Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

(Dalam eksepsi) : Menyatakan menolak eksepsi tergugat; (dalam Provisi) : Menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima; (Dalam Pokok Perkara) : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum termohon PK/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Kaidah Hukum:

Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan antara penggugat dan para tergugat; sengketa perburuhan merupakan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). P4D, P4P serta Pengadilan Tinggi TUN telah memutus sengketa tersebut jadi gugatan Penggugat ini bertujuan untuk mengaburkan kepastian hukum, sehingga harus ditolak.

Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 Tahun 2007

Para Pihak:

Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan vs. Menteri Kehutanan RI

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

Nomor Putusan:

134 K/TUN/2007

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2007

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Tanggal Musyawarah:

26-11-2018

Tanggal Dibacakan:

26-11-2018

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi koperasi perkebunan kelapa sawit bukit harapan tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta Nomor: 151/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/G.2006/PTUN JKT tanggal 12 Juli 2006

Kaidah Hukum:

Pemohon Kasasi/Penggugat baru menerima Sk Menhut secara fisik pada saat pemeriksaan persiapan, hal mana merupakan akibat kelalaian termohon kasasi/tergugat sebagi pejabat tata usaha negara,s sehingga tidak patut menjadi beban yang merugikan pemohon kasasi/penggugat sebagai pencari keadilan. Maka, perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak pemohon kasasi/penggugat menerima SK, i,c. pada tanggal 9 Februari 2006, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam pasal 55 UU 9/2004