Mengabulkan

Nomor Putusan:

252 K/Pdt/2002

Tingkat Proses:

Putusan MA No. 2773 K-Pdt-2002.pdf

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-06-2004

Tanggal Dibacakan:

11-06-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi) : Menyatakan menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya; ( Dalam pokok perkara) : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bengunan objek sengketa yang dilaksanakan oleh jurusita PN. Bogor pada tanggal 2 September 1999, berita acara sita jaminan No. 13/Pdt.G/1999/PN.Bgr jo. No. 16/CB/Pdt/1999/PN.Bgr; Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 106/Bantarjati/kini sertifikat HGB No. 93/Babakan yang dikenal dengan Jl. Ceremai No. 18 Bogor; Menyatakan bahwa tergugat I,II,III telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal demi hukum akte jual beli No. 25/Bgr/Utara/II/JB/1995 tanggal 24 Februari 1995 antara penggugat dengan tergugat I beserta semua akibat hukum yang timbul karenanya; Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum kuasa memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No. 133 tanggal 30 Maret 1995 beserta akibat hukum yang timbul karenannya; Batal demi hukum lelang eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan risalah lelang No. 279/1997-1998, tanggal 7 Oktober 1997; Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sertifikat HGB No. 93/Kelurahan Babakan, Surat Ukur No. 89/1996 tanggal 15 Maret 1996 atas nama Ir. Theodorus Tedja Lawu sekarang atas nama Bank Bali; Memerintahkan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala dan mengembalikan status hukum atas objek sengketa sertifikat HGB No. 93/Kel. Babakan atas nama Bank Bali cabang Jakarta; Menghukum para termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

- Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jauh lebih rendah dari agunan; - Jual beli tanah jika tidak diikuti dengan penyerahan

Putusan MA No. 2773 K/Pdt/2002 Tahun 2002

Perihal:

Perlawanan terhadap penetapan eksekusi putusan arbiter

Para Pihak:

Societe Auxiliaire d'enterprise International, PT. Waskita karya (Persero), Soelisto VS PT. Angkasa Interland, Prof. Dr. Sudargo Gautama, K. Santoso

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2773 K/Pdt/2002

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Perlawanan terhadap penetapan eksekusi putusan arbiter

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-05-2004

Tanggal Dibacakan:

19-05-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 71

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi) : Menerima eksepsi para terlawan; ( Dalam konvensi) : Menyatakan perlawan Pelawan tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Permohonan perlawanan untuk membatalkan putusan Arbiter adalah cacat formil bila diajukan melebihi tenggang waktu 30 hari.

Putusan MA No. 626 K/Pdt/2002 Tahun 2002

Perihal:

Sengketa tanah

Para Pihak:

Sawali VS Suli, Wahab

Lampiran File:

Putusan MA No. 626 K-Pdt-2002.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

626 K/Pdt/2002

Tingkat Proses:

Putusan MA No. 1588 K-Pdt-2001.pdf

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-11-2004

Tanggal Dibacakan:

29-11-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Memerintahkan Pengadilan Tinggi membuka kembali persidangan dan memutus pokok perkaranya; Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Panitera Selaku pejabat di pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah.

Putusan MA No. 1588 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa tanah

Para Pihak:

Nyi Mas Saja VS Sutisna, Tedy Suhardjo, Enap Suryatna, Kepala Desa Sukamukti, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Majalaya, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten DT. II Bandung

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1588 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Putusan MA No. 2985 K-Pdt-2001.pdf

Tahun Register:

2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-06-2004

Tanggal Dibacakan:

30-06-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi) : Menolak eksepsi tergugat I, II, dan VI; (Dalam konsepsi) : Menolak tuntutan Provisi penggugat; (Dalam pokok perkara) : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 1998 adalah sah dan berharga; Menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan penguasaan tanah seluas kurang lebih 875 meter persegi dengan mempergunakan SHM No. 93 oleh tergugat I,II adalah melawan hukum; Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik penggugat; Menyatakan bahwa SHM No. 91 atas nama Syahidayat yang dipecah menjadi sertifikat No. 92 atas nama Ny. siti Aminah dan sertifikat No. 93 atas nama Sutisna dan beralih atas nama Teddy Suhardjo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Mengjukumpara tergugat untuk memulihkan hak-hak penggugat; Menghukum para tergugat IV, V, VI untuk tunduk pada putusan ini; Menghukum para termohon kasasi/ para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000

Kaidah Hukum:

Sertifikat tanah yang terbit lebih dulu dari akta jual beli, tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan batal. Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa ada pengejuan Permohonan dari pemilik adalah tidak sah.

Putusan MA No. 2985 K/Pdt/2001 Tahun 2001

Perihal:

Sengketa pemilu

Para Pihak:

Drs. H. Syamsul Mokoginta, Drs. Djainudin Damopolii VS Muchtar Lauma, Hi. O Dilapanga dll,

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2985 K/Pdt/2001

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf g

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Pemilihan anggota DPRD

Tanggal Musyawarah:

29-01-2004

Tanggal Dibacakan:

29-01-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; Menghukum para termohon kasasi/para penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000

Kaidah Hukum:

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu.

Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 Tahun 2007

Perihal:

Penafsiran masalah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Para Pihak:

Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan VS Menteri Kehutanan RI

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

134 K/TUN/200

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2007

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 55

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Tenggang waktu gugatan

Tanggal Musyawarah:

19-06-2007

Tanggal Dibacakan:

19-06-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Dalam eksepsi) : Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima untuk sebelumnya; (Dalam pokok perkara) : Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan batal Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara; Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan Nomor: S. 419 /Menhut-II/2004 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara; Membebankan kepada termohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Penggugat sebagai pihak yang mengetahui Keputusan Tata Usaha Negera. Istilah mengetahui ditunjukan kepada pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tapi kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis.

Putusan MA No. 213 K/TUN/2007 Tahun 2007

Perihal:

Keputusan Kuasa Pertambangan

Para Pihak:

PT Arutmin Indonesia VS Bupati Tanah Laut, PT Surya Kencana jorong Mandiri

Lampiran File:

Putusan MA No. 213 K-TUN-2007.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

213 K/TUN/2007

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2007

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

UU No. 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) huruf c

Jenis Perkara:

Tata Usaha Negara

Klasifikasi:

Keputusan Pejabat TUN

Tanggal Musyawarah:

06-11-2007

Tanggal Dibacakan:

06-11-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.1) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri yang diterbitkan tergugat; Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.1) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri.

Kaidah Hukum:

- Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT Arutmin Indonesia ada di wilayah

Putusan MA No. 96 K/Mil/2006 Tahun 2006

Perihal:

Mengancam atasan dengan kekerasan

Para Pihak:

Sefri Semmi Warangkiran

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

96 K/Mil/2006

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2006

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Pertimbangan lain dalam hakim menjatuhkan putusan pidana

Jenis Perkara:

Pidana Militer

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

31-05-2007

Tanggal Dibacakan:

31-05-2007

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa terbutkti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana; Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan hartkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Sekalipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, harus dipetimbangkan sebab-sebab perbuatan tersebut. Dalam Perkara ini, majelis hakim kasasi membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) dengan alasan "telah kurang dalam pertimbangannya". Sekalipun terbukti bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan dalam kehidupan keprajuritan, tindakan tersebut disebabkan luapan kejiwaan terdakwa akibat pemerkosaan yang dilakukan atasan tersebut terhadap istri terdakwa, yang menurut hukum merupakan alasan pemaaf. Karena itu, menurut majelis hakim kasasi, adalah beralasan menurut hukum untuk melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Putusan MA No. 03 PK/Mil/2005 Tahun 2005

Perihal:

Desersi dimasa damai

Para Pihak:

Nasir

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

03 PK/Mil/2005

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2005

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar: