Menolak

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-06-1985

Tanggal Dibacakan:

30-07-1985

Hakim:

H.R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Djoewarini

Yahya

Panitera:

M. Muchtar

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon-pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggungjawab kontraktor, kontraktor tersebut harus ikut digugat

Putusan MA No. 515 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

M.G. Sinaga VS Karel Swandy

Lampiran File:

515-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1985

Nomor Putusan:

515 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

25-07-1985

Tanggal Dibacakan:

29-08-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/1983 PT. Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 525/1982.G sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari pembanding juga terbanding semula penggugat dan pembanding juga terbanding semula tergugat; Mengabulkam gugatan penggugat untuk sebagian; Memerintahkan suta jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 1983 diangkat; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Rp. 22.100.000,- sejak tanggal 19 Januari 1978 sampai taggal 30 Maret 1982 ditambah 2% seiap bulan dari Rp. 14.100.000,- sejak tanggal 130 Maret 1982 sampai sisa hutangnya dibayar lunas; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum pembanding juga terbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.575; Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan

Putusan MA No. 277 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Perjanjian sewa

Para Pihak:

Thung Hook Seng VS Anton Kerans … dkk

Lampiran File:

277-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

277 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-05-1985

Tanggal Dibacakan:

15-06-1985

Hakim:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1986

Hakim Ketua:

R. Harsadi Darsokusumo

Hakim Anggota:

Amiroeddin Noer

Masrani Basran

Panitera:

Soegito Hadimarsono

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1576

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam hal ini pasal 1579 B.W. berlaku terhadap perjanjian sewa tersebut, yakni yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan

Putusan MA No. 464 K/Pid/1984 Tahun 1984

Perihal:

Permohonan pra peradilan

Para Pihak:

Ramlan Lubis

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

464 K/Pid/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

KUHAP Pasal 82 ayat 1 sub.c

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

31-07-1985

Tanggal Dibacakan:

13-09-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan Pra-peradilan tidak dapat dimintakan kasasi

Putusan MA No. 693 K/Pid/1986 Tahun 1986

Perihal:

Pencurian

Para Pihak:

Siswanto … dkk

Lampiran File:

693-K-Pid-1986.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1986

Nomor Putusan:

693 K/Pid/1986

Tingkat Proses:

Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan

Tahun Register:

1986

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-07-1986

Tanggal Dibacakan:

12-07-1986

Hakim:

Karlinah Palmini Achmad Soebroto

Hakim Ketua:

Siti Rosma Ahmad

Hakim Anggota:

Ismail Rahardjo

Panitera:

Anna Ginting Suka

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 253

KUHP Pasal 365 (1)

KUHP Pasal 363 (1) ke 4

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Semarang No. 32/Pid/S/1986/PT.Smg sekedar mengenai kwalifikasinya dan rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan rumusan pengurangan pidana yang harus dijalani terdakwa-terdakwa dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga berbunyi sebagai berikut; Menyatakan terdakwa-terdakwa: I. Siswanto alias Darwan, II. Hadiwinarto alias Suroto tersebut terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "pencurian oleh dua orang dengan bersekutu"; Menghukum para terdakwa tersebut: I. Siswanto alias Darwan, dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan; II. Hadiwinarto alias Suroto dengan hukuman penjara selama 10 bulan; Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya para terhukum berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; Menghukum para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk didalamnya, i.c. pasal 363 (1) ke-4 KUHP

Putusan MA No. 620 K/Pid/1987 Tahun 1987

Perihal:

Korupsi

Para Pihak:

Asmin Paku

Lampiran File:

620-K-Pid-1987.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1987

Nomor Putusan:

620 K/Pid/1987

Tingkat Proses:

UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 34c

Tahun Register:

1987

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-09-1987

Tanggal Dibacakan:

13-10-1987

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 248 (1)

KUHP Pasal 30 (6)

Bunyi Putusan:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasas; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 10/PID/B/1986/PT.PALU; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 10/PID/B/1986/PT.Palu; Menyatakan terdakwa: Asmin Paku terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut"; Menghukum terdakwa tersebut oleh karena iti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan, bahwa pada wakti menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu; Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,-; Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan; Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000,-; Menetapkan, bahwa apabila pidana pembayaran uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Memerintahkan supaya terdakwa ditahan; Menghukum pemohon kasasi/termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 6.000,-, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-, dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan memutuskan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 karena yuang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa untuk dibayar, tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari korupsi

Putusan MA No. 3597 K/Pdt/1985 Tahun 1985

Perihal:

Sengketa jual beli rumah

Para Pihak:

Sugiharto Sudharmadji VS Soegianto Oenaka

Lampiran File:

3597-K-Pdt-1985.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1987

Nomor Putusan:

3597 K/Pdt/1985

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-04-1987

Tanggal Dibacakan:

07-05-1987

Hakim:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1988

Hakim Ketua:

Z. Asikin Kusuma Atmadja

Hakim Anggota:

T. Boestomi

Goenawan

Panitera:

Nasril

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 dan seterusnya BW, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dikuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali. Maka perjanjian penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah batal demi hukum

Putusan MA No. 1296 K/Pdt/1987 Tahun 1987

Perihal:

Sengketa waris

Para Pihak:

Liem Sioe Bie Nio … dkk

Lampiran File:

1296-K-Pdt-1987.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1296 K/Pdt/1987

Tingkat Proses:

Hak waris anak luar nikah

Tahun Register:

1987

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-04-1989

Tanggal Dibacakan:

02-05-1989

Hakim:

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 2

Hakim Ketua:

Z. Asikin Kusuma Atmadja

Hakim Anggota:

Goenawan. T. Boestomi

Panitera:

Slamet Witresno

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 19

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 20

Bunyi Putusan:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi tersebut tidak dapat diterima; Menghukum pemohon-pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Pemohon kasasi telah mengajukan kasasi terhadap putusan/penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi semua penetapan berdasarkan pasal 2, pasal 19, dan pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 seharusnya diajukan banding terlebih dahulu, karena penetapan Pengadilan Negeri a quo bukan merupakan putusan dalam tingkat terakhir sesuai pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985. Di samping itu permohonan penetapan ahli waris bagi mereka terhadap siapa berlaku B.W. sudah cukup dengan membuat pernyataan waris di muka notaris

Putusan Ma No. 3374 K/Pdt/1986 Tahun 1986

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

Has Asnawi VS Samuel Gidion Sibarani

Lampiran File:

3374-K-Pdt-1986.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1988

Nomor Putusan:

3374 K/Pdt/1986

Tingkat Proses:

Bunga yang tidak diperjanjikan

Tahun Register:

1986

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Bunga yang diperjanjikan

Kategori:

Tanggal Musyawarah:

20-12-1988

Tanggal Dibacakan:

31-01-1989

Hakim: