Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 pasal 70 dan 49 ayat 4

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Kepala Kejaksaan Negeri Biak tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Negara

Kaidah Hukum:

permohonan kasasi ini diajukan oleh Kepala Kejaksaan, tetapi tidak nyata bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana berdasarkan pasal 122 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia permohonan tersebut dianggap permohonan kasasi pihak (partij cassatie); putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tanggal 7 Oktober 1970 dan Jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi 17 September 1970 dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan denganc ara menurut Undang-Undang akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 Oktober 1970 jadi telah meliwati tenggang 2 (dua) minggu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA No. 121 K/Kr/1968 Tahun 1970

Perihal:

Penghinaan terhadap pegawai Negeri

Para Pihak:

Comas Abraham Sugeha

Nomor Putusan:

121 K/Kr/1968

Kamar:

Pidana

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1970

Jenis Lembaga Peradilan:

Kamar:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Pidana Umum - Penghinaan

Tanggal Musyawarah:

05-05-1964

Tanggal Dibacakan:

11-03-1970

Dasar Putusan:

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 pasal 70 dan 49 ayat 4

KUHP pasal 207

pasal-pasal R.I.B.

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kaasi dari penuntut-kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan negeri Kotamobagu tanggal 14 Juli 1962 No. 16/1962/Biasa dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Mei 1963 No. 33/1962.P.T./Pid. tersebut: Mengadili sendiri, Menyatakan kesalahan terdakwa sekarang penuntut-kasasi tersebut terhadap primair (Penghinaan kepada kekuasaan yang ada di Negara Indonesia) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; Membebaskannya dari tuduhan tersebut; Menyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti diuraikan dalam tuduhan subsidair: "Penghinaan terhadap pegawai Negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya yang sah"; Menghukum penuntut-kasasi oleh karena itu dengan hukuman penjara berada dalam tahanan sementara sebelum putusan itu mendapat kekuatan pasti, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini.

Kaidah Hukum:

karena putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan menyatakan bahwa terhadap tuduhan primair kesalahan terdakwa sekarang penuntut-kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena mana membebaskannya dari tuduhan tersebut, dan menyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti dalam tuduhan subsidair

Putusan MA No. 9 K/Kr/1970 Tahun 1971

Perihal:

Tindak pidana penggelapan

Para Pihak:

Sutarto bin Karjodiwirjo

Nomor Putusan:

9 K/Kr/1970

Kamar:

Pidana

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1971

Jenis Lembaga Peradilan:

Kamar:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Pidana Umum - Penggelapan

Tanggal Musyawarah:

16-12-1970

Tanggal Dibacakan:

13-01-1971

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 415 dan 14 a

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 pasal 70 dan 49 ayat 4

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi; Menghukum penuntut-kasasi tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Permohonan kasasi yang diajukan hanya dengan alasan "merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi" dianggap bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan secara tidak sungguh-sungguh