German Hoediarto | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I di Medan No. PUT/74/K/POL/IX/1990; Menyatakan Terdakwa Asep Wawan Irawan, Serda Pol/Nrp: 64100480 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta resmi tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu; Menikah lagi sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya, Dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai; Pidana Pokok: Penjara selama 1 (Satu) tahun; Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer/POLRI; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Tindak Pidana : "dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai", terbukti, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuannya atau Atasannya yang ditunjuk untuk itu, selama 19 hari, sedangkan pada saat itu Negara dalam keadaan tidak perang dan kesatuan-kesatuan di seluruh wilayah tidak dalam keadaan disiagakan. Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoede gemotiveerd) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo

Putusan MA No. 55 K/TUN/1992 Tahun 1992

Perihal:

Sengketa Jual-Beli tanah dan bangunan

Para Pihak:

Walikota madya KDH. Tingkat II Palembang VS Lie Pie Khong

Lampiran File:

55-K-TUN-1992.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1993

Nomor Putusan:

55 K/TUN/1992

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1992

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Izin Mendirikan Bangunan

Tanggal Musyawarah:

16-09-1993

Tanggal Dibacakan:

25-10-1993

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Karlina Palmini Achmad Soebroto

Hakim Anggota:

H.L. Rukmini

German Hoediarto

Panitera:

Zainal Agus

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 26/BDG/PLG/PT.TUN/1992 (jo putusan Pengadilan TUN Palembang tanggal 25 April 1992 No. 01/PTUN/G/PLG/1992); Menolak gugatan Penggugat; Menghukum Termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Bangunan yang sejak semula didirikan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), meskipun tanah dan bangunan itu diperjual belikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga mengajukan IMB atas bangunan itu, tetap bahwa bangunan lama itu menyalahi aturan. Perubahan Walikota madya yang menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan IMB bukanlah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum. Pemberian atau penolakan IMB adalah sepenuhnya wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam hal ini menurut Mahkamah Agung telah tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain

Putusan MA No. 78 PK/Pid/2000 Tahun 2000

Perihal:

Korupsi

Para Pihak:

Hutomo Mandala Putra

Lampiran File:

78 PK-Pid-2000.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2001

Nomor Putusan:

78 PK/Pid/2000

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-09-2001

Tanggal Dibacakan:

14-09-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke Ie jo Psal 64 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pid/2000; Menyatakan kesalahan terdakwa Hutomo Mandala Putera alias Tommy bin Soeharto atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Menyatakan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan barang-barang bukti Surat-surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai Komisaris perusahaan, dimana apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan melawan hukum, tidaklah dapat dipertanggugangjawabkan kepadanya, kalaupun sebelumnya kedudukan selaku Komisaris pada perusahaan tersebut. Bahwa hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas, dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke ie jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan MA No. 47 K/TUN/1997 Tahun 1997

Perihal:

Risalah lelang

Para Pihak:

Kepala Kantor Lelang Kelas I Surabaya VS Budi Laksmono

Lampiran File:

Putusan MA No. 47 K-TUN-1997.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1997

Nomor Putusan:

47 K/TUN/1997

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1997

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Tanggal Musyawarah:

26-01-1998

Tanggal Dibacakan:

26-01-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 2

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

Risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang terekseskusi, sebab tidak ada unsur "Beslissing" maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang.

Putusan MA No. 1213 K/Pid/1994 Tahun 1994

Perihal:

Pencurian

Para Pihak:

Suroso

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

Nomor Putusan:

1213 K/Pid/1994

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1994

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Kategori:

Sub Kategori:

Tanggal Musyawarah:

25-01-1996

Tanggal Dibacakan:

25-01-1996

Kondisi:

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 185 ayat (1); (4); (6) sub a dan b

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum/Jaksa pada Kejasaan Negeri di Ponorogo tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Ponorogo tanggal 14 Juli 1994 No. 40/Pid.S/1994/PN.Po.; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan terdakwa Soroso tersebut diatas, terbukti sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN'; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soroso tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun; 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana; 4. Menyatakan barang bukti berupa BPKB dan KTP an. Marsini dikembalikan kepada saksi Mesiyem; 5. Menghukum para termohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 500,- dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum/Jaksa dapat membuktikan, putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex facti/Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur "memiliki" sebab pengambilan BPKB dan KTP a.n. Marsini tanpa seizin pemiliknya atau orangtuanya (Mesiyem) yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang, maka permohonan kasasi tersebut pantas dikabulkan.