Kepailitan | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

Kaidah Hukum:

Dengan demikian proses pelelangan atas objek jaminan fidusia yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat, dapat dilakukan dan tidak bertentngan dengan hukum.

Putusan MA No. 011 PK/N/2005 Tahun 2005

Perihal:

Kepailitan

Para Pihak:

Jubilee Great Finace ltd, Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (TPBPPN) VS H. Tafrizal Hasan Gewang

Lampiran File:

Putusan MA No. 011 PK-N-2005.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

011 PK/N/2005

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2005

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Pelanggaran atas UU No. 37 Tahun 2004

Tanggal Musyawarah:

29-08-2005

Tanggal Dibacakan:

29-08-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 295 ayat (2) b

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (2)

UU No.4 Tahun 1996 Pasal 16

Bunyi Putusan:

(Mengadili Kembali) : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menghukum Termohon I untuk menyerahkan kepada Pemohon sertifikat-sertifikat: - HGB Nomor 33/Jatinegara, luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company; - HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio; Menolak permohonan Pemohon yang selebihnya, Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (Perjanjian pengalihan piutang akta notaris tanggal 25 Februari 2004) yang diajukan oleh pemohon Peninjauan kembali/termohon I. Terbukti bahwa termohon II telah mengalihkan piutangnya (Cessie) kepada termohon I (lihat pasal I perjanjian pengalihan piutang bukti PK-1)

Putusan MA No. 017 K/N/2007 Tahun 2007

Perihal:

Permohonan Actio Pauliana

Para Pihak:

Popy Indrajati VS Wijiati, Eka Noviana Limantoro, Ratna Indrianti, Liembang Priyadi Dalyono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Lampiran File:

Putusan MA No. 017 K-N-2007.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

Nomor Putusan:

017 K/N/2007

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2007

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-07-2007

Tanggal Dibacakan:

27-07-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 37 Tahun 2007 Pasal 41 jo Pasal 42 tentang Kepailitan dan PKPU

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Hj. Popy Indrajati S.H., M.Hum tersebut; Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,-

Kaidah Hukum:

Untuk pembatalan jual beli yang dilakukan oleh seorang debitor pailit, harus dapat dibuktikan bahwa jual beli dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan pihak kreditor.

Putusan MA No. 018 PK/Pdt.Sus/2007 Tahun 2007

Perihal:

Pembatalan terhadap perjanjian jual beli

Para Pihak:

Balai Harta Peninggalan Semarang VS Wijiati, Eka Noviana Limantoro, Ratna Indrianti, Liembang Priyadi Dalyono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Lampiran File:

Putusan MA No. 018 PK-Pdt.Sus-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

Nomor Putusan:

018 PK/Pdt.Sus/2007

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2007

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-2008

Tanggal Dibacakan:

08-01-2008

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 295 ayat (2) huruf b tentang Kepailitan dan PKPU

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 41 tentang Kepailitan dan PKPU

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 42 tentang Kepailitan dan PKPU

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK: Balai Harta peninggalan Semarang; Menghukum Pemohon PK/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemerikasaan peninjauan kembali sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004, jual beli antara debitur pailit dengan tergugat I tak bisa dibatalkan karena dilakukan sebelum debitur pailit dinyatakan pailit. Lagipula, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa baik debitur pailit maupun pihak dengan siapa jual beli tersebut dilakukan ( tergugat I) dan para tergugat II dan III mengetahui atau sepenuhnya mengetahui bahwa jual beli tersebut akan merugikan kreditur.

Putusan MA No. 010 PK/N/2007 Tahun 2007

Perihal:

Permohonan pailit PT Beruang Mas

Para Pihak:

PT Beruang Mas Perkasa VS Oxedon Enterprises Limited dan Bank Mayora

Lampiran File:

Putusan MA No. 010 PK-N-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008

Nomor Putusan:

010 PK/N/2007

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2007

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-2008

Tanggal Dibacakan:

08-01-2008

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tentang Kepailitan dan PKPU

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; Menghukum termohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.-

Kaidah Hukum:

Dari novum terbukti bahwa utang pemohon PK kepada termohon PK maupun kepada para kreditur lain belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih, sehingga belum terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang syarat untuk menyatakan pemohon PK Pailit.