Mengabulkan

Tahun Register:

2016

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Sengaja Dengan Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Jenis Perkara:

Pidana Militer

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-12-2016

Tanggal Dibacakan:

08-12-2016

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 189 Ayat (1) Tentang Peradilan Militer

UU No. 48 Tahun 2009

UU No. 14 tahun 1985

Bunyi Putusan:

(Mengadili) : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Suparman, Koptu, NRP 31960531220476 tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 51-K/PMT-I/AD/IV/2016 tanggal 13 Juli 2016 Yang memperbaiki putusan pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 17-K/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 tersebut; (Mengadili Sendiri): -Menyatakan Terdakwa Supraman, Koptu, NRP 31960531220476 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Oditur Militer; -Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut; -Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara

Kaidah Hukum:

Perbuatan dan kata-kata yang bersifat ancaman yang dilakukan seorang prajurit bawahan terhadap prajurit atasan dengan maksud untuk menghentikan tindakan pemukulan terhadap dirinya, bukan merupakan kejahatan Insurbordinasi dalam Pasal 105 Ayat (1) KUHPM

Putusan MA No. 450 K/TUN/2013 Tahun 2013

Perihal:

Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan

Para Pihak:

Achmad Shofwan VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Yuli Puspa, Lindawati

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

450 K/TUN/2013

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jenis Perkara:

Hukum Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Pertanahan

Tanggal Musyawarah:

13-02-2014

Tanggal Dibacakan:

13-02-2014

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 51 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): Dalam Eksepsi; Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima; Menghukum termohon Kasasi I,II,dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

Walaupun Tergugat tidak terlibat dalam perkara a quo namun apabila mengetahui putusan tersebut maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib menanggapinya dengan melakukan koreksi koreksi terhadap produk administrasi negara yang keliru, hal ini dimaksudkan dalam rangka penegakkan hukum publik yang mengikat umum (asas erga omnes)

Putusan MA No. 509 K/TUN/2013 Tahun 2013

Perihal:

Penyelesaian sengketa informasi publik terkait laporan keuangan

Para Pihak:

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Kepariwisataan (KADIS PORBUDPAR) Kota Bekasi VS Muhammad Hidayat S.

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

509 K/TUN/2013

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jenis Perkara:

Hukum Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Informasi Publik

Tanggal Musyawarah:

27-01-2014

Tanggal Dibacakan:

27-01-2014

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 3 Tahun 2009

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 9 Tahun 2004

UU No. 51 Tahun 2009

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri); Menolak permohonan dari Pemohon Informasi atas nama Muhammad Hidayat S.; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

Dengan terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang betujuan untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintah yang baik, maka siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (actio popularis). Namun dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (legal standing) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas point d'interest point d'action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 36 huruf b peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Putusan MA No. 724 K/AG/2012 Tahun 2012

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Sri Harum Puji Astuti binti Somo Panitro VS Priyono bin Ibrahim

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

724 K/AG/2012

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-04-2013

Tanggal Dibacakan:

19-04-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): Dalam Konvensi: Mengabulkan permohonan Pemohon;#Memberi izin kepada Pemohon (Priyono bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Sri Harum Puji Astuti binti Somo Panitro) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;#Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 1. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,-; 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Kaidah Hukum:

Bahwa perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil Pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan perundang-undangan, meskipun Termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam waktu menikah saja. Apabila perceraian diajukan berdasarkan pada alasan murtad dan murtad tersebut merupakan fakta maka hukumnya adalah fasakh

Putusan MA No. 676 K/AG/2012 Tahun 2012

Perihal:

Hukum waris tanah

Para Pihak:

Abdul Hadi bin Ramli, Yusrifansyah bin Ramli, Abdullah bin Ramli, Lamsiah binti Ramli, Fitriani binti Ramli VS Anang Asera bin Sahrun, Amin bin Sahrun, Salamah binti Sahrun, Aisyah binti Sahrun

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

676 K/AG/2012

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-04-2013

Tanggal Dibacakan:

19-04-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): Dalam Eksepsi: -Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV; Dalam Provisi: -Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -Menghukum para pemohon kasasi/para penggugat dan para termohon kasasi/para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00

Kaidah Hukum:

1. Bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, dan tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia; 2. Bahwa pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat ahli warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran telah lebih dahulu meninggal dunia

Putusan MA No. 39 K/AG/2013 Tahun 2013

Perihal:

Hukum waris tanah

Para Pihak:

Hanifah binti Muh. Balfas VS Salim Baswedan bin Umar Baswedan, Secha Baswedan binti Umar Baswedan, Lulu Baswedan binti Umar Baswedan, Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan, Amanatun, Helmi bin Torik Baswedan, Dina binti Torik Baswedan, Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan, Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan, Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan, Ilik Baswedan binti Umar Baswedan dan Ali Baswedan bin Umar Baswedan, Anisah Baswedan binti Umar Baswedan, Hatijah

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

39 K/AG/2013

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

22-05-2013

Tanggal Dibacakan:

22-05-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Hj. Hanifah binti Muh. Balfas tersebut; Membatalkan Putusan Pengadiloan Tinggi Agama Makassar No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 909/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 6 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H

Kaidah Hukum:

Bahwa Penggugat yang menguasai seluruh harta warisan dapat menggugat waris terhadap para Tergugat yang tidak menguasai harta warisan disebabkan mereka tidak bersedia membagi warisan (apatis), hal ini sesuai dengan asas "ljbary" dalam hukum kewarisan Islam, dimana sesaat Pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikannya kepada Ahli Warisnya

Putusan MA No. 253 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2012

Perihal:

Korupsi bersama-sama dan berlanjut

Para Pihak:

Satono bin Darmo Susiswo

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

253 K/Pid.Sus/2012

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (3) Tentang Perbendaharaan Negara

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-03-2012

Tanggal Dibacakan:

19-03-2012

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Djoko Sarwono

Hakim Anggota:

Komariah E. Sapardjaja

Leopold Luhut Hutagalung

Lumme

Krisna Harahap

Panitera:

Rahayuningsih

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (4) Tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 Tentang Perbendaharaan Negara

PP No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAK^AAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No. 304/Pid.Sus/2011?PN.TK. Tanggal 17 Oktober 2011

Putusan MA No. 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tahun 2013

Perihal:

Sengketa Konsumen

Para Pihak:

PT. Asuransi Central Asia VS Ferryanto Gani

Lampiran File:

KRI5052013PSK.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

505 K/Pdt.Sus-BPSK/2

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Perkara Sengketa Konsumen

Jenis Perkara:

Perdata Khusus

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

09-12-2013

Tanggal Dibacakan:

09-12-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf a; b; dan c Tentang Penyelesaian Konsumen

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 70

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (2)

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf a tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Usaha Asuransi

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Asuransi Central Asia, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN.PDG. Tanggal 23 Juli 2013 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 49/BPSK-PDG/ARBTA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Kaidah Hukum:

Hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Polis Asuransi merupakan sengketa dalam ruang lingkup perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Badan Perselisihan Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo

Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012

Perihal:

Merek IKEA dan IKEMA tidak mempunyai persamaan

Para Pihak:

PT. Angsa Daya VS Inter IKEA Systems B.V. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dam Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

Lampiran File:

PKRI1652012N-MEREK.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

165 PK/Pdt.Sus/2012

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register: