Marianna Sutadi

Tahun Register:

UU Kepailitan Pasal 1 ayat (1)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-05-2005

Tanggal Dibacakan:

18-05-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

PERPU No. 1 Tahun 1998 Pasal 286 ayat (2) yang ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi): Menolak Eksepsi Termohon; (Dalam Pokok Perkara): Mengabulkan permohonan Pemohon; Menyatakan Termohon: PT. Tirtha Ria pailit dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa walaupun pemohon pailit adalah penerima fiducia sebagai kreditur ia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa harus melaksanakan haknya atas jaminan fidusia tersebut, sehingga putusan yang dimohonkan PK harus dibatalkan dan MA akan mengadilu kembali.

Putusan MA No. 06 PK/N/HAKI/2004 Tahun 2004

Perihal:

Sengketa Merek Dagang BONCAFE & LOGO

Para Pihak:

Evelina Natadihardja VS BONCAFE International Pte. Ltd

Lampiran File:

Putusan MA No. 06 PK-N-HAKI-2004.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

06 PK/N/HAKI/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

21-03-2006

Tanggal Dibacakan:

21-03-2006

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali; Menolak gugatan Penggugat; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad baik dari tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek BONCAFE dan logo milik tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Putusan MA No. 03 K/KPPU/2002 Tahun 2002

Perihal:

Persekongkolan persaingan usaha yang tidak sehat

Para Pihak:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha VS Jimmy Marsin dan PT. Holdiko Perkasa, PT. Trimegah Sucurities, PT. Cipta Sarana Duta Perkasa, Pranata Hajadi, PT. Multi Megah International, PT. Parallax Capital Management PTE.LTD, PT. Bhakti Asset Management, PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. Deloitte & Touche Fas

Lampiran File:

Putusan MA No. 03 K-KPPU-2002.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

03 K/KPPU/2002

Tingkat Proses:

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-01-2003

Tanggal Dibacakan:

02-01-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan batal demi hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha/ KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002; Menghukum pemohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah-irah : "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 5 Tahun 1999"

Putusan MA No. 01 PK/N/2003 Tahun 2003

Perihal:

Perjanjian perdamaian

Para Pihak:

PT. Okasa Indah VS TIM Likuidasi Bank harapan Sentosa

Lampiran File:

Putusan MA No. 01 PK-N-2003.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

01 PK/N/2003

Tingkat Proses:

KUHPerdata Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3)

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata Niaga

Klasifikasi:

Pembatalan Perdamaian

Tanggal Musyawarah:

04-02-2003

Tanggal Dibacakan:

04-02-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (2)

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian PKPU No. 06/PRPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst; Menyatakan batal putusan perdamaian No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 November 2002, berikut perjanjian perdamaian PKPU No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2002; Menyatakan termohon pailit; Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H sebagai Kurator; Memerintahkan K.P.N untuk mengangkat Hakim Pengawas; Menolak Permohonan yang selebihnya.

Kaidah Hukum:

Bahwa Pasal 276 UUK memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 UUK terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut hakim dapat menolak ataupun mengabulkannya dengan menyatakan pasalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit. Oleh karena telah dialihkan oleh kreditur dan tidak dibantah oleh debitur, maka terbukti benar bahwa debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut. sehingga permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan debitur dinyatakan pailit.

Putusan MA No. 09 PK/N/2004 Tahun 2004

Perihal:

Perjanjian jual-beli

Para Pihak:

PT. Pacific Metrorealty VS Elizabeth Prasertyo Utomo

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

09 PK/N/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU Kepailitan Pasal 6 ayat (3)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

24-09-2004

Tanggal Dibacakan:

24-09-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon; Menghukum termohon PK membayar biaya perkara dalam semua tingkay peradilan yang dalam pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000

Kaidah Hukum:

Bahwa dari bukti PK 3 (kesejahteraan bersama antara debitur dengan kreditur) dan bukti PK %d (kuitansi pelunasan pembayaran oleh debitur kepada kreditur) yang baru ditemukan oleh debitur pada tanggal 10 Februari 2004, sehingga kreditur tidak lagi menjadi kreditur dari debitur. dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditur dari debitur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK tidak terbukti dan dalam hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi maka putusan kasasi akan berbeda.

Putusan MA No. 01 PK/N/2004 Tahun 2004

Perihal:

Permohonan pailit

Para Pihak:

PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. Kawi), Tobeng Mahatani VS PT. Wijaya Indah Permai

Lampiran File:

Putusan MA No. 01 PK-N-2004.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

01 PK/N/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU Kepailitan Pasal 286 ayat (2) b

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-03-2004

Tanggal Dibacakan:

23-03-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 82

UU No. 4 Tahun 1998

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon PT. Wijaya Indah Permai; Menghukum termohon PK pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000

Kaidah Hukum:

Bahwa menurut Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 Direksi (ic Termohon Pailit II). Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan karena itu termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili termohon pailit I (PT. Kawi) didalam atau diluar pengadilan, dengan demikian putusan yang dimohonkan PK harys dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerpan hukum (Pasal 286 ayat (2) b. UUK.)

Putusan MA No. 3182 K/Pdt/1994 Tahun 1994

Perihal:

Pengembalian hak milik atas setengah bagian kiosk yang telah berakhir sewa kontraknya kepada pemilik

Para Pihak:

K. Amin vs Hj. Nurmi, Harizol Mustafa, Herinovan Mustafa, Heriadi, Herianti, Heridenim, Heri Rachmadani

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

3182 K/Pdt/1994

Tingkat Proses:

Penguasaan atas benda tidak bergerak (kiosk) yang telah berakhir sewa kontraknya

Tahun Register:

1994

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Sub Kategori:

Tanggal Musyawarah:

30-07-1997

Tanggal Dibacakan:

30-07-1997

Kondisi:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1921

KUHPerdata Pasal 1916

HIR Pasal 178 ayat (2) dan (3)

RBg Pasal 189 ayat (2) dan (3)

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi): Menolak ekspesi tergugat (Dalam rekonpensi): Menolak seluruh gugatan para Penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi (Dalam Konpensi dan rekonpensi): Menghukum para Termohon kasasi/ para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Kaidah Hukum:

Penadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat; Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1921 KUHPerdata, bila ada persangkaan menurut undang-undang tidak perlu pembuktian lebih lanjut.

Putusan MA No. 1513 K/Pdt/1994 Tahun 1994

Perihal:

Perwalian terhadap anak

Para Pihak:

Ny. Yauw Rinny Surjany vs Sutjipto Husodo Muljadi

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

1513 K/Pdt/1994

Tingkat Proses: