Chairani A. Wani | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I; membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 227/G/2001/PT.TUN.Jkt; Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat /pemohon kasasi I (P4P) No. 602/358/63-5/IX/PHK-2001 tertanggal 1 Mei 2001 sepanjang mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian perumahan dan pengobatan serta perawatan dan sepanjang yang menyangkut nama-nama para penggugat saja; Memerintahkan tergugat/pemohon kasasi I (P4P) menerbitkan Surat Keputusan baru; Menghukum termohon kasasi/ para penggugat, para pekerja tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa bagi pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf n dan k Kep. Menaker Nomor: Kep. 150/Men/2000 dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Putusan MA No. 01/B/PK/PJK/2003 Tahun 2003

Perihal:

Sengketa Pajak

Para Pihak:

Amoseas Indonesia INC VS Direktur Jenderal Pajak

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

Nomor Putusan:

01/B/PK/PJK/2003

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-09-2003

Tanggal Dibacakan:

29-09-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 17 Tahun 1997 Pasal 34 jo UU No. 17 Tahun 1997 Pasal 88

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali; Membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. 0144/PP/A/M.V/16/2002; Mengabulkan permohonan Banding dari wajib pajak; Membatalkan keputusan keberatan Dirjen Pajak No. Kep.1125/WPJ.06/BD.04/2001; Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KP Minui, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Pemohon Banding adalah Nihil; Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KOB Panas Bumi Darajat dan Amandemen KOB Panas Bumi Darajat terhadap pemohon banding sampai dengan saat ini adalah nihil; Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Jurang Bayar Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 No. 00018.287.99.053.00 disertai imbalan bungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa mengenai ketentuan PPN berdasarkan pasal II UU No. 11 Tahun 1994 berlaku azas lex generalis bagi pengusaha kena pajak, pada umumnya (pasal II huruf a) dan berlaku azas lex spesialis bagi pengusaha kena pajak dibidang pertambangan migas, pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (pasal II huruf b). Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak yang berdasarkan pasal II huruf a UU No. 11 Tahun 1994 atas pengusaha kena pajak berdasarkan azas lex spesialis adalah telah salah dalam menerapkan hukum.

Putusan MA No. 698 PK/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

PT. Wataka General Insurance VS Intercontinental Maritime PTE LTD, PT. Layar Sentosa Shipping Corporation

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

Nomor Putusan:

698 PK/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-02-2003

Tanggal Dibacakan:

27-02-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Pdt/1997; Menolak tuntutan provisi dari para penggugat; Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya; Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Secara yuridis tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum.

Putusan MA No. 145 K/TUN/2002 Tahun 2002

Perihal:

Penurunan Pangkat Jabatan

Para Pihak:

Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian VS La Ode Ganiru

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

145 K/TUN/2002

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-10-2003

Tanggal Dibacakan:

02-10-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 007/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 15 Februari 2000; Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang merubah hukum disiplin atas nama Penggugat, Laode Ganiru, perkerjaan pegawai negeri sipil pada kantor Kecamatan Poasia Kotamadya Kendari dari hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil menjadi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun; Menolak gugatan selebihnya.

Kaidah Hukum:

Bahwa berdasarkan undang-undang kepegawaian masalah tanggal berlakunya penurunan pangkat adalah wewenang pejabat administrasi yang bersangkutan, namun demikian hal ini tidak berakibat batalnya Putusan Pengadilan Tinggi dan cukup dilakukan perbaikan saja.

Putusan MA No. 330 K/TUN/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa Hak Guna Bangunan

Para Pihak:

Adang Effendi, Layim Adipraja, Omi Tewi Adiwiria, Nani Kalni Adipraja, Hadis Surtana, Achmad Memed, Sapri, Tata Setiawan, Piping Dana Wiria, Otong, Soearli, Odji Huraedji, Kona'ah, Oting VS Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

330 K/TUN/2001

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-05-2002

Tanggal Dibacakan:

10-05-2002

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Emin Aminah Achadiat

Hakim Anggota:

Chairani A. Wani

Benjamin Mangkoedilaga

Panitera:

Jurnalis Amrad

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 55

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi): Menerima eksepsi tergugat II intervensi; (Dalam Pokok Perkara): Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000-,

Kaidah Hukum:

Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000. Sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 UU No. 5 tahun 1986.

Putusan MA No. 209 K/TUN/2004 Tahun 2004

Perihal:

Sengketa keputusan tata usaha negara

Para Pihak:

Menteri Kehakimman dan Hak Asasi Manusia RI, Robin Halim, Ngarijan Salim VS PT. Asianagro Abdi, PT. Pusakamegah Buminusantara

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

209 K/TUN/2004

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-10-2004

Tanggal Dibacakan:

14-10-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 126 ayat (1)

UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 15 tentang Perseroan Terbatas

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menolak gugatan para penggugat; Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak sebagai pembeli atas Perseroan Terbatas (PT) lain, tidak mempunyai kwalitas atau standing untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) yang akan dibelinya itu, sepanjang Perseroan Terbatas (PT) pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan.

Putusan MA No. 218 K/Pid/2004 Tahun 2004

Perihal:

Memberi keterangan palsu pada akte authentik

Para Pihak:

Gani bin Misin, Murhali bin Misin, Murtabak bin Misin, Rinan bin Misin

Lampiran File:

Putusan MA No. 218 K-Pid-2004.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

218 K/Pid/2004

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-07-2004

Tanggal Dibacakan:

14-07-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 385 ayat (1) 1e jo Pasal 55 ayat (1)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam dakwaab subsidair bukan merupakan perbuatan pidana; Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menertapkan barang bukti; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum; bahwa judex facti dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan; bahwa yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata.

Putusan MA No. 252 K/Pdt/2002 Tahun 2002

Perihal:

Sengketa jual-beli tanah

Para Pihak:

Ir. Kartomo Brotoatmodjo VS Mulyani Shafei, PT. Alam sari lestari, PT Bank bali, Notaris /PPAT Dr. Widjodjo Wilami, Kantor lelang negara Kotamadya Bogor, Kantor badan pertanahan nasional kotamadya Bogor

Lampiran File:

Putusan MA No. 252 K-Pdt-2002.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

252 K/Pdt/2002

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-06-2004

Tanggal Dibacakan:

11-06-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi) : Menyatakan menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya; ( Dalam pokok perkara) : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bengunan objek sengketa yang dilaksanakan oleh jurusita PN. Bogor pada tanggal 2 September 1999, berita acara sita jaminan No. 13/Pdt.G/1999/PN.Bgr jo. No. 16/CB/Pdt/1999/PN.Bgr; Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 106/Bantarjati/kini sertifikat HGB No. 93/Babakan yang dikenal dengan Jl. Ceremai No. 18 Bogor; Menyatakan bahwa tergugat I,II,III telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal demi hukum akte jual beli No. 25/Bgr/Utara/II/JB/1995 tanggal 24 Februari 1995 antara penggugat dengan tergugat I beserta semua akibat hukum yang timbul karenanya; Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum kuasa memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No. 133 tanggal 30 Maret 1995 beserta akibat hukum yang timbul karenannya; Batal demi hukum lelang eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan risalah lelang No. 279/1997-1998, tanggal 7 Oktober 1997; Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sertifikat HGB No. 93/Kelurahan Babakan, Surat Ukur No. 89/1996 tanggal 15 Maret 1996 atas nama Ir. Theodorus Tedja Lawu sekarang atas nama Bank Bali; Memerintahkan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala dan mengembalikan status hukum atas objek sengketa sertifikat HGB No. 93/Kel. Babakan atas nama Bank Bali cabang Jakarta; Menghukum para termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

- Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jauh lebih rendah dari agunan; - Jual beli tanah jika tidak diikuti dengan penyerahan