2001

Nomor Putusan:

202 K/Pid/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Putusan MA No. 1400 K-Pdt-2001.PDF

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Narkotika/Psikotropika

Tanggal Musyawarah:

31-03-2001

Tanggal Dibacakan:

31-03-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pangadilan Tinggi di Semarang tanggal 4 Desember 2000 No. 325/Pid/200/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Unggaran tanggal 2 Oktober 200 No. 101/Pid.B/2000/Pn.Ung; (Mengadili Sendiri): Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum; Menyatakan berita acara persidangan di Pengadilan berikut putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut batal pula; Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum; Memerintahkan Jaksa Penuntut umum agar terdakwa/pemohon kasasi dimerdekakan dan tahanan; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Judex factie tidak tepat dalam mempertimbangkan dakwaan jaksa/penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, karena dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum menyebutkan bahwa ganja bukan tanaman, akan dapat menimbulkan keracunan pengertian, yang berakibat dakwaan menjadi kabur, bahwa dakwaan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan MA No. 1400 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa Hak Atas Tanah

Para Pihak:

Susie ariani rajo bintang, Idham rajo bintang VS PT. Bank Bukopin Cq. PT. Bank Bukopin Cabang Padang, Syafril dan Camat Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1400 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Putusan MA No. 294 K-Pdt-2001.PDF

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-01-2003

Tanggal Dibacakan:

02-01-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1324

KUHPerdata 1338

KUHPerdata 1340

HIR Pasal 195 Ayat (6)

Bunyi Putusan:

(Dalam Pokok Perkara) : Mengabulkan bantahan pembantah sebagian; Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar dan beretikad baik; Menyatakan terbantah II telah menyalah gunakan jabatan sekaligus sebagai pembeli yang tidak beretikad baik; Membatalkan dan atau menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akta jual beli No. 1/4/PPAT/TR/1996 dan No. 2/4/PPAT/TR/1996 keduanya tanggal 11 April 1996 yang dibuat oleh terbantah III; Menyatakan tidak sah dan tidak berkukuatan hukum balik nama yang dilakukan terbantah IV terhadap sertifikat : HGB No. 1 GS No. 01/1995 tanggal 3 Januari 1995 dan sertifikat HGB No. 2 GS/No. 02/1995 tanggal 3 Januari; Menyatakan tidak berkuakuatan hukum penetapan Pengadilan Negeri Padang No. 03/Pen/Eks/Pdt/1998/PN.Pdg dan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 1/Pen/Sit.Eks/1998/PN.LB.BS; Menghukum terbantah I, II untuk menyerahkan sertifikat HGB No. 1 GS No. 01/1995 tanggal 3 Januari 1995 dan sertifikat HGB No. 2 GS/No. 02/1995 tanggal 3 Januari 1995 kepada pembantah setelah balik nama kembali sertifikat-sertifikat tersebut menjadi atas nama Idham Rajo Bintang kepada terbantah I/ Bank Bukopin dengan sertifikat semula sebagai jaminan utang pembantah; Menghukum para Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Menolak bantahan pembantah yang selebihnya; Menghukum para termohon kasasi/para terbantah membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000

Kaidah Hukum:

Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri. Tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemilik; Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak adalah batal demi hukum; Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan.

Putusan MA No. 294 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa atas Penyewaan Rumah

Para Pihak:

Maria Astuti VS Kepala Dinas Perumahan Daerah Kodya Surabaya, Yayasan Amal Bhakti Pertiwi

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

294 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-08-2002

Tanggal Dibacakan:

08-08-2002

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi) : Menolak eksepsi tergugat-tergugat; (Dalam Pokok Perkara) : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum pemohon kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000

Kaidah Hukum:

Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus ditolak.

Putusan MA No. 3641 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

Made Oka Masagung VS PT. Bank Artha Graha, Notaris Koesbiono Sarmanhadi, Sugiarto Kusuma, PT. Binajaya Padukreasi dan PT. Gunung Agung, PT. Gunung Agung Investment

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

3641 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

KUHPerdata Pasal 1338 jo Pasal 1320

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-09-2002

Tanggal Dibacakan:

11-09-2002

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1365

KUHPerdata Pasal 1321 jo Pasal 1323 dan Pasal 1324

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi) : Menolak Eksepsi tergugat; (Dalam Rekonpensi) : Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya; (Dalam Konpensi dan rekonpensi) : Menghukum para termohon kasasi/turut termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendakanya; Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Kepatutan Keadilan, perikemanusian dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Perceraian dan perwalian anak

Para Pihak:

Liem, Sioe Huang al. Cintya Fenny Yohana VS Wong, Chandra Yunata

Lampiran File:

KRI126_2001_PDT.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

126 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-08-2003

Tanggal Dibacakan:

28-08-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sah demi hukum; 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini; 4. Menyatakan anak-anak penggugat dan tergugat tetap dalam pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya; 5. Menghukum tergugat membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa; 6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; (Rekonpensi) : 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan sebagian hukum bahwa kedua orang anak laki-laki adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara penggugat rekonpensi dan tergugat dalam rekonpensi; 3. Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk selebihnya; (Dalam Konvensi dan Rekonpensi) : Menghukum termohon kasasi/tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi membayar perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeriharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.

Putusan MA No. 1226 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa Hak Atas Tanah

Para Pihak:

Ny. Saleha Kasmiri dkk (ahli waris H. Mohammad Kasmiri) VS Lukman Hondowijaya dan Deddy Muhamad Saad

Lampiran File:

KRI1226_2001_PDT.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1226 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

PP No. 10 Pasal 19 jo Permen Agraria No. 10 Tahun 1961

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

20-05-2001

Tanggal Dibacakan:

20-05-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi/penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000

Kaidah Hukum:

Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.

Putusan MA No. 2671 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa Hak Atas Tanah

Para Pihak:

Amah binti Emad, Omah binti Emad, Idi binti Emad dsb VS Pemerintah RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq.

Lampiran File:

KRI2671_2001_PDT.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2671 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat (2)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-07-2003

Tanggal Dibacakan:

04-07-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Memerintahkan Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus pokok perkara; Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sebesar rp. 150.000

Kaidah Hukum:

Meski kedudukan para penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan.

Putusan MA No. 489 K/TUN/2001 Tahun 2001

Perihal:

PT. Volex Indonesia tanpa hak beroperasi dan menggunakan seluruh asset milik PT. Volex Batamindah (PT. Mayor Batamindah)

Para Pihak:

Suhaili Saun VS Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

489 K/TUN/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 54 ayat (1) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-06-2004

Tanggal Dibacakan:

10-06-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat Penggugat tertanggal 19 Juli 2000 No. 034/HP-ALM/2000 tentang pembatalan izin PT. Volex Indonesia; Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

Pemberian izin oleh Badan/Pejabat TUN terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif.

Putusan MA No. 1572 K/Pid/2001 Tahun 2001

Perihal:

Memiliki/menyimpan psikotropika

Para Pihak:

Jolita Zonneveld

Lampiran File:

Putusan MA No. 1572 K-Pid-2001.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

1572 K/Pid/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register: