KUHP Pasal 64 | Daniel S. Lev Library

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Pekanbaru No. 11/Pid/1994/PT.R sekedar mengenai hal yang telah dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Fifi Goutama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu tidak benar dan tidak palsu yang penggunaan mana menimbulkan kerugian, dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut"; Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex factie menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup. Hukuman yang dijatuhkan adalah 4 tahun dan 6 bulan, jadi masih kurang dari 8 tahun

Putusan MA No. 71 K/Pid/1993 Tahun 1993

Perihal:

Tindak pidana "Membantu penggelapan secara berulang-ulang"

Para Pihak:

Ir. Paulus Hidayat bin Srihono Cokrodiharjo

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

71 K/Pid/1993

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1993

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Tindak pidana jabatan

Sub Kategori:

Penggelapan

Penyalahgunaan kekuasaan

Tanggal Musyawarah:

17-09-1996

Tanggal Dibacakan:

17-09-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 56 ayat (1)

KUHP Pasal 64

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri tuban tersebut, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tuban tanggal 10 November 1992 sepanjang mengenai dakwaan lebih subsidair. MENGADILI SENDIRI: - Menyatakan terdakwa Ir. Pahulu Hidayat tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair; - Membebaskan terdakwa dari dakwaan lebih Subsidair tersebut; - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; - Menentapkan barang bukti tetap dalam berkas perkara; - Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

1. Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti, 2. bahwa Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan terdakwa menduga akan terjadinya delik yang dilakukan oleh pelaku melainkan harus secara nyata disamping dirasakan oleh yang dibantu adanya bantuan tersebut, juga bantuan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa tidak hanya sekedar karena culpa/lalai.