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjawab, mengajukan replik, duplik, pembuktian dan lain-lain dan selanjutnya memutus pokok perkaranya; Menunda pembayaran biaya perkara baik dalam pemeriksaan tingkat I dan tingkat banding sehingga perkara ini diputus; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 103,-

Kaidah Hukum: 
Keputusan provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untjk membayar uang paksa