Perdata

Tahun Register:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

25-07-1985

Tanggal Dibacakan:

29-08-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/1983 PT. Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 525/1982.G sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari pembanding juga terbanding semula penggugat dan pembanding juga terbanding semula tergugat; Mengabulkam gugatan penggugat untuk sebagian; Memerintahkan suta jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 1983 diangkat; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Rp. 22.100.000,- sejak tanggal 19 Januari 1978 sampai taggal 30 Maret 1982 ditambah 2% seiap bulan dari Rp. 14.100.000,- sejak tanggal 130 Maret 1982 sampai sisa hutangnya dibayar lunas; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum pembanding juga terbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.575; Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan

Putusan MA No. 277 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Perjanjian sewa

Para Pihak:

Thung Hook Seng VS Anton Kerans … dkk

Lampiran File:

277-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

277 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-05-1985

Tanggal Dibacakan:

15-06-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

R. Harsadi Darsokusumo

Hakim Anggota:

Amiroeddin Noer

Masrani Basran

Panitera:

Soegito Hadimarsono

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1576

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam hal ini pasal 1579 B.W. berlaku terhadap perjanjian sewa tersebut, yakni yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan

Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985 Tahun 1985

Perihal:

Sengketa hak dan wilayah kekuasaan

Para Pihak:

Enos Deda VS Mezak K. Mebri

Lampiran File:

1210-K-Pdt-1985.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1210 K/Pdt/1985

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-05-1987

Tanggal Dibacakan:

30-06-1987

Hakim:

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Z. Asikin Kusumah Atmadja

R. Djoko Soegianto

Panitera:

Sumantri

Dasar Putusan:

UU No. 11 Tahun 1955 Pasal 2

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 22/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr; Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar; Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983; Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut; Menyatakan batal pemeriksaan Pengadilan Negeri Jayapura/Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dalam perkara No. 22/Pdt/plw/1984/PN.Jpr. yuncto No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr; Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Pengadilan Negeri yang telah memeriksa/memutus permohonan tentang penemuan hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa, menjalankan yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya. Permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan MA No. 2981 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Sengketa merek Dagang "Ratu Ayu"

Para Pihak:

Martha Tilaar VS Rama Pharmaceutical Industry

Lampiran File:

2981-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2981 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Pendaftaran merek dagang

Sub Klasifikasi:

Pemakai pertama

Tanggal Musyawarah:

05-06-1985

Tanggal Dibacakan:

22-07-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

R. Djoko Soegianto

Hakim Anggota:

Roeskamdi

Mohamad Yahya Adiwimarta

Panitera:

Mawardi D. Thoha

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 048/1984 G; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yanh jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Karena merk "Ratu Ayu" yang telah didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta dibawah No. 167258, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. gugatan pembatalan pendaftaran merk tersebut tidak dapat diterima

Putusan MA No. 150 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Sengketa merek Dagang "Emoon"

Para Pihak:

Emoon Chemical Company Limited VS Suharyono … dkk

Lampiran File:

150-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

150 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 21 Tahun 1961 Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Pendaftaran merek dagang

Sub Klasifikasi:

Peniruan merek dagang

Tanggal Musyawarah:

11-05-1985

Tanggal Dibacakan:

14-06-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/1983 G; Menyatakan bahwa tergugat tidak dapat diterima; Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang dan nama perniagaan "Emoon", karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang dan nama perniagaan Emoon untuk jenis barang segala macam kosmetika, barang-barang kecantikan, pearl cream, wangi-wangian, sabun mandi dan sabun cuci serta barang-barang sejenis lainnya; Menyatakan merek dagang daftar No. 1118981 "Emoon" dan No. 122066 "Pearl Cream-Emoon with Chinese Characters" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya serta mengandung nama perniagaan yang sama dengan merek dagang dan nama perniagaan Emoon dari Penggugat; Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek No. 118981 dan 122066 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Kantor Patent; Memeirntahkan Tergugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek No. 118981 dan 122066 di Daftar Umum Kantor Patent; Menghukum tergugat I membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 10.525; Menolak gugatan penggugat seluruhnya; Menyatakan bahwa biaya perkara ini nihil; Menghukum termohon kasasi/tergugat asal I untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Meskipun tergugat asal yang pertama mendaftarkan merknya di Kantor Milik Perindustrian, tetapi pemohon kasasi/penggugat asal dapat membuktikan bahwa ia telah menggunakan merknya sebelum pendaftaran oleh tergugat asal; oleh karena itu pemakaian merk oleh penggugat asal harus mendapat perlindungan hukum

Putusan MA No. 2916 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Sengketa jual beli rumah

Para Pihak:

Aminah Mansyuruddin VS Bakhrum Yunus

Lampiran File:

2916-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2916 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

03-07-1986

Tanggal Dibacakan:

30-07-1986

Hakim:

H.R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Yahya

Samsoeddin Aboebakar

Panitera:

M. Muchtar

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 38/Perd/1984/PT.BNA; Mengaulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan syah persetujuan tanggal 6 Januari 1982 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat; Menghukum Tergugat agar mentaati isi persetujuan yang telah dibuat dan ditandatanganinya; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk mengosongkan rumah sengketa dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat guna didiami Penggugat sebagaimana dimaksud oleh isi persetujuan tersebut; Menolak gugatan yang selebihnya; Menghukum Temrohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Berdasarkan surat bukti P.1. Penggugat asal bersama anaknya diberi hak untuk menempati rumah sengketa selama Penggugat asal masih berstatus janda dan hak tersebut tetap melekat kepada Penggugat asal, meskipun rumah sengketa masih berstatus beli-angsur

Putusan MA No. 1695 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Wanprestasi dalam perjanjian hutang

Para Pihak:

Tjoe Liam Po VS TH J. Korzaan … dkk

Lampiran File:

1695-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1695 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1987

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-04-1986

Tanggal Dibacakan:

23-05-1986

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 429/1981.P.T. Perdata; Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima; Menghukum penggugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada diwilayah Indonesia

Putusan MA No. 294 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Sengketa merek Dagang NIKE

Para Pihak:

Lucas Sasmito VS Nike International Ltd .. Dkk

Lampiran File:

294-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

294 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 21 Tahun 1961 Pasal 8 yo Pasal 10

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Pendaftaran merek dagang

Sub Klasifikasi:

Peniruan merek dagang

Tanggal Musyawarah:

30-10-1986

Tanggal Dibacakan:

16-12-1986

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/1983 Pdt.G; Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Setiap tafsiran yang berlainan dapat dikatakan merupakan perbedaan pendapat, akan tetapi tidak semua tafsiran dapat dianggap sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hanya dapat ditentukan secara kasus demi kasus saja. Tafsiran pasal 8 yo. pasal 10 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang menyatakan ketentuan mengenai tenggang waktu, tidak bersifat mutlak dan tidak bertentangan dengan sistem serta tujuan dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961 bahkan mempunyai akibat menanggulangi kasus-kasus yang tidak benar menurut hukum. Oleh karenanya tidak dapat digolongkan sebagai perbedaan pendapat dari suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti dimaksudkan oleh pasal 67 f Undang-undang No. 14 Tahun 1985; Adanya merek asing yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dala daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya juga terkenal di Indoensia sesuai dengan makna Undang-undang No. 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut; Warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip, apa lagi menjiplak nama merek asing

Putusan MA No. 3597 K/Pdt/1985 Tahun 1985

Perihal:

Sengketa jual beli rumah

Para Pihak:

Sugiharto Sudharmadji VS Soegianto Oenaka

Lampiran File:

3597-K-Pdt-1985.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1987

Nomor Putusan:

3597 K/Pdt/1985

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-04-1987

Tanggal Dibacakan:

07-05-1987

Hakim: