Mengabulkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-05-1998

Tanggal Dibacakan:

27-05-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 12/Pdt.G/1995/PTA.MTR dan putusan Pengadilan Agama Bima No. 288/Pdt.G/94/PA.Bm; Mengabulkan eksepsi tergugat; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-

Kaidah Hukum:

"Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatab oenggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan penggugat"

Putusan MA No. 189 K/AG/1996 Tahun 1996

Perihal:

Sengketa Waris Harta Bersama

Para Pihak:

Erna N. Akadji VS Darwis Asupu Sau

Lampiran File:

189-K-AG-1996.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

189 K/AG/1996

Tingkat Proses:

Waris Mal Waris (Harta Bersama)

Tahun Register:

1996

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata Agama

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

08-01-1998

Tanggal Dibacakan:

08-01-1998

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo; Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad. I, II, III, VI, dan VI surat gugatan adalah harta bersama penggugat dan tergugat; Menetapkan bagian penggugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 2 (dua) diatas adalah harta yang tercantum dalam ad. I surat gugatan dan 1/2 (Separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI dan VII surat gugatan; Menetapkan bagian tergugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 2 (dua) diatas adalah harta yang tercantum dalam ad. I surat gugatan dan 1/2 (Separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI dan VII surat gugatan; Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama-sama yang tercantum dalam point III, VI, dan VII surat gugatan masing-masing 1/2 (separuh) bagian; Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 September 1994 dengan berita acara nomor: 80/Pdt.G/1994/PA.Grlo, adalah sah dan berharga; Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

Kaidah Hukum:

"Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama yang tidak lengkap yaitu dengan menyatakan gugatan pemohon kasasi/penggugat asal tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidak jelasannya berakibat dibatalkan Mahkamah Agung

Putusan MA No. 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010

Perihal:

Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Para Pihak:

PT. Lippo Karawaci, Tbk VS Tresna Hidayat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang

Lampiran File:

154 PK-TUN-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

154 PK/TUN/2010

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (2)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-01-2011

Tanggal Dibacakan:

10-01-2011

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjau kembali; Menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah Putusan Penianjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang pertama yaitu No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 yang telah memutus dengan diktum; Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-

Kaidah Hukum:

Dalam adanya permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, maka harus dilihat secara kasus perkasus dan dalam kasus ini yang berlaku sah adalah peninjauan kembali yang pertama.

Putusan MA No. 2399 K/Pid.Sus/2010 Tahun 2010

Perihal:

Korupsi Dana Pakaian Dinas

Para Pihak:

Kardono. T

Lampiran File:

2399 K-Pid.Sus-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2399 K/Pid.Sus/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 yat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a & b ayat (2) dan (3) jo UU No. 20 Tahun 2001 jo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-12-2010

Tanggal Dibacakan:

30-12-2010

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Djoko Sarwoko

Hakim Anggota:

Mahdi Soroinda Nasution

Surya Jaya

Panitera:

Rudi Suoarmono

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimatan Barat di Pontianak No. 195/Pid/2010/PT.PTK; Menyatakan terdakwa Kardono T tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun; Menetapkan lama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang akan tetapi diselaraskan dengan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa dan tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Putusan MA No. 1542 K/Pid.Sus/2008 Tahun 2008

Perihal:

Pencemaran Lingkunga Hidup

Para Pihak:

Anis Almaghraby

Lampiran File:

1542 K-Pid.Sus-2008.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1542 K/Pid/2008

Tingkat Proses:

UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Pasal 20

Tahun Register:

2008

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana Khusus

Klasifikasi:

Pencemaran Lingkungan

Tanggal Musyawarah:

28-01-2009

Tanggal Dibacakan:

28-01-2009

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menyatakan terdakwa Anis Almaghraby alias Anis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan; Mebebankan termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00-

Kaidah Hukum:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar Indonesia ke media lingkungan Indonesia. 2. Bahwa Mahkamah Agung RI dapat membatalkan putusan bebas murni demi kepentingan hukum dan keadilan, bilamana terbukti Judex Facti terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa pembebasan terhadap terdakwa tersebut bukan bebas tidak murni, sebagai upaya hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Putusan MA No. 1600 K/Pid/2009 Tahun 2009

Perihal:

Penipuan/Penggelapan

Para Pihak:

Ismayawati

Lampiran File:

1600 K-Pid-2009.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1600 K/Pid/2009

Tingkat Proses:

Tahun Register:

2009

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

24-11-2009

Tanggal Dibacakan:

24-11-2009

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/PID/PLW/2009/PTY; Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Emiwati; Menyatakan penuntutan perkara No. 317/Pid.B/2008 atas nama terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila hakim menentukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan azas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan, dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana a quo dihentikan karena adanya pencabutan perkara oleh pelapor ketimbang pemeriksaan perkara diteruskan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka Hakim dapat saja menyimpangi aspek formal (Hukum Acara Pidana)

Putusan MA No. 16 K/AG/2010 Tahun 2010

Perihal:

Sengketa Harta Warisan

Para Pihak:

Evie Lany Mosinta VS Halimah Daeng Baji, dll

Lampiran File:

16 K-AG-2010.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

16 K/AG/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 & 38

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-04-2010

Tanggal Dibacakan:

30-04-2010

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 38

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks; Menyatakan menolak eksepsi tergugat; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Meni 2008; Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng sebagai berikut: Halimah Daeng Baji (ibu kandung), Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), Djelitahati binti Renreng ( saudara perempuan), Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), ..dst

Kaidah Hukum:

Istri yang beragama selain islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

Putusan MA No. 306 K/Pdt.Sus/2010 Tahun 2010

Perihal:

Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Lelang

Para Pihak:

PT.Perkebunan Indonesia Lestari, dll VS Titik Kirawati Soebagjo, dll

Lampiran File:

306 K-Pdt.Sus-2010.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

306 K/Pdt.Sus/2010

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

11-05-2010

Tanggal Dibacakan:

11-05-2010

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 55

UU Fidusia Pasal 27

UU Kepailitan Pasal 31 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

Kaidah Hukum:

Dengan demikian proses pelelangan atas objek jaminan fidusia yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat, dapat dilakukan dan tidak bertentngan dengan hukum.

Putusan MA No. 2356 K/Pdt/2008 Tahun 2008

Perihal:

Perjanjian jual-beli

Para Pihak:

Budi Haliman Halim VS Yayasan Hwa Ing Fonds, dll

Lampiran File:

2356 K-Pdt-2008.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

2356 K/Pdt/2008

Tingkat Proses: