Hutang Piutang | Daniel S. Lev Library

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Taden Abdul Fatah Tedjaningrat; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Mohammad Matdjari tersebut; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 279/1972/Pdt, sepanjang mengenai amar yang berbunyi "Menghukum tergugat I dan tergugat II - pembanding, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang kontan kepada penggugat sebesar Rp. 1.600.000,- sebagai uang hutang pokok ditambah dengan bunganya sebesar 6% setiap bulan, terhitun sejak bulan Juli 1971 sampai bulan uang hutang pokok dibayar lunas; Menghukum tergugat I dan tergugat II - Pembanding, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang kontan kepada penggugat sebesar Rp. 1.600.000,- sebagai uang hutang pokok ditambah dengan bunganya sebesar 6% setiap bulan, sejak didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya sampai hutang pokok di bayar lunas Menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 279/1972/Pdt tersebut untuk selebihnya; Menghukum penggugat untuk kasasi Raden Abdul Fatah Tedjaningrat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 3.105,-

Kaidah Hukum:

Tergugat dihukum untuk membayar uang hutang pokok ditambah bunga 6% sebulan, karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang lazim pada saat perjanjian diadakan

Putusan MA No. 1477 K/Sip/1980 Tahun 1980

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Khu Kusumah … dkk VS P.T. Bank Umum Nasional

Lampiran File:

1477 K-Sip-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1981

Nomor Putusan:

1477 K/Sip/1980

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-04-1981

Tanggal Dibacakan:

23-04-1981

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Z. Asikin Kusumah Atmadja

Hakim Anggota:

Adi Andojo Soetjipto

Soehono Soedja

Panitera:

Sultan

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,-

Kaidah Hukum:

Karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, yudex facti tidak terikat pada yurisprudensi tentang 6% setahun

Putusan MA No. 880 K/Sip/1980 Tahun 1980

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

M. Jaffri VS Mustafa Iberahim … dkk

Lampiran File:

880-K-Sip-1980.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1982

Nomor Putusan:

880 K/Sip/1980

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1980

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-03-1982

Tanggal Dibacakan:

31-03-1982

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Soaloon Siregar Siagian

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 55/1975 PT.Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Jambi, Perdata No. 13/PN/1974 tersebut; Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat sebahagian; Menghukum tergugat I untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp. 2.683.745,40 ; Menolak gugatan selebihnya; Mengabuilkan gugatan penggugat dalam rekopensi untuk sebagian; Menghukum tergugat rekonpensi membayar hutangnya sebesar Rp. 1.368.037,50 kepada Toko Pembangunan Jambi, dimana Waskita Karya menjadi penjamin hutang tersebut mendapat copy tanda pembayaran yang sah dari Toko Pembangunan; Mennolak gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk selebihnya; Menghukum penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi dan tergugat-tergugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, masing-masing separo-separo dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 10.875,-

Kaidah Hukum:

Keuntungan yang didapatkan oleh tergugat selaku pemborong adalah haknya dan tidak perlu dibagi dengan penggugat yang menjadi onderaannemer

Putusan MA No. 515 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

M.G. Sinaga VS Karel Swandy

Lampiran File:

515-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1985

Nomor Putusan:

515 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1984

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

25-07-1985

Tanggal Dibacakan:

29-08-1985

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/1983 PT. Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 525/1982.G sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari pembanding juga terbanding semula penggugat dan pembanding juga terbanding semula tergugat; Mengabulkam gugatan penggugat untuk sebagian; Memerintahkan suta jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 1983 diangkat; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Rp. 22.100.000,- sejak tanggal 19 Januari 1978 sampai taggal 30 Maret 1982 ditambah 2% seiap bulan dari Rp. 14.100.000,- sejak tanggal 130 Maret 1982 sampai sisa hutangnya dibayar lunas; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum pembanding juga terbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.575; Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan

Putusan MA No. 1695 K/Pdt/1984 Tahun 1984

Perihal:

Wanprestasi dalam perjanjian hutang

Para Pihak:

Tjoe Liam Po VS TH J. Korzaan … dkk

Lampiran File:

1695-K-Pdt-1984.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1986

Nomor Putusan:

1695 K/Pdt/1984

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1984

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-04-1986

Tanggal Dibacakan:

23-05-1986

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 429/1981.P.T. Perdata; Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima; Menghukum penggugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada diwilayah Indonesia

Putusan Ma No. 3374 K/Pdt/1986 Tahun 1986

Perihal:

Hutang-Piutang

Para Pihak:

Has Asnawi VS Samuel Gidion Sibarani

Lampiran File:

3374-K-Pdt-1986.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1988

Nomor Putusan:

3374 K/Pdt/1986

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1986

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Bunga yang diperjanjikan

Kategori:

Bunga yang tidak diperjanjikan

Tanggal Musyawarah:

20-12-1988

Tanggal Dibacakan:

31-01-1989

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata

Hakim Anggota:

Yahya

Djoewarini

Panitera:

Darlan Nasution

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Menerima permohonan banding dari Terbantah - Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel; Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukum bahwa akte No. 21 yang dibuat dan ditanda tangani Pembantah bersama Terbantah dihadapan W. Silitonga Notaris di Jakarta, bertanggal 6 Nopember 1977 tentang "Pengakuan Hutang" adalah sah dan mengikat para pihak; Menyatakan sebagai hukum bahwa akta Hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/981 bertanggal 18 Juni 1981 adalah sah; Menyatakan sebagai hukum hutang Pembantah kepada Terbantah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- ditambah bunga sebesar 6% sebulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 1977 sampai dengan 4 Mei 1978 ditambah bunga sebesar 6% setiap tahun dari hutang sejumlah Rp. 8.000.000,-, terhitung sejak 4 Mei 1979 sampai keseluruhan hutang tersebut dibayar lunas; Menghukum Terbantah untuk mengembalikan sertifikat No. 202 atas tanah hak milik yang terletak di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.620 M2 dengan gambar situasi No. 760/1975 kepada Pembantah dan meroya hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/1981 tanggal 18 Juni 1981, setelah Pembantah membayar hutang seperti tersebut dalam amar No. 4 diatas; Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 24.500,-; Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum:

"Di tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa akte hipotik No. 1 Tahun 1981 bertanggal 19 Juni 1981 adalah sah sebab dibuat atas dasar pasal 6 akte pengakuan hutang. Sedangkan mengenai jumlah hutang yang dikonsinyasikan masih harus ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan yang menurut UU adalah sebesar 6% setahun, terhitung sejak saat pihak berhutang melakukan wanprestasi. Keseluruhan hutang tersebut harus dibayar lunas lebih dahulu oleh pemohon kasasi/pembantah selaku pihak berhutang, barulah termohon kasasi/terbantah selaku pihak berpiutang mengembalikan sertifikat tanah No. 202 yang dijadikan sebagai jaminan hutang pemohon kasasi

Putusan MA No. 922 K/Pdt/1995 Tahun 1995

Perihal:

Kepailitan

Para Pihak:

Citi Bank NA dkk VS Silastri Samsi

Lampiran File:

922-K-Pdt-1995.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998

Nomor Putusan:

922 K/Pdt/1995

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1995

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Sub Klasifikasi:

Kedudukan hukum dari penjamin

Kategori:

(Guarantor) dalam kepailitan

Tanggal Musyawarah:

06-10-1997

Tanggal Dibacakan:

31-10-1997

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHPerdata Pasal 1820

KUHPerdata Pasal 1821

KUHPerdata Pasal 1831

KUHPerdata Pasal 1833

KUHPerdata Pasal 1829

KUHPerdata Pasal 1830

KUHPerdata Pasal 1847

KUHPerdata Pasal 1848

KUHPerdata Pasal 1849

KUHPerdata Pasal 1837

KUHPerdata Pasal 1838

KUHPerdata Pasal 1832

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi; Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

"Status keperdataan principal dapat dialihkan kepada guarantor di luar tuntutan pembayaran hutang, karena penjamin selamanya adalah penjamin atas hutang principal yang tidak mampu membayar hutang, maka kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan paolit, sedangkan yang dapat dituntut hanyalah pelunasan hutang"

Putusan MA No. 010 K/N/2000 Tahun 2000

Perihal:

Perubahan dalam likuidasi

Para Pihak:

PT. Asmawi Agung Corporation VS Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2000

Nomor Putusan:

010 K/N/2000

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2000

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-04-2000

Tanggal Dibacakan:

05-04-2000

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Soeharto

Hakim Anggota:

Supraptini Sutarto

Paulus Effendi Lotulung

Panitera:

Binsar P. Pakpahan

Dasar Putusan:

BW Pasal 1820

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Amawi Agung Corporation; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 2.000.000-,

Kaidah Hukum:

1. Termohon kasasi bukanlah Kreditur separatis dalam arti mempunyai hak tanggungan, gadai, tetapi dijamin oleh penjamin. Adanya penjamin ini tidaklah berarti Termohon kasasi lalu merupakan Kreditur separatis dalam perkara kepailitan; 2. Dalam hal adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Kreditur dapat memilih apakah akan menagih hutangnya kepada Debitur asli atau kepada penjamin.

Putusan MA No. 5096 K/Pdt/1998 Tahun 1998

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Hussein Iskandar VS Abdul Kadir Mahmud

Lampiran File:

Putusan MA No. 5096 K-Pdt-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2000

Nomor Putusan:

5096 K/Pdt/1998

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-04-2000

Tanggal Dibacakan:

28-04-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan tergugat berhutang pada penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 lembar bilyet giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balik Papan No. GA 150809 adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan ingkar janji yang merugikan penggugat; 4. Menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah; 5. Menghukum tergugat membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang Rp. 56.996.000,- tersebut sebesar 10% per tahun, sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balik Papan sampai hutang dibayar lunas; 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- kepada menggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan; 7. Menolak gugatan penggugat selebihnya; Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 100.000,-.

Kaidah Hukum:

1. Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang dengan demikian terbukti si pemberi mengakui mempunyai hutang; 2. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang di lunasi.