Tanah | Daniel S. Lev Library

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 17/1977/Perd/PTB dan keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 282/1976/G/Bdg; Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian; Menyatakan hubungan sewa menyewa tanah antara penggugat dan tergugat putus; Memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkannya tanah penggugat; Memerintahkan kepada tergugat untuk membongkar rumah milik tergugat dan memindahkannya ketempat lain; Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500,- setiap hari jika tergugat terlambat melaksanakan keputusan ini; Menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik ditingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi in ditetapkan sebanyak Rp. 7.605,-

Kaidah Hukum:

Perjanjian sewa-menyewa tersebut ada dalam suasana hukum adat, dimana fihak-fihak adalah orang Indonesia asli dan tanah sengketa ada di Ujungberung; dasar-dasar pemikiran K.U.H. Perdata (B.W.) harus dihilangkan, menurut hukum adat dalam hal ii lebih dititik beratkan pada kepatutan/kepantasan

Putusan MA No. 912 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Sengketa tanah

Para Pihak:

I Wayan Model … dkk VS I Duduk

Lampiran File:

912-K-Sip-1975.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1981

Nomor Putusan:

912 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1975

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

31-03-1981

Tanggal Dibacakan:

23-04-1981

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Z. Asikin Kusumah Atmadja

Hakim Anggota:

Soehono Soedija

Adi Andojo Sutjipto

Panitera:

Sultan

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Ro. 7.305,-

Kaidah Hukum:

Kenyataan bahwa Ni Sanding sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan oleh Nang Pudak, belumlah membuktikan bahwa ia adalah anak angkat; untuk pengangkatan anak perlu ada upacara pemerasan dan siaran dibanjar setempat

Putusan MA No. 1397 K/Sip/1978 Tahun 1978

Perihal:

Sengketa tanah

Para Pihak:

Titing Emon … dkk VS Endang … dkk

Lampiran File:

1397-K-Sip-1978.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1981

Nomor Putusan:

1397 K/Sip/1978

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1978

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

03-03-1981

Tanggal Dibacakan:

12-03-1981

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Ro. 2.605,-

Kaidah Hukum:

Karena tanah sengketa menjadi milik penggugat, jauh sesudah tergugat mendiaminya, makan sudahlah tepat dinyatakan, bahwa tergugat tidak melakukan penyerobotan atas tanah tersebut

Putusan MA No. 167 K/Sip/1980 Tahun 1980

Perihal:

Penggelapan atas tanah

Para Pihak:

S. Winarta bin Madhari

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1981

Nomor Putusan:

167 K/Sip/1980

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-10-1980

Tanggal Dibacakan:

20-10-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 631/1979/Pid sekedar kwalifikasinya sehingga berbunyi: Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah menjual hak tanah Indonesia sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Kwalifikasi dari pada tindak pidana termaksud dalam pasal 385 (1) K.U.H.P. adalah: "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut;

Putusan MA No. 969 K/Sip/1980 Tahun 1980

Perihal:

Sengketa pengolahan tanah

Para Pihak:

Markus Tasak … dkk VS Anton Peo

Lampiran File:

969-K-Sip-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1982

Nomor Putusan:

969 K/Sip/1980

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

25-03-1982

Tanggal Dibacakan:

16-04-1982

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.580,-

Kaidah Hukum:

Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas wilayah hukum masing-masing kampung serta pemekaran daerahnya

Putusan MA No. 988 K/Sip/1980 Tahun 1980

Perihal:

Sengketa tanah dan hak atas tanah

Para Pihak:

Ilyas Kuna … dkk VS Abd Gani

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1982

Nomor Putusan:

988 K/Sip/1980

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

13-01-1982

Tanggal Dibacakan:

26-01-1982

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.580,-

Kaidah Hukum:

Penggugat, yang telah membuka tanah terperkara dari hutan lebat dan menanaminya dengan pohon-pohon kopi dan pohon-pohon lainnya, masih berhak atas tanah tersebut sekalipun tanahnya itu kemudian selama dua-tiga tahun terlantar

Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985 Tahun 1985

Perihal:

Sengketa hak dan wilayah kekuasaan

Para Pihak:

Enos Deda VS Mezak K. Mebri

Lampiran File:

1210-K-Pdt-1985.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1986

Nomor Putusan:

1210 K/Pdt/1985

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-05-1987

Tanggal Dibacakan:

30-06-1987

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Anggota:

Z. Asikin Kusumah Atmadja

R. Djoko Soegianto

Panitera:

Sumantri

Dasar Putusan:

UU No. 11 Tahun 1955 Pasal 2

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 22/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr; Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar; Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983; Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut; Menyatakan batal pemeriksaan Pengadilan Negeri Jayapura/Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dalam perkara No. 22/Pdt/plw/1984/PN.Jpr. yuncto No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr; Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Pengadilan Negeri yang telah memeriksa/memutus permohonan tentang penemuan hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa, menjalankan yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya. Permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan MA No. 263 K/Pdt/1988 Tahun 1988

Perihal:

Sengketa tanah dan hak atas tanah

Para Pihak:

M. Rasidi VS Acok … dkk

Lampiran File:

263-K-Pdt-1988.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1989

Nomor Putusan:

263 K/Pdt/1988

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1988

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-01-1990

Tanggal Dibacakan:

28-02-1990

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 257/Pdt/1987/PT.Bdg; Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat 3 konpensi (Kepala Kantor Sun. Direktorat Agraria Dr. II Kabupaten Pandeglang) untuk merubah batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat No. 264 tahun 1977 atas nam Taniah alias Pang Nio selanjutnya mengganti dengan batas-batas yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 18 September 1986; Menyatakan sertifikat No. 264 tahun 1977 a/n/ Taniah alias Pang Nio yang diterbitkan oleh Tergugat 3 (Kantor Sub. Direktorat Agraria Dt. II Kabupaten Pandeglang) sah dan berharga; Menyatakan Akta Hibah No. 38/III/85 tanggal 30 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Labuan sah dan berharga; Menyatakan tanah sengketa hak milik Penggugat; Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah seluas 587 m2 dan menyerahkannya kepada Pengguhat konpensi; Membatalkan peralihan hak (jual beli) antara Tergugat 1 konpensi dengan Tergugat 2 konpensi yaitu mengenai tanah sengketa seluas 100 m2; Menolak gugatan Penggugat konpensi selebihnya; Membebankan biaya perkara dalam konpensi kepada kedua belah piahk; Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya; Membebankan biaya perkara dalam rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi; Menghukum Tergugat-tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi 1 untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dengan perincian untuk tingkat pertama dibebankan kepada para Tergugat asal, tingkat banding dan dalam tingkat kasasi pada Tergugat asal 1, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Masalah tidak sesuainya identitas batas-batas tanah adalah merupakan permasalahan hukum yang takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Pendapat Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa adanya cacat hibah semata-mata atas alasan identitas perbatasan yang kurang jelas, tanpa mempertimbangkan bahwa suatu perbatasan suatu tanah selalu mengalami perubahan oleh karena sering terjadinya mutasi tanah di sekitarnya yang sekaligus yang mengakibatkan perubahan identitas perbatasan, adalah kesalahan penerapan hukum

Putusan MA No. 3176 K/Pdt/1988 Tahun 1988

Perihal:

Sengketa Jual beli tanah

Para Pihak:

P.T. Astra International Inc VS P.T. Green Garden … dkk

Lampiran File:

3176-K-Pdt-1988.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1991

Nomor Putusan:

3176 K/Pdt/1988

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1988

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

03-04-1990

Tanggal Dibacakan:

19-04-1990

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Purwoto S. Gandasubrata

Hakim Anggota:

Roesli

Gunawan

Panitera:

M. Muchtar

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 30

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 527/Pdt/1987/PT.DKI; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa hak-hak yang diperoleh Penggugat dari Akte Pemindahan Kuasa No. 92 (bukti P-4) dan Akte Perjanjian Penunjukan No. 93 (bukti P-5) yang masing-masing dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT di Jakarta, Kartini Mulyadi, S.H. tertanggal 21 Januari 1980 adalah sah menurut hukum; Menyatakan Tergugat I dengan tanpa hak membangun bangunan jalan beraspal di atas tanah hak milik No. 626 atas naa Tergugat VI yang dikuasasi oleh Penggugat; Menghukum Tergugat I dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan di atasnya sebagaimana seperti semula kepada Penggugat paling lama 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum pasti; Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menghormati dan mentaati putusan ini; Menolak gugatan selebihnya; Menghukum Termohon-mohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya. Sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak

Putusan MA No. 3428 K/Pdt/1985 Tahun 1985

Perihal:

Sengketa Harta

Para Pihak:

Bachtiar Datuk Baringin Sati … dkk VS Anasril gelar Datuk Rajo Kuaso

Lampiran File:

3428-K-Pdt-1985.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1991

Nomor Putusan:

3428 K/Pdt/1985

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-02-1990

Tanggal Dibacakan:

26-02-1990

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

M. Yahya Agung

Hakim Anggota:

Iman Anis

Dora Sasongko Kartono

Panitera:

Sariana

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 30/G/B/K/T/2985.PT.Pdg

Kaidah Hukum:

Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah muka pengadilan