Achmad Soeleiman | Daniel S. Lev Library

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi tersebut tidak dapat diterima; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.730,-

Kaidah Hukum:

Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termaksud dalam pasal 16 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1930 yang terhadapnya dapat dimohonkan kasasi

Putusan MA No. 1375 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Sengketa waris

Para Pihak:

Altje Mangowal VS Martha Kandou … dkk

Lampiran File:

1375-K-Sip-1975.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1977

Nomor Putusan:

1375 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1975

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Warisan

Tanggal Musyawarah:

27-10-1976

Tanggal Dibacakan:

25-01-1977

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Memerintahkan Pengadilan Negeri Manaod untuk membuka kembali sidang dalam perkara ini dan selanjutnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang yang akan ditentukan olehnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut: Memeriksa dan memutus soal ganti rugi; Menetapkan bahwa biaya perkara ini ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir

Catatan Amar:

Pemeriksaan kembali

Kaidah Hukum:

Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh judex facti, maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal tersebut

Putusan MA No. 878 K/Sip/1974 Tahun 1974

Perihal:

Sengketa perjanjian pemegang saham PT Dasawargaria

Para Pihak:

Sukarna VS P.T. Dasawargaria … dkk

Lampiran File:

878-K-Sip-1974.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1977

Nomor Putusan:

878 K/Sip/1974

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1974

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-03-1976

Tanggal Dibacakan:

14-04-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/1973/Perd./PTB dan keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/1972/C/Bdg; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Membatalkan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham P.T. Dasarwargana tanggal 13 Pebruari 1971; Menghukum tergugat I dan para tergugat lainnya untuk tunduk pada keputusan dalam perkara ini; Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum tergugat I dalam konpensi/penggugat I dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 155,-

Kaidah Hukum:

Meskipun rapat umum luar baisa para pemegang saham P.T. yang diadakan pada tanggal 13 Februari 1971 dihadiri oleh semua pemegang saham, tetapi karena jumlah saham para anggota yang meminta diadakan rapat umum luar biasa tersebut kurang dari 1/4 modal P.T. padahal menurut pasal 14 Anggaran Dasar P.T. jumlah saham para peminta rapat harus lebih dari 1/4 modal P.T. tapat umum luar biasa tersebut adalah tidak sah

Putusan MA No. 196 K/Sip/1974 Tahun 1974

Perihal:

Pencemaran nama baik

Para Pihak:

Lim Jie Giok … dkk VS Satina … dkk

Lampiran File:

196-K-Sip-1974.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1977

Nomor Putusan:

196 K/Sip/1974

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1974

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

07-10-1976

Tanggal Dibacakan:

20-10-1976

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Santoso Poedjosoebroto

Hakim Anggota:

Achmad Soeleiman

D.H. Lumbanradja

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.630,-

Kaidah Hukum:

Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina

Putusan MA No. 129 K/Sip/1976 Tahun 1976

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Ali bin Abdullah Alamri VS Welly Runudalie

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Nomor Putusan:

129 K/Sip/1976

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1976

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-04-1978

Tanggal Dibacakan:

22-05-1978

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Ali bin Abdullah Alamri; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II Welly Runudalie; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado No. 113/PT/1974; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan syah dan berharga perjanjian jual beli dengan hak untuk membeli kembali sesuai dengan Akte Notaris Gorontalo tertanggal 19 Desember 1972 No. 5 ;Menyatakan tergugat telah lalai/wanprestasi, tidak membeli rumah dan tanah tersebut pada tanggal 18 Maret 1973; Menetapkan rumah dan tanah sengketa yang terkenal di Jl. K.H. Dewantoro SK.11/20 Gorontalo, beserta urutan diatasnya adalah milik penggugat; Menghukum tergugat dengan segala ongkos-ongkosnya, beserta ongkos yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan rumah dan kintal di Jl. K.H. Dewantoro SK.11/20 Kotamadya Gorontalo; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 180.000,-; Menghukum tergugat untuk kasasi I/tergugat-asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,-

Kaidah Hukum:

Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti