Pidana | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 151/Pid/PT.Bdg. Jo; Putusan Pengadilan Negeri di Garut No. 160/Pid.B/1998/PN.Grt; Memerintahkan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus kembali perkara Terdakwa Deni Sutisna dan Terdakwa Otang bin Ahya tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

"Dalam hal salah seorang Terdakwanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan azas-azas peradilan anak, maka pemeriksaan perkara yang bersangkutan harus dilakukan secara tertutup"

Putusan MA No. 1658 K/Pid/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa sewa-menyewa perumahan

Para Pihak:

Ardikarna Sunandang VS Nio The Ping

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998

Nomor Putusan:

1658 K/Pid/1996

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Sewa menyewa perumahan

Tanggal Musyawarah:

07-01-1999

Tanggal Dibacakan:

29-01-1999

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Soekarjan Hadi Soesanto

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

PP No. 44 Tahun 1994 tentang penghunian oleh bukan pemilik

UU No. 4 Tahun 1992 Pasal 42

PP No. 44 Tahun 1994 Pasal 21

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 106/PID/1997/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat No. 465/PID.S/1997PN.Jkt.Brt; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

"Bahwa bila pemilik rumah menghendaki penghentian sewa-menyewa seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang hubungan sewa-menyewa perumahan)

Putusan MA No. 1600 K/Pid/2009 Tahun 2009

Perihal:

Penipuan/Penggelapan

Para Pihak:

Ismayawati

Lampiran File:

1600 K-Pid-2009.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2011

Nomor Putusan:

1600 K/Pid/2009

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2009

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

24-11-2009

Tanggal Dibacakan:

24-11-2009

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/PID/PLW/2009/PTY; Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Emiwati; Menyatakan penuntutan perkara No. 317/Pid.B/2008 atas nama terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila hakim menentukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan azas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan, dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana a quo dihentikan karena adanya pencabutan perkara oleh pelapor ketimbang pemeriksaan perkara diteruskan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka Hakim dapat saja menyimpangi aspek formal (Hukum Acara Pidana)

Putusan MA No. 1156 K/Pid/2000 Tahun 2000

Perihal:

Praperadilan

Para Pihak:

Kepolisian Negara RI cq Koprs Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi VS Hendra Rahardja

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2002

Nomor Putusan:

1156 K/Pid/2000

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-09-2001

Tanggal Dibacakan:

14-09-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Pid/Pra/2000/PN.Jak.Sel; Menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya; Menghukum termohon kasasi /pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500

Kaidah Hukum:

1. Perbuatan pemohon kasasi yang belum memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan adalah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 (3) KUHAP, sebab pemberian tembusan tersebut harus diberikan segera setelah penagkapan dilakukan, sedangkan ternyata pengkapan belum dilakukan atas pemohon kasasi; 2. Bahwa dalam perkara a quo pemohon ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia bukan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, sedangkan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Indonesia, sebagaimana ditentukan dan diatur Pasal 17, 18, dan 20 KUHP.

Putusan MA No. 78 PK/Pid/2000 Tahun 2000

Perihal:

Korupsi

Para Pihak:

Hutomo Mandala Putra

Lampiran File:

78 PK-Pid-2000.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2001

Nomor Putusan:

78 PK/Pid/2000

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-09-2001

Tanggal Dibacakan:

14-09-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke Ie jo Psal 64 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pid/2000; Menyatakan kesalahan terdakwa Hutomo Mandala Putera alias Tommy bin Soeharto atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Menyatakan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan barang-barang bukti Surat-surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai Komisaris perusahaan, dimana apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan melawan hukum, tidaklah dapat dipertanggugangjawabkan kepadanya, kalaupun sebelumnya kedudukan selaku Komisaris pada perusahaan tersebut. Bahwa hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas, dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke ie jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan MA No. 35 K/PID/2002 Tahun 2002

Perihal:

Praperadilan

Para Pihak:

Jaksa Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidan khusus VS Marsekal Madya (purn) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita

Lampiran File:

35 K-PID-2002.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003

Nomor Putusan:

35 K/PID/2002

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

06-03-2002

Tanggal Dibacakan:

06-03-2002

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU Pasal 26 No. 3 Tahun 1971

UU Pasal 27 No. 3 Tahun 1971

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel; Menyatakan penahanan atas diri pemohon praperadilan/termohon kasasi Marsekal (Purn) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang dilakuka oleh Tim Penyidik Koneksitas; Menghukum termohon kasasi/pemohon praperadilan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Putusan pra peradilan mengenai Sah atau Tidaknya permohonan yang dilakukan TIM Penyidik koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dapat di kasasi.

Putusan MA No. 991 K/PID/2001 Tahun 2001

Perihal:

Melakukan Keterangan Palsu kedalam suatu Akta Otentik

Para Pihak:

Alwi

Lampiran File:

991 K-PID-2001.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003

Nomor Putusan:

991 K/PID/2001

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tindak Pidana Lain-lain

Tanggal Musyawarah:

13-12-2001

Tanggal Dibacakan:

13-12-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatlkan Putusan Pengadilan Negeri di Medan No. 1441/Pid.B/2000/PN.Mdn; Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana ' Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik" ; Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun; dst...; Membebani termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Judex factie telah salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (Anas Testis Hull Us Testis).

Putusan MA No. 572 K/Pid/2003 Tahun 2003

Perihal:

Korupsi Penyaluran Sembako Masyatakat Miskin

Para Pihak:

Akbar Tandjung, Dadang Sukandar, Winfried Simatupang

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

Nomor Putusan:

572 K/Pid/2003

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-02-2004

Tanggal Dibacakan:

12-02-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 22 ayat 4

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan PT. Jakarta No. 171/Pid/2002/PT.DKI; Menyatakan terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair; Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair; Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menyatakan terdakwa II dan terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair; Membebaskan oleh karena itu kedua terdakwa tersebut dari dakwaan primair; Menyatakan terdakwa II dan terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"; Menghukum oleh karena itu kedua terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 lan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dan akan diganti dengan pidana selama 3 bulan; Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dirampas untuk kepentingan negara dan surat-surat,berkas, surat-surat berharga sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; Membebankan biaya perkara ini untuk semua tingkat peradilan kepada terdakwa II dan terdakwa III, yang untuk tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Bahwa judex factie tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar; Bahwa terdakwa I telah melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materiil yang menurut kepatutan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela/ menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Putusan MA No. 1696 K/Pid/2002 Tahun 2002

Perihal:

Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri

Para Pihak:

Samadikun Hartono

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

Nomor Putusan:

1696 K/Pid/2002

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Perbuatan Melawan Hukum

Tanggal Musyawarah:

28-05-2003

Tanggal Dibacakan:

28-05-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1996

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi; Membatalkan putusan PN Jakarta Pusat No. 1146/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst; Menyatakan terdakwa Samadikun Hartono terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut"; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun potong tahanan; Pidana denda sebesar Rp. 20.000.000 subsidair 4 bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebesar Rp. 169.472.986461.54; Menyatakan...dst; Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000 dan pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian; Judex factie salah menerapkan hukum; Bahwa tindakan Presiden

Putusan MA No. 366 K/Pid/1997 Tahun 1997

Perihal:

Hak Cipta atas Mesin Ketangkasan

Para Pihak:

Hooi King Seng alias Aseng

Lampiran File:

Putusan MA No. 366 K-Pid-1997.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1999

Nomor Putusan:

366 K/Pid/1997

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1997

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-12-1999

Tanggal Dibacakan:

08-12-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 6 Tahun 1982 Pasal 11 ayat (1) sub k jo Pasal 44 ayat (1) yang diubah dan ditambahkan dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi Jaksa pada Pengadilan Negeri Bandung; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Januari 1996 No. 41/Pid/B/1996/PN.Bandung; Adili sendiri; Terbukti dakwaan kesatu; Pidana Penjara 6 bulan; Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan kasasi.

Kaidah Hukum:

Terhadap pelanggaran Pasal 11 ayat (1) sub k. jo Pasal 44 Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri secara judex factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena ide gagasan yang berasal dari si pembuat/pencipta barang yang selanjutnya diserahkan kepada perusahaan Taiwan untuk di Produksi (di Indonesia belum bisa di Produksi) menjadi PCB sehingga PCB tersebutu bukan buatan luar negeri (import) melainkan buatan si pembuat/pencipta.