J. Djohansyah | Daniel S. Lev Library

Putusan MA No. 1445 K/Pdt/1995 Tahun 1995

Term Populer:

Merek Treasures

Perihal:

Cap perniagaan merek

Para Pihak:

Caxton Product Limited vs Iwan Wahyu, Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, paten dan Merek cq. Direktoran Merek

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

1445 K/Pdt/1995

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1995

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Kategori:

Sub Kategori:

Pemakai pertama dari Merek

Pendaftaran

Tanggal Musyawarah:

22-07-1996

Tanggal Dibacakan:

22-07-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 9 Tahun 1992 Pasal 53 ayat (3)

UU No. 9 Tahun 1992 Pasal 53 ayat (6)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Caxton Products Limited; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Maret 1995 No. 502/Pdt/G.D/1994/PN.Jkt.Pst

Kaidah Hukum:

1. Untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, cukup pemilik tersebut mendaftar saja pada kantor Merk, tidak perlu menunggu ditolak atau dikabulkan pendaftaran mereknya; 2. Pendaftaran merek baru diprotes, setelah putusan pembatalan merek yang dipersengketakan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan MA No. 487 K/Pdt/1991 Tahun 1991

Perihal:

Gadai

Para Pihak:

Supardi bin Muhadi, Djinem vs Siti Nikmah binti Muhadi

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

487 K/Pdt/1991

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1991

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Sub Kategori:

Bukti surat akta autentik

Bukti surat sertifikat

Tanggal Musyawarah:

30-04-1996

Tanggal Dibacakan:

30-04-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Soekardjan Hadisoesanto

Dasar Putusan:

HIR Pasal 165

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi): Menolak eksepsi tergugat, (Dalam rekonpensi): Menolak gugatan penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya (Dalam Rekonpensi): Menyatakan gugatan penggugat dlam rekonpensi tidak dapat diterima, Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat peradilan sebesar Rp. 20.000

Kaidah Hukum:

Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena bukti T.1 yang merupakan sertifikat hak milik atas nama Supardi (Tergugat 1) merupakan akta autentik yang kurang dipertimbangkan; Mengenai gugatan rekonpensi Mahkamah Agung berpendapat meskipun dalam RIB tidak diakui tentang bentuk gugatan Rekonpensi yang diharuskan, namun setidak-tidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya. Didalam perkara ini tidak dibuat seperti tersebut dan tidak pula disertai bukti-bukti sehingga gugatan rekonpensi demikian dianggap kabur.

Putusan MA No. 3045 K/Pdt/1991 Tahun 1991

Perihal:

Tanah sengketa

Para Pihak:

Ny. Sri Mulyani Widjaya vs Ny. Liem Haryatmi, Duku Pranoto

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

3045 K/Pdt/1991

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1991

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Sub Kategori:

Pendaftaran hak atas tanah

Pemegan hak atas tanah

Yang berhak mempunyai hak atas tanah

Jual beli tanah

Pembuktian hak atas tanah

Tanggal Musyawarah:

30-05-1996

Tanggal Dibacakan:

30-05-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Soekardjan Hadisoesanto

Dasar Putusan:

Pasal 19 ayat (2) sub C UUPA (UU No. 5 tahun 1960)

Bunyi Putusan:

(Amar MA): Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. Ny. Sri Muliani Widjaya, Sh Ganjaya Basuki Rahardjo 3. Wiyoto 4. Ny. Lilik lestari, Membatalkan putusan pengadilan tinggi semarang tanggal 30 Mei 1991 no.220/Pdt/1991/PT.Smg yg menguatkan putusan pengadilan negeri pekalongan tanggal 17 Nopember 1990 no.370/Pdt.G.V/1990/PN.Pkl (Mengadili sendiri): Menyatakan pelawan adlah pelawan tidak baik, Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya, Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Kaidah Hukum:

Derden Verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukian oleh si pemilik tanah; Jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.