Asma Samik Ibrahim

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1997

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

07-07-1999

Tanggal Dibacakan:

07-07-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1365

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II; Menolak Eksepsi tergugat I/tergugat II untuk seluruhnya; (Dalam pokok perkara): Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya; Menyatakan sita jaminan yang dijalankan Ricar Soroinda Nasution, SH juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1994 sah dan berharga; Menyatakan sah Perjanjian Leasing No. E/3/0/11/007 tanggal 20 November 1990 antara penggugat dengan tergugat III untuk 1 uni mesin injection moulding type 650 EN. Goldstar serial Number 90550 E. 2344; Menyatakan sah Polis Asuransi Bintang cabang Majapahit Polis No. 10101/32058 tertanggal 3 DEsember 1990 sebesar Rp. 665.000.000,-; Menyatakan tergugat I/tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat berupa membayar uang klaim asuransi sebesar Rp. 391.557.429,- kepada tergugat III tanpa seizin atau persetujuan penggugat; Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kewajiban kepada pengugat sebesar Rp. 280.628.280,-; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; (Dalam Rekonpensi): Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya; (Dalam Konpensi dan Rekonpensi) Menghukum para termohon kasasi I,II/ para tergugat I dan II asal/penggugat rekonpensi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman putusan melebihi yang dituntut" "Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang claim" "Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum"

Putusan MA No. 1403 K/Pdt/1995 Tahun 1995

Perihal:

Sita eksekusi terhadap bangunan

Para Pihak:

City Bank, NA. VS PT Bank Perkreditan Rakyat

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1403 K/Pdt/1995

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Pelaksanaan Putusan 07/180 Eksekusi

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-08-1997

Tanggal Dibacakan:

28-08-1997

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 30

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi) : Menolak Eksepsi terbantah 1; (Dalam Pokok Perkara) : Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi iini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000-,

Kaidah Hukum:

Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap sita eksekusi. Yang berhak melakukan bantahan eksekusi adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia pemilik barang yang disita.

Putusan MA No. 5096 K/Pdt/1998 Tahun 1998

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Hussein Iskandar VS Abdul Kadir Mahmud

Lampiran File:

Putusan MA No. 5096 K-Pdt-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2000

Nomor Putusan:

5096 K/Pdt/1998

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-04-2000

Tanggal Dibacakan:

28-04-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan tergugat berhutang pada penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 lembar bilyet giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balik Papan No. GA 150809 adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan ingkar janji yang merugikan penggugat; 4. Menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah; 5. Menghukum tergugat membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang Rp. 56.996.000,- tersebut sebesar 10% per tahun, sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balik Papan sampai hutang dibayar lunas; 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- kepada menggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan; 7. Menolak gugatan penggugat selebihnya; Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 100.000,-.

Kaidah Hukum:

1. Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang dengan demikian terbukti si pemberi mengakui mempunyai hutang; 2. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang di lunasi.

Putusan MA No. 71 K/Pid/1993 Tahun 1993

Perihal:

Tindak pidana "Membantu penggelapan secara berulang-ulang"

Para Pihak:

Ir. Paulus Hidayat bin Srihono Cokrodiharjo

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

71 K/Pid/1993

Tingkat Proses:

Putusan_Mahkamah_Agung_No.410K-Pdt-1995.pdf

Tahun Register:

1993

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Tindak pidana jabatan

Sub Kategori:

Penggelapan

Penyalahgunaan kekuasaan

Tanggal Musyawarah:

17-09-1996

Tanggal Dibacakan:

17-09-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 56 ayat (1)

KUHP Pasal 64

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri tuban tersebut, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tuban tanggal 10 November 1992 sepanjang mengenai dakwaan lebih subsidair. MENGADILI SENDIRI: - Menyatakan terdakwa Ir. Pahulu Hidayat tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair; - Membebaskan terdakwa dari dakwaan lebih Subsidair tersebut; - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; - Menentapkan barang bukti tetap dalam berkas perkara; - Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

1. Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti, 2. bahwa Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan terdakwa menduga akan terjadinya delik yang dilakukan oleh pelaku melainkan harus secara nyata disamping dirasakan oleh yang dibantu adanya bantuan tersebut, juga bantuan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa tidak hanya sekedar karena culpa/lalai.

Putusan MA No. 410 K/Pdt/1995 Tahun 1995

Perihal:

Warisan

Para Pihak:

Waturi vs Nuryani, Wahyutik, H. Muchid

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

410 K/Pdt/1995

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Pembagian warisan oleh pengadilan

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Tanggal Musyawarah:

26-08-1996

Tanggal Dibacakan:

26-08-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi): Menolak eksepsi tergugat I, (Dalam Rekonpensi): Menolak gugatan untuk seluruhnya (Dalam konpensi dan rekonpensi): Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

Warisan yang berasal dari hartagono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya

Putusan MA No. 962 K/Pdt/1995 Tahun 1995

Perihal:

Hukum Acara Perdata

Para Pihak:

Pr. Dr. Ilyana Ilyas, Ilham Ilyas, Irwan Ilyas, Ichram Ilyas, Ny. Suryana binti Tgk vs M.Nur dan Ilmansyah Ilyas

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

962 K/Pdt/1995

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Gugatan terhadap tergugat dan objek sengketa yang berbeda

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Tanggal Musyawarah:

17-12-1995

Tanggal Dibacakan:

17-12-1995

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Amar MA): Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Membatalkan putusan PT Banda Aceh tanggal 24 februari 1994 no. 17/Pdt/1994/PT.BNA dan putusan PN Banda Aceh tanggal 16 oktober 1993 no.21/PDt.G/1993/PN.BNA (Mengadili sendiri): Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

Bahwa didalam suatu gugatan perkara Perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA No. 91 K/TUN/2000 Tahun 2000

Perihal:

Sengketa pajak

Para Pihak:

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A jakarta; Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung; Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang vs. PT. Timor Putra Nasional

Lampiran File:

91K-TUN-2000.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2001

Nomor Putusan:

91 K/TUN/2000

Tingkat Proses:

UU No. 19 Tahun 1997 Pasal 37

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Tanggal Musyawarah:

13-11-2000

Tanggal Dibacakan:

13-11-2000

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Paulus Effendie Lotulung

Hakim Anggota:

Emin Aminah Achadiat

Asma Samik Ibrahim

Panitera:

Zainal Agus

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA; II. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK III; III. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK II; IV. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 1999 No. 157/B/1999/PT.TUN.JKT jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Juli 1999 No. 025/G.TUN/1999/PTUN JKT; DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, dan VI DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Kaidah Hukum:

Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, gugatan hanya dapat diajukan kepada BPSP. Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya.

Putusan MA No. 410 K/Pdt/1995 Tahun 1995

Perihal:

Warisan

Para Pihak:

Waturi vs Nuryani, Wahyutik, H. Muchid

Lampiran File:

22. 410_K_PDT_1995.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

410 K/Pdt/1995

Tingkat Proses:

Tahun Register: