Perdata Khusus | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

Kaidah Hukum:

Dengan demikian proses pelelangan atas objek jaminan fidusia yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat, dapat dilakukan dan tidak bertentngan dengan hukum.

Putusan MA No. 26 B/Pdt. Sus-Arbt/2014 Tahun 2014

Perihal:

Pengerukan Karang Keras dan Kompak Dalam Lapisan Tanah Yang Dikeruk Di Dermaga Pelabuhan Cigading, Banten

Para Pihak:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) VS PT Hutama Karya (Persero) dan PT Krakatau Bandar Samudera

Lampiran File:

KRI_26_2014_ARB.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Nomor Putusan:

26 B/Pdt. Sus-Arbt/

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2014

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-11-2014

Tanggal Dibacakan:

28-11-2014

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Suwardi

Hakim Anggota:

Soltoni Mohdally

I Gusti Agung Sumanatha

Panitera:

Endah Detty Pertiwi

Dasar Putusan:

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan banding dari Pemohon PT Hutama Karya tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013PN. Srg. Tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 213; Menghukum Permohonan Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Catatan Amar:

Nomor Putusan 26 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, Tingkat Proses Banding

Kaidah Hukum:

-Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagai Penjelasan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999; -Judex Juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus menuliskan amar sesuai atau sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulis dalam amar putusan Judex Juris dapat diajdikan alasan pengajuan permohonan kembali dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan MA No. 33 PK/Pdt. Sus-Arbt/2016 Tahun 2016

Perihal:

Pengerukan Karang Keras dan Kompak Dalam Lapisan Tanah Yang Dikeruk Di Dermaga Pelabuhan Cigading, Banten

Para Pihak:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) VS PT Hutama Karya (Persero) dan PT Krakatau Bandar Samudera

Lampiran File:

PKRI_33_2016_ARB.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Nomor Putusan:

33 PK/Pdt. Sus-Arbt/

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2016

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

26-05-2016

Tanggal Dibacakan:

26-05-2016

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Suwardi

Hakim Anggota:

Soltoni Mohdally

I Gusti Agung Sumanatha

Panitera:

Endah Detty Pertiwi

Dasar Putusan:

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili) : -Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; -Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014; (Mengadili Kembali) : 1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima; 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Catatan Amar:

Nomor Putusan 33 PK/Pdt. Sus-Arbt/2016

Kaidah Hukum:

-Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagai Penjelasan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999; -Judex Juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus menuliskan amar sesuai atau sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulis dalam amar putusan Judex Juris dapat diajdikan alasan pengajuan permohonan kembali dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan MA No. 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tahun 2013

Perihal:

Sengketa Konsumen

Para Pihak:

PT. Asuransi Central Asia VS Ferryanto Gani

Lampiran File:

KRI5052013PSK.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

505 K/Pdt.Sus-BPSK/2

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2013

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata Khusus

Klasifikasi:

Perkara Sengketa Konsumen

Tanggal Musyawarah:

09-12-2013

Tanggal Dibacakan:

09-12-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf a; b; dan c Tentang Penyelesaian Konsumen

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 70

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (2)

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf a tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Usaha Asuransi

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Asuransi Central Asia, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN.PDG. Tanggal 23 Juli 2013 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 49/BPSK-PDG/ARBTA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Kaidah Hukum:

Hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Polis Asuransi merupakan sengketa dalam ruang lingkup perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Badan Perselisihan Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo

Putusan MA No. 697 K/Pdt.Sus/2011 Tahun 2011

Perihal:

Merek IKEA dan IKEMA tidak mempunyai persamaan

Para Pihak:

PT. Angsa Daya VS Inter IKEA Systems B.V. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dam Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

Lampiran File:

KRI6972011N-MEREK.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

697 K/Pdt.Sus/2011

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2011

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-01-2012

Tanggal Dibacakan:

05-01-2012

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Undang-Undang Tentang Merek Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 6 ayat (2); Pasal 6 ayat (3) huruf a Jo

UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a Tentang Merek

UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 4 Tentang Merek

UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 68 Tentang Merek

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Angsa Daya tersebut; Menghukum pemohon kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,-

Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012

Perihal:

Merek IKEA dan IKEMA tidak mempunyai persamaan

Para Pihak:

PT. Angsa Daya VS Inter IKEA Systems B.V. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dam Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

Lampiran File:

PKRI1652012N-MEREK.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

165 PK/Pdt.Sus/2012

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2012

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-01-2013

Tanggal Dibacakan:

18-01-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Konvensi Paris Tahun 1967 Pasal 6 bis dan Pasal 8 (Jo Undang-Undang Tentang Merek Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 6 ayat (2)

Putusan Pengadilan Tinggi Kota Beijing No. 76 Tahun 2000

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali : PT. Angsa Daya tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012; (Mengadili Kembali) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali. yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00

Kaidah Hukum:

Merek IKEA milik penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEMA milik tergugat

Putusan MA No. 3676 K/Pdt/1991 Tahun 1991

Perihal:

Penolakan permohonan pendaftaran pembaharuan pemindahan hak suatu merek yg sama dengan orang lain

Para Pihak:

Pemerintah RI Cq. Departemen Kehakiman Cq. Direktorat Jendral Hak cipta, Paten dan merek Cq. Direktorat Merek vs Tan Siauw Liang

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

3676 K/Pdt/1991

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1991

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Kategori:

Tanggal Musyawarah:

30-05-1996

Tanggal Dibacakan:

30-05-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Pasal 4;5 dan 7

UU No. 21 Tahun 1961 Pasal 119 ayat 1 tentang Merek

Bunyi Putusan:

(Amar mahkamah agung): Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: pemerintah RI Cq depart kehakiman Cq.Direktur jenderal hak cipta, Paten dan merek Cq.Direktorat merek tersebut, Membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal 2 oktober 1991 no.283/Pdt?G.D/1991/PN.Jkt.Pst (Mengadili sendiri): Menolak gugatan penggugat seluruhnya, Menghukum termohon kasasi asal membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000

Kaidah Hukum:

Permohonan pendaftaran, pembaharuan pemindahan atas hak suatu merek yang sama dan mirip dengan orang lain akan ditolak kantor merek