1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Tindak Pidana yang mebahayakan ketertiban umum

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Penghasutan

Tanggal Musyawarah:

25-10-1996

Tanggal Dibacakan:

25-10-1996

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 160 dan Pasal 161 ayat 1

KUHAP Pasal 263 (1)

KUHAP Pasal 263 (3)

KUHP Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1)

KUHP Pasal 161 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan Permohonan peninjauan-kembali dari pemohon peninjauan-kembali; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 395 K/Pid/1995; Menyatakan Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menghukum Termohon peninjauankembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah), tingkat bandung sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat peninjuankembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Kaidah Hukum:

Dengan mendasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung sendiri dan pertimbangan Judex facti yang dinilai telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dalam perkara Penunajuankembali ini menyatakan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ksatu Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 161 ayat (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana

Putusan MA No. 1658 K/Pid/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa sewa-menyewa perumahan

Para Pihak:

Ardikarna Sunandang VS Nio The Ping

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998

Nomor Putusan:

1658 K/Pid/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

PP No. 44 Tahun 1994 tentang penghunian oleh bukan pemilik

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Sewa menyewa perumahan

Tanggal Musyawarah:

07-01-1999

Tanggal Dibacakan:

29-01-1999

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Soekarjan Hadi Soesanto

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 4 Tahun 1992 Pasal 42

PP No. 44 Tahun 1994 Pasal 21

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 106/PID/1997/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat No. 465/PID.S/1997PN.Jkt.Brt; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

"Bahwa bila pemilik rumah menghendaki penghentian sewa-menyewa seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang hubungan sewa-menyewa perumahan)

Putusan MA No. 184 K/AG/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa waris

Para Pihak:

Makhsun bin Lalu Abdullah Ruma Kali VS Lalu Muhidin bin Lalu Abdullah Ruma Kali

Lampiran File:

184-K-AG-1996.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998

Nomor Putusan:

184 K/AG/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-05-1998

Tanggal Dibacakan:

27-05-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 12/Pdt.G/1995/PTA.MTR dan putusan Pengadilan Agama Bima No. 288/Pdt.G/94/PA.Bm; Mengabulkan eksepsi tergugat; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

"Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatab oenggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan penggugat"

Putusan MA No. 189 K/AG/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa Waris Harta Bersama

Para Pihak:

Erna N. Akadji VS Darwis Asupu Sau

Lampiran File:

189-K-AG-1996.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

189 K/AG/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Waris Mal Waris (Harta Bersama)

Jenis Perkara:

Perdata Agama

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-1998

Tanggal Dibacakan:

08-01-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo; Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad. I, II, III, VI, dan VI surat gugatan adalah harta bersama penggugat dan tergugat; Menetapkan bagian penggugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 2 (dua) diatas adalah harta yang tercantum dalam ad. I surat gugatan dan 1/2 (Separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI dan VII surat gugatan; Menetapkan bagian tergugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 2 (dua) diatas adalah harta yang tercantum dalam ad. I surat gugatan dan 1/2 (Separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI dan VII surat gugatan; Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama-sama yang tercantum dalam point III, VI, dan VII surat gugatan masing-masing 1/2 (separuh) bagian; Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 September 1994 dengan berita acara nomor: 80/Pdt.G/1994/PA.Grlo, adalah sah dan berharga; Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

Kaidah Hukum:

"Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama yang tidak lengkap yaitu dengan menyatakan gugatan pemohon kasasi/penggugat asal tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidak jelasannya berakibat dibatalkan Mahkamah Agung

Putusan MA No. 1076 K/Pdt/1996 Tahun 1996

Perihal:

Tidak Membayar Bunga Hutang yang Diperjanjikan

Para Pihak:

Singgih VS Paul Boernadi Koesnadinata

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2001

Nomor Putusan:

1076 K/Pdt/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Putusan MA No. 2831 K-Pdt-1996.pdf

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-03-2000

Tanggal Dibacakan:

09-03-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 3243

KUHPerdata Pasal 1244

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 97/Pdt/1995/PT.Sby; Menolak Eksepsi tergugat, Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan tergugat telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 350.000.000,-; Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat; Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- secara tunai dan sekaligus; Menghukum pula tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 18% setiap tahun dari jumlah hutang tersebut di atas terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang sampai dengan tergugat melunasi hutangnya sendiri, dst..

Kaidah Hukum:

Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu sebesar 18% setahun.

Putusan MA No. 2831 K/Pdt/1996 Tahun 1996

Perihal:

Penyimpangan Ketentuan Polis

Para Pihak:

Effendy, PT. Garishindo Buana Leasing VS PT. Asuransi Bintang, PT. Asuransi Bintang Cabang Jakarta Pusat

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1999

Nomor Putusan:

2831 K/Pdt/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

07-07-1999

Tanggal Dibacakan:

07-07-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1365

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II; Menolak Eksepsi tergugat I/tergugat II untuk seluruhnya; (Dalam pokok perkara): Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya; Menyatakan sita jaminan yang dijalankan Ricar Soroinda Nasution, SH juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1994 sah dan berharga; Menyatakan sah Perjanjian Leasing No. E/3/0/11/007 tanggal 20 November 1990 antara penggugat dengan tergugat III untuk 1 uni mesin injection moulding type 650 EN. Goldstar serial Number 90550 E. 2344; Menyatakan sah Polis Asuransi Bintang cabang Majapahit Polis No. 10101/32058 tertanggal 3 DEsember 1990 sebesar Rp. 665.000.000,-; Menyatakan tergugat I/tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat berupa membayar uang klaim asuransi sebesar Rp. 391.557.429,- kepada tergugat III tanpa seizin atau persetujuan penggugat; Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kewajiban kepada pengugat sebesar Rp. 280.628.280,-; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; (Dalam Rekonpensi): Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya; (Dalam Konpensi dan Rekonpensi) Menghukum para termohon kasasi I,II/ para tergugat I dan II asal/penggugat rekonpensi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman putusan melebihi yang dituntut" "Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang claim" "Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum"

Putusan MA No. 249 K/AG/1996 Tahun 1996

Perihal:

Poligami

Para Pihak:

Siti Halimah binti Djahari VS Sukirman bin Muhammad

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

249 K/AG/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-1998

Tanggal Dibacakan:

08-01-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Siti Halimah binti Djahari; Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Bilamana perkara yang pihak tergugatnya gila, sebagian berpendapat, bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan diwakili oleh orang tua/walinya/pengampunnya bagi pihak yang gila, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa harus ada penertapan Kurator; Menurut pendapat Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan Kurator dari Pengadilan Negeri.

Putusan MA No. 161 K/TUN/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa pemberhentian pegawai dengan tidak hormat

Para Pihak:

Anwar Mustafa VS Direksi PT.Barata Indonesia

Lampiran File:

Putusan MA No. 161 K-TUN-1996.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1997

Nomor Putusan:

161 K/TUN/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Keputusan Tata Usaha Negara

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

06-03-1998

Tanggal Dibacakan:

06-03-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) a

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Direksi PT.Barata Indonesia No. K.94.883 tanggal 3 Oktober 1994 tentang pemberhentian pegawai dengan tidak hormat atas nama Anwar Mustafa NNP. 390297, Marketing Engineer Madya II Direktur Pemasaran; Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi status dan hak-hak penggugat selaku pegawai pada PT. Barata Indonesia dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan PT. Barata Indonesia; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000-,

Kaidah Hukum:

"SK" pemberhentian pegawai dengan tidak hormat PT. Barata Indonesia terhadap salah seorang pegawainya yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh direktur utamanya yang telah diberhentikan berdasarkan SK Menteri Keuangan, adalah dinyatakan batal demi hukum.

Putusan MA No. 01 K/TUN/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa hak guna bangunan

Para Pihak:

Yayasan Beasiswa Al Ihsan VS Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1997

Nomor Putusan:

01 K/TUN/1996

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar: