UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Nomor Putusan:

26 B/Pdt. Sus-Arbt/

Tingkat Proses:

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tahun Register:

2014

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

28-11-2014

Tanggal Dibacakan:

28-11-2014

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Suwardi

Hakim Anggota:

Soltoni Mohdally

I Gusti Agung Sumanatha

Panitera:

Endah Detty Pertiwi

Dasar Putusan:

UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan banding dari Pemohon PT Hutama Karya tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013PN. Srg. Tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 213; Menghukum Permohonan Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Catatan Amar:

Nomor Putusan 26 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, Tingkat Proses Banding

Kaidah Hukum:

-Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagai Penjelasan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999; -Judex Juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus menuliskan amar sesuai atau sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulis dalam amar putusan Judex Juris dapat diajdikan alasan pengajuan permohonan kembali dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan MA No. 33 PK/Pdt. Sus-Arbt/2016 Tahun 2016

Perihal:

Pengerukan Karang Keras dan Kompak Dalam Lapisan Tanah Yang Dikeruk Di Dermaga Pelabuhan Cigading, Banten

Para Pihak:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) VS PT Hutama Karya (Persero) dan PT Krakatau Bandar Samudera

Lampiran File:

PKRI_33_2016_ARB.pdf

Sumber Pustaka:

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Nomor Putusan:

33 PK/Pdt. Sus-Arbt/

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2016

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

26-05-2016

Tanggal Dibacakan:

26-05-2016

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Suwardi

Hakim Anggota:

Soltoni Mohdally

I Gusti Agung Sumanatha

Panitera:

Endah Detty Pertiwi

Dasar Putusan:

UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili) : -Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; -Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014; (Mengadili Kembali) : 1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima; 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Catatan Amar:

Nomor Putusan 33 PK/Pdt. Sus-Arbt/2016

Kaidah Hukum:

-Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagai Penjelasan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999; -Judex Juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus menuliskan amar sesuai atau sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulis dalam amar putusan Judex Juris dapat diajdikan alasan pengajuan permohonan kembali dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan MA No. 294 K/PID/2016 Tahun 2016

Perihal:

Tindak Pidana Pencurian Motor

Para Pihak:

Rizky Ramadhan Alias Rizky Condet bin Iskandar

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

294 K/PID/2016

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2016

Jenis Lembaga Peradilan:

Meruap Dohmatiga Pasaribu

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tindak Pidana Pencurian

Tanggal Musyawarah:

08-06-2016

Tanggal Dibacakan:

08-06-2016

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Artidjo Alkostar

Hakim Anggota:

Eddy Army

Panitera:

Agustina Dyah Prasetyaningsih

Dasar Putusan:

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 156 Ayat (7) KUHP Tentang Sistem Peradilan Anak

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bunyi Putusan:

(Mengadili): Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Terhadap putusan yang amarnya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa yang seharusnya diajukan dalam peradilan pidana anak namun diajukan dalam peradilan untuk dewasa tidak dapat diajuakan upaya hukum kasasi.

Putusan MA No. 179 K/AG/2017 Tahun 2017

Perihal:

Pembatalan Akad dan Perbuatan Melawan Hukum

Para Pihak:

Andi Syamsiar VS PT Bank BNI Syariah (Kantor Cabang Pembantu Tamalanrea) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

179 K/AG/2017

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2017

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Ekonomi Syariah (Gugatan Pembatalan Akad dan Perbuatan Melawan Hukum)

Jenis Perkara:

Hukum Agama

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-04-2017

Tanggal Dibacakan:

10-04-2017

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hajjah Andi Syamsiar, S.K., M. KES. Binti A. Ilyas tersebut; Membatalakan putusan pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016 PTA.Mks., tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks., tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri: (Dalam Eksepsi) Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya; (Dalam Pokok Perkara) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Kaidah Hukum:

Pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan bukan merupakan syarat sebuah gugatan, karena gugatan cukup menjelaskan fakta peristiwa dan fakta hukum yang saling berkaitan serta mendukung petitum; Oleh karena Penggugat terbukti wanprestasi, maka tindakan Tergugat melelang barang jaminan hutang bukan termasuk perbuatan melawan hukum.

Putusan MA No. 31 K/MIL/2013 Tahun 2013

Perihal:

Pengiriman orang asing ilegal asal Timur Tengah

Para Pihak:

Kornelius Nama, Karyadi, Susiali, Khoirul Anam

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

31 K/MIL/2013

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Pidana Militer

Klasifikasi:

Penyelundupan Manusia

Tanggal Musyawarah:

15-05-2013

Tanggal Dibacakan:

15-05-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi/para terdakwa : 1. Kornelius Nama, Serda Nrp. 31960716522174, 2. Karyadi, Kopka Nrp. 634480, 3. Susiali, Peltu Nrp. 601889 dan 4. Khoirul Anam, Serka Nrp. 629695 tersebut; Membebankan para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,00

Putusan MA No. 97 K/MIL/2011 Tahun 2011

Perihal:

Pembunuhan bersama-sama

Para Pihak:

Untung Sunanto

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

97 K/MIL/2011

Tingkat Proses:

UU Hukum Pidana Militer Pasal 127; Pasal 121; Pasal 26

Tahun Register:

2011

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-04-2013

Tanggal Dibacakan:

30-04-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Untung Sunanto tersebut; Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00

Putusan MA No. 450 K/TUN/2013 Tahun 2013

Perihal:

Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan

Para Pihak:

Achmad Shofwan VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Yuli Puspa, Lindawati

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

450 K/TUN/2013

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Hukum Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Pertanahan

Tanggal Musyawarah:

13-02-2014

Tanggal Dibacakan:

13-02-2014

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 51 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): Dalam Eksepsi; Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima; Menghukum termohon Kasasi I,II,dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

Walaupun Tergugat tidak terlibat dalam perkara a quo namun apabila mengetahui putusan tersebut maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib menanggapinya dengan melakukan koreksi koreksi terhadap produk administrasi negara yang keliru, hal ini dimaksudkan dalam rangka penegakkan hukum publik yang mengikat umum (asas erga omnes)

Putusan MA No. 509 K/TUN/2013 Tahun 2013

Perihal:

Penyelesaian sengketa informasi publik terkait laporan keuangan

Para Pihak:

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Kepariwisataan (KADIS PORBUDPAR) Kota Bekasi VS Muhammad Hidayat S.

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

509 K/TUN/2013

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jenis Perkara:

Hukum Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Informasi Publik

Tanggal Musyawarah:

27-01-2014

Tanggal Dibacakan:

27-01-2014

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 51 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri); Menolak permohonan dari Pemohon Informasi atas nama Muhammad Hidayat S.; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

Dengan terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang betujuan untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintah yang baik, maka siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (actio popularis). Namun dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (legal standing) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas point d'interest point d'action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 36 huruf b peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Putusan MA No. 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tahun 2013

Perihal:

Sengketa Konsumen

Para Pihak:

PT. Asuransi Central Asia VS Ferryanto Gani

Lampiran File:

KRI5052013PSK.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

505 K/Pdt.Sus-BPSK/2

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Perkara Sengketa Konsumen

Jenis Perkara:

Perdata Khusus

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-12-2013

Tanggal Dibacakan:

09-12-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf a; b; dan c Tentang Penyelesaian Konsumen

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 70

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (2)

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf a tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Usaha Asuransi