Busthanul Arifin

Tahun Register:

1973

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1977

Klasifikasi:

Tindak Pidana Lain-lain

Tanggal Musyawarah:

14-07-1976

Tanggal Dibacakan:

04-08-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 109/Pid/PT.Mdn sekedar mengenai kwalifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan dimuka umum perasaan permusuhan, bendi atau merendahkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia"; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Perbuatan "mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan" dalam pasal 154 dan 156 K.U.H.P diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI Buku Kedua K.U.H.P. Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat

Putusan MA No. 103 K/Kr/1976 Tahun 1976

Perihal:

Penganiyaan ringan

Para Pihak:

Karnodji

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

103 K/Kr/1976

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1976

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh orang

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-08-1976

Tanggal Dibacakan:

01-12-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 (1)

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No. 108/1974 Pid. Dan putusan Pengadilan Negeri di Sampang No. 52/1973 Sm; Menyatakan bahwa perbuatan tertuduh seperti yang dituduhkan dalam tuduhan kesatu bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran; Membebaskan tertuduh oleh karena itu dari tuntutan hukum; Menyatakan tertuduh bersalah melakukan kejahatan "Penganiyaan Ringan"; Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 bulan; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya pekakra dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Putusan MA No. 804 K/Sip/1973 Tahun 1973

Perihal:

Wanprestasi dalam perjanjian hutang

Para Pihak:

Mohammad Matdjari … dkk VS Nyonya Raden Eddy

Lampiran File:

804-K-Sip-1973.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Nomor Putusan:

804 K/Sip/1973

Tingkat Proses:

R. Santoso Poedjosoebroto

Tahun Register:

1973

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-12-1975

Tanggal Dibacakan:

07-01-1976

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Busthanul Arifin

Sri Widoyati Wiratmo

Panitera:

T.S. Aslamijah Sulaeman

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Taden Abdul Fatah Tedjaningrat; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Mohammad Matdjari tersebut; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 279/1972/Pdt, sepanjang mengenai amar yang berbunyi "Menghukum tergugat I dan tergugat II - pembanding, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang kontan kepada penggugat sebesar Rp. 1.600.000,- sebagai uang hutang pokok ditambah dengan bunganya sebesar 6% setiap bulan, terhitun sejak bulan Juli 1971 sampai bulan uang hutang pokok dibayar lunas; Menghukum tergugat I dan tergugat II - Pembanding, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang kontan kepada penggugat sebesar Rp. 1.600.000,- sebagai uang hutang pokok ditambah dengan bunganya sebesar 6% setiap bulan, sejak didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya sampai hutang pokok di bayar lunas Menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 279/1972/Pdt tersebut untuk selebihnya; Menghukum penggugat untuk kasasi Raden Abdul Fatah Tedjaningrat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 3.105,-

Kaidah Hukum:

Tergugat dihukum untuk membayar uang hutang pokok ditambah bunga 6% sebulan, karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang lazim pada saat perjanjian diadakan

Putusan MA No. 277 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Pencemaran nama baik

Para Pihak:

M. Djahri Bakri BA

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Nomor Putusan:

277 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1979

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tindak Pidana Lain-lain

Sub Klasifikasi:

Fitnah

Tanggal Musyawarah:

29-03-1980

Tanggal Dibacakan:

30-04-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin No. 3/1978/Pid/Pt.Bjm dan putusan Pengadilan Negeri di Sampit No. 36/1977/Pid/Sum. Spt; Menyatakan tertuduh M. Djahri Bakri BA tersebut bersalah melakukan kejahatan "Pencemaran Tertulis"; Menghukum tertuduh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 bulan; Memerintahkan bahwa hukuman ini tidak akan dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan satu tahun habis; Menghukum tertuduh tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Kaidah Hukum:

Pertanggungan jawab pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 K.U.H.P. diletakkan pada penulisannya (terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers. Fitrah merupakan suatu pencemaran tertulis (snaadschrift) apabila dakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya

Putusan MA No. 04 K/AG/1979 Tahun 1979

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Raflaini binti Zuber VS Syafrin bin Lutan

Lampiran File:

04-K-AG-1979.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

04 K/AG/1979

Tingkat Proses:

Z. Asikin Kusumah Atmadja

Tahun Register:

1979

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

22-10-1979

Tanggal Dibacakan:

16-01-1980

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Busthanul Arifin

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra Barat, Riau dan Jambi No. 1/1978; Menolak permohonan cerai dari Safrin bin Lutan terhadap isterinya Raflaini binti Zuber karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian; Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar, karena tidak menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku; Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 580,-

Kaidah Hukum:

Sejak berlakunya U.U. No. 1/1974 jo P.P. No 9/1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat

Putusan MA No. 336 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Penyerobotan dan Pengrusakan pagar

Para Pihak:

Marhana Tambaru

Lampiran File:

336-K-Kr-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

336 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

16-12-1980

Tanggal Dibacakan:

24-12-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi

Kaidah Hukum:

Keberatan pemohon kasasi terhadap penolakan Pengadilan Tinggi terhadap permintaanya agar pemeriksaan perkaranya ditunda dulu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan prayudisial (praejudicieel geschil)

Putusan MA No. 328 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Memberi keterangan palsu

Para Pihak:

Abu Solih Nasution

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

328 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

17-12-1980

Tanggal Dibacakan:

21-01-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 375/1979/Pid/PTB dan putusan Pengadilan Negeri di Bogor No. 83/1976/Kej/PN tersebut; Menyatakan kesalahan tertuduh Abu Solih Nasution tersebut atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan tidak terbukti; Membebaskan tertuduh dari segala tuduhan; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP

Putusan MA No. 170 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Penganiyaan

Para Pihak:

Moetijoso

Lampiran File:

170-K-Kr-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

170 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh orang

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

17-11-1980

Tanggal Dibacakan:

26-11-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Perbuatan tertuduh, yang setelah bis itu menyerempet kendaraanya mengejar bis, menghentikannya, menyuruh sopirnya turun dan kemudian memukulnya sehingga pingsan, bukan merupakan perbuatan untuk melindungi diri termaksud dalam pasal 49 KUHP dan penyerempetan tersebut juga bukan merupakan serangan termaksud dalam pasal itu

Putusan MA No. 167 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Pengrusakan mobil

Para Pihak:

Dibiyono Dwidjosewojo

Lampiran File:

167-K-Kr-1979.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

167 K/Kr/1979

Tingkat Proses: