Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

Nomor Putusan:

334 K/AG/2005

Tingkat Proses:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sub a dan c

Tahun Register:

2005

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-01-2006

Tanggal Dibacakan:

18-01-2006

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur.

Putusan MA No. 118 K/Pdt.Sus/2007 Tahun 2007

Perihal:

Pengajuan perdamaian kepada kreditur

Para Pihak:

Babbington Developments Limited VS PT Polysindo Eka Perkasa Tbk

Lampiran File:

Putusan MA No. 118 K-Pdt.Sus-2007.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

118 K/Pdt.Sus/2007

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 162

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-01-2008

Tanggal Dibacakan:

02-01-2008

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 170 ayat (1)

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 166 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Babbington Developments Limited

Kaidah Hukum:

1. Berdasarkan Pasal 162 UU No. 37 Tahun 2004, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor konkuren, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Dalam kasus ini, oleh karena kedudukan pemohon masih dipermasalahkan oleh termohon, apakah ia termasuk kreditor dari termohon atau tidak, maka hal itu harus dibuktikannya terlebih dahulu dan ia tidak dapat bertindak sebagai kreditor yang menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan seperti yang dimaksud oleh Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. 2. Dengan telah berakhirnya kepaailitan termohon (Pasal 166 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004) maka penentuan pemohon sebagai kreditor dari termohon harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam suatu gugatan perdata.

Putusan MA No. 017 K/N/2007 Tahun 2007

Perihal:

Permohonan Actio Pauliana

Para Pihak:

Popy Indrajati VS Wijiati, Eka Noviana Limantoro, Ratna Indrianti, Liembang Priyadi Dalyono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Lampiran File:

Putusan MA No. 017 K-N-2007.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

017 K/N/2007

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 37 Tahun 2007 Pasal 41 jo Pasal 42 tentang Kepailitan dan PKPU

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-07-2007

Tanggal Dibacakan:

27-07-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Hj. Popy Indrajati S.H., M.Hum tersebut; Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,-

Kaidah Hukum:

Untuk pembatalan jual beli yang dilakukan oleh seorang debitor pailit, harus dapat dibuktikan bahwa jual beli dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan pihak kreditor.

Putusan MA No. 018 PK/Pdt.Sus/2007 Tahun 2007

Perihal:

Pembatalan terhadap perjanjian jual beli

Para Pihak:

Balai Harta Peninggalan Semarang VS Wijiati, Eka Noviana Limantoro, Ratna Indrianti, Liembang Priyadi Dalyono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Lampiran File:

Putusan MA No. 018 PK-Pdt.Sus-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

018 PK/Pdt.Sus/2007

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 295 ayat (2) huruf b tentang Kepailitan dan PKPU

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-2008

Tanggal Dibacakan:

08-01-2008

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 41 tentang Kepailitan dan PKPU

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 42 tentang Kepailitan dan PKPU

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK: Balai Harta peninggalan Semarang; Menghukum Pemohon PK/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemerikasaan peninjauan kembali sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004, jual beli antara debitur pailit dengan tergugat I tak bisa dibatalkan karena dilakukan sebelum debitur pailit dinyatakan pailit. Lagipula, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa baik debitur pailit maupun pihak dengan siapa jual beli tersebut dilakukan ( tergugat I) dan para tergugat II dan III mengetahui atau sepenuhnya mengetahui bahwa jual beli tersebut akan merugikan kreditur.

Putusan MA No. 033 K/N/2006 Tahun 2006

Perihal:

Perdamaian di antara debitur pailit dengan para kreditornya

Para Pihak:

PT Bank Mayora VS PT Beruang Mas Perkasa dan Oxedon Enterprises Limited

Lampiran File:

Putusan MA No. 033 K-N-2006.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

033 K/N/2006

Tingkat Proses:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 159 ayat (2) tentang Kepailitan dan PKPU

Tahun Register:

2006

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-12-2006

Tanggal Dibacakan:

27-12-2006

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili) : Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Bank Mayora tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Sepember 2006; (Mengadili Sendiri) : Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan Kreditornya yaitu: 1. Smarthone Properties Limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Misori Utama, 4. PT Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT Sandi Mitra Selaras, 6. PT Megah Kayu Industri, 7. PT Lestrasi Investindo Mandiri; Menghukum termohon kasasi II/pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingka kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-

Kaidah Hukum:

Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit jika salah satu syarat penolakan berdasarkan pasal 159 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Dalam kasus ini, syarat yang terpenuhi adalah bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin karena pembayaran kepada para kreditor hanya dnegan saham (Penyertaan modal).

Putusan MA No. 010 PK/N/2007 Tahun 2007

Perihal:

Permohonan pailit PT Beruang Mas

Para Pihak:

PT Beruang Mas Perkasa VS Oxedon Enterprises Limited dan Bank Mayora

Lampiran File:

Putusan MA No. 010 PK-N-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

010 PK/N/2007

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tentang Kepailitan dan PKPU

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-2008

Tanggal Dibacakan:

08-01-2008

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; Menghukum termohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.-

Kaidah Hukum:

Dari novum terbukti bahwa utang pemohon PK kepada termohon PK maupun kepada para kreditur lain belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih, sehingga belum terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang syarat untuk menyatakan pemohon PK Pailit.

Putusan MA No. 016 K/N/HaKI/2006 Tahun 2006

Perihal:

Hak paten terkait produk herbisida berbahan aktif metil metsulfuron

Para Pihak:

E.I DU Pont De Nemours And Company VS PT Probio International Chemicals

Lampiran File:

Putusan MA No. 016 K-N-HaKI-2006.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

016 K/N/HaKI/2006

Tingkat Proses:

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Tahun Register:

2006

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-09-2006

Tanggal Dibacakan:

05-09-2006

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : E.I Du Pont De Nemours and Company; Menghukum kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam kasus Paten Proses, pemilik harus menjelaskan secara terperinci pada bagian-bagian proses mana yang dilanggar oleh tergugat, agar dapat diperjelas ada tidaknya perbedaan antara Paten Penggugat dan herbisida milik tergugat.

Putusan MA No. 010 PK/N/HakI/2007 Tahun 2007

Perihal:

Hak paten terkait produk herbisida berbahan aktif metil metsulfuron

Para Pihak:

E.I DU Pont De Nemours And Company VS PT Probio International Chemicals

Lampiran File:

Putusan MA No. 010 PK-N-HakI-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

010 PK/N/HakI/2007

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-03-2008

Tanggal Dibacakan:

12-03-2008

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK : E.I Du Pont De Nemours and Company; Menghukum Pemohon PK/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam kasus Paten Proses, yang melarang pihak lain menggunakan proses produksi yang diberi paten tersebut tanpa persetujuan pemilik (termasuk metode atau penggunaan dari proses tersebut), Penggugat (Pemilik Paten Proses) harus menjelaskan secara rinci pada bagian-bagian proses mana yang dilanggar oleh tergugat, apakah pada proses pembuatan isi, kandungan atau formula, ataukah pada bagian proses penggunaannya, agar supaya dapat diperjelas ada tidaknya perbedaan antara Paten penggugat dan herbisida milik tergugat yang telah memperoleh izin dari Departemen Pertanian Republik Indonesia. Karena hal tersebut tidak diperjelas oleh penggugat dalam gugatannya, maka sudah tepat Judex Facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Putusan MA No. 1498 K/Pdt/2006 Tahun 2006

Perihal:

Sengketa tanah

Para Pihak:

Masnin binti Samit/Amit VS Hayu Kesuma, PT. Mastrading Company (PT. Mastraco), PT Pertamina Tbk dan Iwan Halimy, Ilyas Zaini

Lampiran File:

Putusan MA No. 1498 K-Pdt-2006.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1498 K/Pdt/2006

Tingkat Proses: