M.P. Lesilolo

Tahun Register:

1978

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Tanggal Musyawarah:

08-10-1979

Tanggal Dibacakan:

17-10-1979

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Terhadap putusan dalam perkara pidana adat "logika sanggraha" (hukum adat Bali) tidak dapat diajukan banding

Putusan MA No. 104 K/Kr/1977 Tahun 1977

Perihal:

Tidak menghormati perintah penguasa yang dilakukan oleh UU oleh Pegawai Negeri

Para Pihak:

Aflus Admiral

Lampiran File:

104-K-Kr-1977.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

104 K/Kr/1977

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1977

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

UU No. 23 Tahun 1965 Pasal 49 (4)

Klasifikasi:

Tindak Pidana Lain-lain

Tanggal Musyawarah:

16-10-1978

Tanggal Dibacakan:

15-11-1978

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 19 Tahun 1965

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Keberatan penuntut kasasi bahwa memori banding Jaksa tidak pernah dikemukakan kepadanya, tidaklah dapat diterima, karena hal tersebut tidak menyebabkan katalnya putusan, lagi pula dalam tingkat banding perkara ditinjau kembali secara menyeluruh

Putusan MA No. 162 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

Yusuf Madang

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Nomor Putusan:

162 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1979

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-04-1980

Tanggal Dibacakan:

16-04-1980

Hakim:

R. Poerwanto S. Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Busthanul Arifin

Hakim Anggota:

Purwosunu

Panitera:

M.P. Lesilolo

Dasar Putusan:

U.U. No. 1 Pasal 6 ayat 1 Tahun 1951

K.U.H.P. 187

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang No. 56/1978 PT-Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Palembang No. 8/1978 Pid; Menyatakan kesalahan tertuduh Yusuf Madang atas tuduhan primair tidak terbukti; Membebaskan tertuduh dari tuduhan tersebut; Menyatakan tetruduh bersalah melakukan pelanggaran: "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah"; Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama 1 bulan dengan perintah bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terhukum sebelum berakhir masa percobaan 2 bulan melakukan perbuatan pidana; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Kaidah Hukum:

Dalam hal ada 2 tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti. Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidairnya, walaupun tuduhan subsidairnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 U.U. No. 1 Drt tahun 1951 tidak dapat dibanding karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama

Putusan MA No. 129 K/Kr/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa Hak Milik atas tanah

Para Pihak:

Ayub bin Awinta … dkk

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Nomor Putusan:

129 K/Kr/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1979

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-04-1980

Tanggal Dibacakan:

16-04-1980

Hakim:

R. Poerwanto S. Gandasoebrata

Hakim Ketua:

Busthanul Arifin

Hakim Anggota:

Purwosunu

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bnadung No. 140/1978 Pid.PTB; Mengembalikan perkara para tertuduh; Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara

Kaidah Hukum:

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada "praejudiciell geschil" tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking" menurut pasal 250 (3) R.I.B. yang seharusnya dibeirkan sebelum perkara diperiksa; Acara yang seharusnya ditempuh ialah: sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana

Putusan MA No. 122 K/Kr/1980 Tahun 1980

Perihal:

Menyebarluaskan informasi rahasia perusahaan

Para Pihak:

Said Salim bin Hasan, Abd. Azis Hasan

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Nomor Putusan:

122 K/Kr/1980

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tindak pidana jabatan

Tanggal Musyawarah:

15-10-1980

Tanggal Dibacakan:

06-11-1980

Hakim:

R. Santoso Poedjosoebroto

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Samsoeddin Aboebakar

Poerwoko Soehadi Gandasoebrata

Panitera:

M.P. Lesilolo

Dasar Putusan:

UU No. 1 Pasal 6 (2)

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin Bi 24/1976/Pid.PT Bjm; Menyatakan permohonan banding Jaksa atas putusan Pengadilan Negeri di Samarinda No. 11/1975/Pid.Toll/P.N. Samarinda tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Karena putusan Pengadilan Negeri adalah suatu pembebasan murni, berdasarkan pasal 6 (2) U.U. No. 1 Drt tahun 1951 terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding

Putusan MA No. 81 K/Pid/1982 Tahun 1982

Perihal:

Pemerasan dengan ancaman kekerasan

Para Pihak:

Simon Hutauruk

Lampiran File:

81-K-Pid-1982.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1982

Nomor Putusan:

81 K/Pid/1982

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1982

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1985

Tanggal Musyawarah:

19-07-1982

Tanggal Dibacakan:

07-08-1982

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh No. 51/1980/PT; Menyatakan terdakwa Simon Hutauruk bersalah melakukan kejahatan: I. "Pemerasan" dan II. "Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan"; Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuma penjara selama 3 tahun 6 bulan; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Tidaklah menjadi syarat pasal 368 KUHP, bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya, karena perbuatan terdakwa, meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik "pemerasan" telah dipenuhi

Putusan MA No. 592 K/Pid/1984 Tahun 1984

Perihal:

Pencurian Getah Lomps

Para Pihak:

Ahmad Lanun Marpaung

Lampiran File:

592-K-Pid-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

592 K/Pid/1984

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1984

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1986

Tanggal Musyawarah:

14-03-1985

Tanggal Dibacakan:

30-03-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 335 Ayat (1)

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 1/Pid/1984/PT.Mdn dan putusan Pengadilan Negeri di Rantau No. 200/KTS/1981/PN-Rap; Menyatakan bahwa terdakwa: Ahmad Lanun Marpaung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuata yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke I maupun dalam dakwaan ke II; Membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan-dakwaan tersebut; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti

Putusan MA No. 464 K/Pid/1984 Tahun 1984

Perihal:

Permohonan pra peradilan

Para Pihak:

Ramlan Lubis

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

464 K/Pid/1984

Tingkat Proses:

KUHAP Pasal 82 ayat 1 sub.c

Tahun Register:

1984

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

31-07-1985

Tanggal Dibacakan:

13-09-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan Pra-peradilan tidak dapat dimintakan kasasi

Putusan MA No. 1295 K/Pid/1985 Tahun 1985

Perihal:

Pembunuhan

Para Pihak:

Romli

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1986

Nomor Putusan:

1295 K/Pid/1985

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1985

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh orang

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Pembunuhan

Tanggal Musyawarah:

02-01-1986

Tanggal Dibacakan:

02-01-1986

Hakim: