Perdata Agama | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan PTA. Jayapura No. 02/Pdt.G/2000/PTA.JPR; Mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'í terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sorong; Menghukum pemohon membayar kepada termohon Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 300.000 dan Mut'áh berupa cincin emas 22 karat 2 gram; Menetapkan bahwa anak yang bernama Fatimah perempuan umur 6 tahun dibawah pemeliharaan termohon dan Mubarak laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan pemohon; Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk satu orang anak yang dibawah asuhan termohon sebesar Rp. 100.000 setiap bulan secara tunai diberikan kepada termohon sampai anak tersebut dewasa; Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 87.500,-; Menghukum kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 68.000; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 100.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti dalam hal ini PTA Jayapura telah salah menerapkan hukum, dimana saksi keluarga yang diatur pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcokan ex pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga.

Putusan MA No. 237 K/AG/1998 Tahun 1998

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Fitri Kurnia Binti M. Soedarsono VS Riduan Parin Bin Darkuni

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1999

Nomor Putusan:

237 K/AG/1998

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

17-03-1999

Tanggal Dibacakan:

17-03-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 89

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadillan Tinggi Agama Banjarmasin No. 36/Pdt.G/1997/PTA.BJM dan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 252/Pdt.G/1997/PA.Bjm; (Mengadili sendiri): Mengabulkan gugatan penggugat; Menjatuhkan thalaq satu bain sugro tergugat terhadap penggugat.

Kaidah Hukum:

Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan MA No. 34 K/AG/1997 Tahun 1997

Perihal:

Sengketa Waris atas Tanah

Para Pihak:

Rahmah Binti CIK, Hasan Bin H. Kamis Bin Jantan Akir dll VS Toyib Bin Yahya dll

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1999

Nomor Putusan:

34 K/AG/1997

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1997

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-07-1998

Tanggal Dibacakan:

27-07-1998

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Taufiq

Hakim Anggota:

Zainal Abidin Abubakar

Chabib Sjarbini

Panitera:

Edi Riadi

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 50

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekan Baru No. 10/Pdt.G/1996/PTA. Pbr dan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis No. 112/Pdt.G/1995/PA.Bks; (Mengadili sendiri): Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum penggugat untuk membayar perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

Gugatan penggugat abscuur libel, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan.

Putusan MA No. 90 K/AG/2003 Tahun 2003

Perihal:

Harta gono gini

Para Pihak:

Lalu Badraen bin Ahmad malih VS Eny Rulyani binti Sahirul

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

90 K/AG/2003

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-11-2004

Tanggal Dibacakan:

11-11-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi; Menolak permohonan banding dan pembanding; Memperbaiki amar putusan PA Mataram tanggal 10 Januari 2002 No. 69/Pdt.G/2001/PA.MTR; (Dalam eksepsi): Menolak eksepsi tergugat; Menyatakan bahwa PA Mataram berwenang mengadili perkara ini; (Dalam Pokok Perkara): Mengabulkan gugatan penggugat konpensi untuk sebagian; Menetapkan bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 2.5 are dengan sertifikat hak milik no. 788 atas..dst; Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama penggugat konpensi dan tergugat konpensi...dst; (Dalam Rekonpensi): Menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi; (Dalam konpensi dan rekonpensi) : Menghukum kepada penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 803.500,- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 105.500,- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan); Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA No. 299 K/AG/2003 Tahun 2003

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Muhammad Yusuf bin Ach. Tahyin, Budi Tjahjono VS Chusni binti Muhammad Ridwan

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

299 K/AG/2003

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-06-2005

Tanggal Dibacakan:

08-06-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 152

Kompilasi Hukum Islam Pasal 158

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 84

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya; Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon Mut'ah nafkah iddah, dan nafkah anak; Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah..dst; Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 168.000-, Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 107.000-, Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat; Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas kalsifikasi "unus testis nullus testis" sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan MA No. 608 K/AG/2003 Tahun 2003

Perihal:

Harta gono gini

Para Pihak:

Nurul Kanarsih binti H.A. Suriansyah VS Suwiknyo bin Misri

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

608 K/AG/2003

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-03-2005

Tanggal Dibacakan:

23-03-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 84

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi; Menerima permohonan banding dan pembanding; Memperbaiki amar putusan PA Buntok tanggal 5 November 2002 No. 26/Pdt.G/2002/PA.Btk; (Dalam Konvensi dan Rekonvensi): Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 179.500,-; Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 107.00,-; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa termohon dalam perkara cerai thalak yang melampaui batas kewenangan yang berikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio; Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil-intifa' bukan li-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat; Jumlah nilai Mut'ah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan MA No. 32 K/AG/2002 Tahun 2002

Perihal:

Sengketa pembagian waris

Para Pihak:

Aminah M. Nohon, Ejah M.Nohon, Ibrahim bin Hamidah M. Nohon, Anwar bin Hamidah M.Nohon VS Tjemma

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

32 K/AG/2002

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

20-04-2005

Tanggal Dibacakan:

20-04-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Bunyi Putusan:

Menolak Permohonan kasasi dan para pemohon kasasi; Menerima permohonan banding dan para pembanding; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Donggala tanggal 27 Juli 2000 No. 258/Pdt.G/1999/PA.Dgl; Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding sebanyak Rp. 107.000,-; Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000-,

Kaidah Hukum:

Dalam perkara sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukkan objek sengkera yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi; Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Putusan MA No. 332 K/AG/2000 Tahun 2000

Perihal:

Sengketa pembagian waris

Para Pihak:

Kai DG Tutu, Kamba Dg Salle, Baso, Biba Dg Ti'no, Dg. Taco, Pasewang Dg Tompo, Hasan Dg Bonto, Baso bin Bambo VS Ir. Utte Santoso, Ny. Elisabet Maria Santosa, Ir. Racmad Santoso

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

332 K/AG/2000

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

03-08-2005

Tanggal Dibacakan:

03-08-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi; Menerima permohonan banding dan pembanding; Membatalkan Putusan PA Takalar No. 35/Pdt.G/1999/Pa Tkl tanggal 9 agustus 1999 M; Menolak Eksepsi tergugat; Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian; Memerintahkan Panitera/Jurusita PA Takalar untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut pada tanggal 28 April 1999; Menyatakan objek sengketa berupa empang seluas 3,56.. dst; Menyatakan ahli waris Bobbo Dg Tola bin Balang; Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat selain dan selebihnya; Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 792.500-, Menghukum para terbanding untuk membayar perkara pada Tingkat banding sebesar Rp. 70.000-, Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar perkara pada Tingkat kasasi sebesar Rp. 100.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris; Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masingnya; Apabila dilakukan hibah kepada pidak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa.

Putusan MA No. 249 K/AG/1996 Tahun 1996

Perihal:

Poligami

Para Pihak:

Siti Halimah binti Djahari VS Sukirman bin Muhammad

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

249 K/AG/1996

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-1998

Tanggal Dibacakan:

08-01-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Siti Halimah binti Djahari; Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Bilamana perkara yang pihak tergugatnya gila, sebagian berpendapat, bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan diwakili oleh orang tua/walinya/pengampunnya bagi pihak yang gila, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa harus ada penertapan Kurator; Menurut pendapat Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan Kurator dari Pengadilan Negeri.

Putusan MA No. 280 K/AG/2004 Tahun 2004

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Abdullah Gobel bin Drs. Tayeb Gobel VS Anggarini Surja Atmadja binti Oskar Surja Atmadja

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

280 K/AG/2004

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-11-2004

Tanggal Dibacakan:

10-11-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) jo UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon yaitu Mut'ah berupa satu buah rumah , Nafkah-Kiswah-Maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 25.000.000, nafkah 2 orang anak minimal masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 setiap bulan sejak pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon sampai anak tersebut 21 tahun (dewasa); Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan Ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya; Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 217.000, Tingkat banding sebanyak Rp. 134.000, dan tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.