Kasasi

Setiap tafsiran yang berlainan dapat dikatakan merupakan perbedaan pendapat, akan tetapi tidak semua tafsiran dapat dianggap sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hanya dapat ditentukan secara kasus demi kasus saja. Tafsiran pasal 8 yo. pasal 10 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang menyatakan ketentuan mengenai tenggang waktu, tidak bersifat mutlak dan tidak bertentangan dengan sistem serta tujuan dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961 bahkan mempunyai akibat menanggulangi kasus-kasus yang tidak benar menurut hukum. Oleh karenanya tidak dapat digolongkan sebagai perbedaan pendapat dari suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti dimaksudkan oleh pasal 67 f Undang-undang No. 14 Tahun 1985; Adanya merek asing yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dala daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya juga terkenal di Indoensia sesuai dengan makna Undang-undang No. 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut; Warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip, apa lagi menjiplak nama merek asing

Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 dan seterusnya BW, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dikuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali. Maka perjanjian penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah batal demi hukum

Tenggang waktu untuk mengajukan klaim terhadap Asuransi jiwa oleh ahli waris tertanggung, dihitung sejak ahli waris tersebut mengetahui persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut

Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataanya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian. Sedangkan tuntuan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya

Pemohon kasasi telah mengajukan kasasi terhadap putusan/penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi semua penetapan berdasarkan pasal 2, pasal 19, dan pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 seharusnya diajukan banding terlebih dahulu, karena penetapan Pengadilan Negeri a quo bukan merupakan putusan dalam tingkat terakhir sesuai pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985. Di samping itu permohonan penetapan ahli waris bagi mereka terhadap siapa berlaku B.W. sudah cukup dengan membuat pernyataan waris di muka notaris

Dengan terbuktinya produksi tergugat kasasi yang memakai merek Tommy untuk jenis barang segala macam album-album termasuk album-album photo dari perusahaan tergugat kasasi di Jepang tidak dimasukkan ke Indonesia sejak tahun 1975 berarti produksi tergugat kasasi yang memakai merek perniagaan "Tommy" tidak pernah secara resmi diimpor ke Indonesia, sehingga tergugat kasasi bukanlah sebagai pemakai pertama di Indonesia. Lagi pula dalam produksi penggugat kasasi jelas dicantumkan produksi buatan Indonesia sehingga para konsumen tidak akan keliru membeli karena segera akan mengetahaui mana yang produksi dalam negeri dan mana yang made in Japan

"Di tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa akte hipotik No. 1 Tahun 1981 bertanggal 19 Juni 1981 adalah sah sebab dibuat atas dasar pasal 6 akte pengakuan hutang. Sedangkan mengenai jumlah hutang yang dikonsinyasikan masih harus ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan yang menurut UU adalah sebesar 6% setahun, terhitung sejak saat pihak berhutang melakukan wanprestasi. Keseluruhan hutang tersebut harus dibayar lunas lebih dahulu oleh pemohon kasasi/pembantah selaku pihak berhutang, barulah termohon kasasi/terbantah selaku pihak berpiutang mengembalikan sertifikat tanah No. 202 yang dijadikan sebagai jaminan hutang pemohon kasasi

Sekalipun pemohon beragama Islam dan Menurut Ketentuan pasal 63 ayat (1) a UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan di segi lain UU Produk kolonial walaupun mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 maka menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum. Di samping adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/hetrogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasati akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Oleh karenanya perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam kasus ini pemohon yang beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan paerkawinan dengan seorang pria yang beragama Kristen Protestan kepada kantor catatan sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam). sehingga pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki. Dalam hal yang demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon

Hal-hal yang disebar luaskan oleh para termohon kasasi/tergugat-tergugat di dalam majalah Selecta adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum karena cara pengungkapan dalam tulisan-tulisan termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal adalah batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam perusahaan taksi Blue Bird yang menyangkut karyawan pengemudi sehingga dinilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi pemohon kasasi/penggugat asal. Oleh karena itu pula, perbuatan dengan tulisan-tulisan/artikel tersebut, termohon kasasi/tergugat-tergugat asal terlah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mencermarkan nama baik pemohon kasasi/penggugat asal baik selaku pribadi maupun selaku direktur utama perusahaan PT. Blue Bird, sehingga gugatan ganti rugi dapat dikabulkan sebesar yang oleh Mahkamah Agung dianggap patut serta adil dan termohon kasasi/tergugat-tergugat asal diwajibkan pula untuk memulihkan nama baik pemohon kasasi/penggugat asal dengan memuat iklan permohonan maaf dalam surat kabar