Paulus E. Lotulung | Daniel S. Lev Library

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi; Walaupun Mahkamah agung dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh pemohon yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti Pemilukada, seolah-olah terhadap diri pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya, sebagai lembaga peradilan umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu.

Putusan MA No. 01 PK/N/2003 Tahun 2003

Perihal:

Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Para Pihak:

PT. Okasa Indah VS TIM Likuidasi Bank harapan Sentosa

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003

Nomor Putusan:

01 PK/N/2003

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata Niaga

Klasifikasi:

Perjanjian Perdamaian

Tanggal Musyawarah:

04-02-2003

Tanggal Dibacakan:

04-02-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UUK Pasal 286 ayat (1)

UUK Pasal 160 ayat (2)

UUK Pasal 278

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/2002; Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayar utang No. 06/PKPU/2000/PN. Niaga JKT.PST; Menyatakan batal putusan perdamaian No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga. JKT.PST tertanggal 2 November 2002 berikut perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga. JKT.PST tertanggal 30 Oktober 2002; Menyatakan termohon PT. Okasa Indah Pailit; Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator termohon; Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas; Menolak permohonan yang selebihnya; Menghukum pemohon PK/ termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan PK ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa sesuai pasal 278 UUK terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

Putusan MA No. 016 PK/N/2002 Tahun 2002

Perihal:

Kepailitan

Para Pihak:

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) VS Tafrizal Hasan Ge Wang

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

Nomor Putusan:

016 PK/N/2002

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Perdata Niaga

Klasifikasi:

Pemberesan Harta Pailit

Tanggal Musyawarah:

01-07-2002

Tanggal Dibacakan:

07-07-2002

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 82

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali; Menghukum pemohon peninjauan kembali dahulu termohon penyerahan barang untuk dijual, untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa untuk dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali, putusan Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat pasal 82 Undang-Undang Kepailitan, yang menentukan bahwa ketetapan-ketetapan Hakim dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailitan, pengadilan memutus dalam tingkat pengahabisan. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun Pinjauan Kembali (PK).

Putusan MA No. 011 K/PK/N/2004 Tahun 2004

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Sojitz Corporation VS PT. Tirtha Ria

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

011 K/PK/N/2004

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-05-2005

Tanggal Dibacakan:

18-05-2005

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 1 ayat (1)

PERPU No. 1 Tahun 1998 Pasal 286 ayat (2) yang ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi): Menolak Eksepsi Termohon; (Dalam Pokok Perkara): Mengabulkan permohonan Pemohon; Menyatakan Termohon: PT. Tirtha Ria pailit dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa walaupun pemohon pailit adalah penerima fiducia sebagai kreditur ia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa harus melaksanakan haknya atas jaminan fidusia tersebut, sehingga putusan yang dimohonkan PK harus dibatalkan dan MA akan mengadilu kembali.

Putusan MA No. 06 PK/N/HAKI/2004 Tahun 2004

Perihal:

Sengketa Merek Dagang BONCAFE & LOGO

Para Pihak:

Evelina Natadihardja VS BONCAFE International Pte. Ltd

Lampiran File:

Putusan MA No. 06 PK-N-HAKI-2004.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

06 PK/N/HAKI/2004

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

21-03-2006

Tanggal Dibacakan:

21-03-2006

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali; Menolak gugatan Penggugat; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad baik dari tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek BONCAFE dan logo milik tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Putusan MA No. 03 K/KPPU/2002 Tahun 2002

Perihal:

Persekongkolan persaingan usaha yang tidak sehat

Para Pihak:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha VS Jimmy Marsin dan PT. Holdiko Perkasa, PT. Trimegah Sucurities, PT. Cipta Sarana Duta Perkasa, Pranata Hajadi, PT. Multi Megah International, PT. Parallax Capital Management PTE.LTD, PT. Bhakti Asset Management, PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. Deloitte & Touche Fas

Lampiran File:

Putusan MA No. 03 K-KPPU-2002.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

03 K/KPPU/2002

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

02-01-2003

Tanggal Dibacakan:

02-01-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan batal demi hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha/ KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002; Menghukum pemohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000

Kaidah Hukum:

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah-irah : "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 5 Tahun 1999"

Putusan MA No. 01 PK/N/2003 Tahun 2003

Perihal:

Perjanjian perdamaian

Para Pihak:

PT. Okasa Indah VS TIM Likuidasi Bank harapan Sentosa

Lampiran File:

Putusan MA No. 01 PK-N-2003.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

01 PK/N/2003

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata Niaga

Klasifikasi:

Pembatalan Perdamaian

Tanggal Musyawarah:

04-02-2003

Tanggal Dibacakan:

04-02-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3)

UU Kepailitan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (2)

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian PKPU No. 06/PRPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst; Menyatakan batal putusan perdamaian No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 November 2002, berikut perjanjian perdamaian PKPU No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2002; Menyatakan termohon pailit; Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H sebagai Kurator; Memerintahkan K.P.N untuk mengangkat Hakim Pengawas; Menolak Permohonan yang selebihnya.

Kaidah Hukum:

Bahwa Pasal 276 UUK memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 UUK terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut hakim dapat menolak ataupun mengabulkannya dengan menyatakan pasalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit. Oleh karena telah dialihkan oleh kreditur dan tidak dibantah oleh debitur, maka terbukti benar bahwa debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut. sehingga permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan debitur dinyatakan pailit.

Putusan MA No. 01 PK/N/2004 Tahun 2004

Perihal:

Permohonan pailit

Para Pihak:

PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. Kawi), Tobeng Mahatani VS PT. Wijaya Indah Permai

Lampiran File:

Putusan MA No. 01 PK-N-2004.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

01 PK/N/2004

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-03-2004

Tanggal Dibacakan:

23-03-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 286 ayat (2) b

UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 82

UU No. 4 Tahun 1998

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon PT. Wijaya Indah Permai; Menghukum termohon PK pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000

Kaidah Hukum:

Bahwa menurut Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 Direksi (ic Termohon Pailit II). Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan karena itu termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili termohon pailit I (PT. Kawi) didalam atau diluar pengadilan, dengan demikian putusan yang dimohonkan PK harys dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerpan hukum (Pasal 286 ayat (2) b. UUK.)