Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

Nomor Putusan:

06 PK/TUN/2008

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2008

Jenis Lembaga Peradilan:

Penafsiran masalah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-05-2008

Tanggal Dibacakan:

05-05-2008

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Paulus E Lotulung

Hakim Anggota:

Ahmad Sukardja

Widyatno Sastrohardjono

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 5 Tahun 2004 Pasal 67 butir f (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 431 PK/Pdt/2007 halam 35)

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK : Menteri Kehutanan Republik Indonesia; Menghukum pemohon PK/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000

Kaidah Hukum:

Suatu perbedaan pendapat dalam memori Peninjauan Kembali antara pemohon Peninjauan Kembali dan judex juris (i.c. Putusan kasasi Mahkamah Agung) pada hakikatnya merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum, dan karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pengertian Pasal 67 butir f UU No, 5 Tahun 2004 (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 431 PK/Pdt/2007 halam 35); Kelalaian Pejabat TUN di dalam pengiriman Keputusan TUN kepada rakyat/warga negara, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan menjadi bergeser, merupakan kesalahan pihak Administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai rakyat/warga masyarakat pencari keadilan.

Putusan MA No. 213 K/TUN/2007 Tahun 2007

Perihal:

Keputusan Kuasa Pertambangan

Para Pihak:

PT Arutmin Indonesia VS Bupati Tanah Laut, PT Surya Kencana jorong Mandiri

Lampiran File:

Putusan MA No. 213 K-TUN-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

213 K/TUN/2007

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) huruf c

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Keputusan Pejabat TUN

Tanggal Musyawarah:

06-11-2007

Tanggal Dibacakan:

06-11-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.1) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri yang diterbitkan tergugat; Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.1) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri.

Kaidah Hukum:

- Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT Arutmin Indonesia ada di wilayah

Putusan MA No. 96 K/Mil/2006 Tahun 2006

Perihal:

Mengancam atasan dengan kekerasan

Para Pihak:

Sefri Semmi Warangkiran

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

96 K/Mil/2006

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2006

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Pertimbangan lain dalam hakim menjatuhkan putusan pidana

Jenis Perkara:

Pidana Militer

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

31-05-2007

Tanggal Dibacakan:

31-05-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa terbutkti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana; Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan hartkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Sekalipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, harus dipetimbangkan sebab-sebab perbuatan tersebut. Dalam Perkara ini, majelis hakim kasasi membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) dengan alasan "telah kurang dalam pertimbangannya". Sekalipun terbukti bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan dalam kehidupan keprajuritan, tindakan tersebut disebabkan luapan kejiwaan terdakwa akibat pemerkosaan yang dilakukan atasan tersebut terhadap istri terdakwa, yang menurut hukum merupakan alasan pemaaf. Karena itu, menurut majelis hakim kasasi, adalah beralasan menurut hukum untuk melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Putusan MA No. 03 PK/Mil/2005 Tahun 2005

Perihal:

Desersi dimasa damai

Para Pihak:

Nasir

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

03 PK/Mil/2005

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2005

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

KUHAP Pasal 263 ayat (2) huruf c

Jenis Perkara:

Pidana Militer

Klasifikasi:

Kewenangan Pengadilan

Tanggal Musyawarah:

06-10-2005

Tanggal Dibacakan:

06-10-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan terdakwa Nasir, Serda Nrp. 534920 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai; Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan hartkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan yang nyata dari judex facti dengan pertimbangan bahwa ternyata terdakwa tidak pernah meninggalkan dinas sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Terdakwa sekarang bertugas di Korem 031/WB Batam dan tidak pernah ditugaskan di Korem 023/KS Sibolga seperti dalam dakwaan, sehingga Mahkamah Militer I-02 Medan tidak berwenang mengadili terdakwa. Berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut dengan memulihkan hak terdakwa dalamm kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Putusan MA No. 06 K/Pid.HAM. Ad Hoc/2005 Tahun 2005

Perihal:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan

Para Pihak:

Eurico Guterres

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

06 K/Pid.HAM. Ad Hoc

Tingkat Proses:

KUHAP Pasal 253 ayat (1) c

Tahun Register:

2005

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-03-2006

Tanggal Dibacakan:

08-03-2006

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 182 ayat (6)

UU No. 35 Tahun 1990

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa Eurico Guterres, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan"; Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun; Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti maupun surat-surat yang diajukan dimuka persidangan diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk disajikan bukti dalam pekara ini; Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Menurut azas hukum dan praktek peradilan pidana, kebebasan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman adalah berkisar antara lamanya pidana minimal dan maksimal, sehingga Hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman hukuman paling singkat maupun melebihi lamanya pidana maksimal. Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya, karena telah menjatuhkan pidana lebih ringan atau dibawah ancaman pidana yang paling singkat.

Putusan MA No. 34 PK/PID.HAM.ADHOC/2007 Tahun 2007

Perihal:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan

Para Pihak:

Eurico Guterres

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

34 PK/PID.HAM.ADHOC/

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

Ronald Zelfianus Titahelu

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-03-2008

Tanggal Dibacakan:

14-03-2008

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Iskandar Kamil

Hakim Anggota:

Mieke Komar

Eddy Djunaedi K

Djoko Sarwoko

Dasar Putusan:

UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 42

KUHAP Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 266 ayat (2) huruf b

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan pemohon PK, Eurico Guterres, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Membebaskan ia oleh karena itu dari segala dakwaan; Menulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harka serta martabatnya.

Kaidah Hukum:

1. Pertikaian, bentrokan atau huru-hara yang terjadi secara spontan tanpa perencanaan yang terperinci tidak memenuhi unsur kebijakan organisasi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas atau sistematik. 2. Orang atau kelompok yang terlibat atau ikut serta dalam pertikaian, bentrokan atau huru-hara tidak dapat dikategorikan sebagai "penduduk sipil". 3. Tanggung jawab pidana seorang atasan sipil terhadap perbuatan bawahannya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (omisi) harus didasarkan pada adanya otoritas de jure atau de facto, yang mempunyai rantai hierarki pimpinan ( chain of command) yang benar-benar efektif ( seperti hierarki dalam organisasi kemiliteran).

Putusan MA No. 536 K/Pid/2005 Tahun 2005

Perihal:

Menerima uang atas dasar Anggaran DPRD atau melakukan korupsi secara bersama-sama

Para Pihak:

H. Marfendi, Dra. Hilma Hamid, Drs. H. Sueb Karsono, Ir. Hendra Irwan Rahim, Drs. Djufri Hadi, Ir. Lief Warda, Ir. Alfian, Drs. Mahardi Efendi, H Muhammad Yunus Said

Lampiran File:

Putusan MA No. 536 K-Pid-2005.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

536 K/Pid/2005

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2005

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 113 dan 114 jo UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 145 ayat (2)

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Perbuatan Melawan Hukum

Tanggal Musyawarah:

10-10-2007

Tanggal Dibacakan:

10-10-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran; Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.

Kaidah Hukum:

1. Perbuatan Panitia Anggaran yang menyusun draft atau konsep anggaran belanja dengan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab suatu konsep tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2. Perbuatan mengesampingkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 4 dan 22 Tahun 1999 (Putusan Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002). 3. Peraturan Daerah yang tidak dibatalkan dengan kewenangan atas dasar pengawasan represif adalah sah menurut hukum (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 113 dan 114 jo UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 145 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah: Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah). 4. Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.

Putusan MA No. 137 K/AG/2007 Tahun 2007

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Maswanih binti Hasmawi VS Jahrudin bin Sapi'i

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

137 K/AG/2007

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-09-2007

Tanggal Dibacakan:

19-09-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 c dan 156 d

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat; Menjatuhkan talak 1 ba'in sughra tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap penggugat (Maswanih binti H Asmawi); Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000; Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya minimal sebesar Rp.500.000 per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa (21 tahun)

Kaidah Hukum:

Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan musyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat musyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada berkas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami.

Putusan MA No. 110 K/AG/2007 Tahun 2007

Perihal:

Sengketa pengasuhan dan pemeliharaan anak

Para Pihak:

Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin VS Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

110 K/AG/2007

Tingkat Proses:

Tahun Register: