Purwosunu

Tahun Register:

1977

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Klasifikasi:

Tindak Pidana Pemalsuan

Tanggal Musyawarah:

20-12-1978

Tanggal Dibacakan:

07-02-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, bahwa ia dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara, tidaklah dapat diterima karena dalam sidang Pengadilan telah diterangkan dan ditanyakan segala sesuatunya mengenai perkara ini, jadi penuntut kasasi tidak perlu membaca sendiri berkas perkaranya

Putusan MA No. 33 K/Kr/1978 Tahun 1978

Perihal:

Melarikan anak perempuan tanpa seizin orangtua

Para Pihak:

Djoni Sumardjono

Lampiran File:

33-K-Kr-1978.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

33 K/Kr/1978

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1978

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Tindak Pidana terhadap kemerdekaan

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-04-1979

Tanggal Dibacakan:

02-05-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 322 ayat 1

KUHP Pasal 332 (1)

Pasal 332 (4)

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Kawin tidaknya tertuduh tidak membebaskan ia dari pasal 332 (1) K.U.H.P. yang dituduhkan kepadanya

Putusan MA No. 162 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

Yusuf Madang

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

162 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

R. Poerwanto S. Gandasoebrata

Tanggal Musyawarah:

09-04-1980

Tanggal Dibacakan:

16-04-1980

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Busthanul Arifin

Hakim Anggota:

Purwosunu

Panitera:

M.P. Lesilolo

Dasar Putusan:

U.U. No. 1 Pasal 6 ayat 1 Tahun 1951

K.U.H.P. 187

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang No. 56/1978 PT-Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Palembang No. 8/1978 Pid; Menyatakan kesalahan tertuduh Yusuf Madang atas tuduhan primair tidak terbukti; Membebaskan tertuduh dari tuduhan tersebut; Menyatakan tetruduh bersalah melakukan pelanggaran: "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah"; Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama 1 bulan dengan perintah bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terhukum sebelum berakhir masa percobaan 2 bulan melakukan perbuatan pidana; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Dalam hal ada 2 tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti. Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidairnya, walaupun tuduhan subsidairnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 U.U. No. 1 Drt tahun 1951 tidak dapat dibanding karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama

Putusan MA No. 129 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

Ayub bin Awinta … dkk

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

129 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

R. Poerwanto S. Gandasoebrata

Tanggal Musyawarah:

09-04-1980

Tanggal Dibacakan:

16-04-1980

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Busthanul Arifin

Hakim Anggota:

Purwosunu

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bnadung No. 140/1978 Pid.PTB; Mengembalikan perkara para tertuduh; Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada "praejudiciell geschil" tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking" menurut pasal 250 (3) R.I.B. yang seharusnya dibeirkan sebelum perkara diperiksa; Acara yang seharusnya ditempuh ialah: sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana

Putusan MA No. 277 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Pencemaran nama baik

Para Pihak:

M. Djahri Bakri BA

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

277 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tindak Pidana Lain-lain

Sub Klasifikasi:

Fitnah

Tanggal Musyawarah:

29-03-1980

Tanggal Dibacakan:

30-04-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin No. 3/1978/Pid/Pt.Bjm dan putusan Pengadilan Negeri di Sampit No. 36/1977/Pid/Sum. Spt; Menyatakan tertuduh M. Djahri Bakri BA tersebut bersalah melakukan kejahatan "Pencemaran Tertulis"; Menghukum tertuduh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 bulan; Memerintahkan bahwa hukuman ini tidak akan dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan satu tahun habis; Menghukum tertuduh tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Kaidah Hukum:

Pertanggungan jawab pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 K.U.H.P. diletakkan pada penulisannya (terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers. Fitrah merupakan suatu pencemaran tertulis (snaadschrift) apabila dakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya

Putusan MA No. 204 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Penggelapan uang Kantor P.U.D Kab. Sumenep

Para Pihak:

Achmad Marsuki

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

204 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Tanggal Musyawarah:

13-10-1979

Tanggal Dibacakan:

22-10-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Perbuatan terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan tindak pidana walaupun nyata terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan persoalannya akan diselesaikan secara intern

Putusan MA No. 336 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Penyerobotan dan Pengrusakan pagar

Para Pihak:

Marhana Tambaru

Lampiran File:

336-K-Kr-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

336 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

16-12-1980

Tanggal Dibacakan:

24-12-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi

Kaidah Hukum:

Keberatan pemohon kasasi terhadap penolakan Pengadilan Tinggi terhadap permintaanya agar pemeriksaan perkaranya ditunda dulu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan prayudisial (praejudicieel geschil)

Putusan MA No. 328 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Memberi keterangan palsu

Para Pihak:

Abu Solih Nasution

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

328 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Tanggal Musyawarah:

17-12-1980

Tanggal Dibacakan:

21-01-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 375/1979/Pid/PTB dan putusan Pengadilan Negeri di Bogor No. 83/1976/Kej/PN tersebut; Menyatakan kesalahan tertuduh Abu Solih Nasution tersebut atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan tidak terbukti; Membebaskan tertuduh dari segala tuduhan; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP

Putusan MA No. 170 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Penganiyaan

Para Pihak:

Moetijoso

Lampiran File:

170-K-Kr-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

170 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara: