Nawangsih Soetardi

Putusan MA No. 524 K/Sip/1975 Tahun 1975


Perihal: 
Sengketa Jual beli tanah

Para Pihak: 
N. Suryadi VS Budi Susanto Setjokusumo … dkk

Nomor Putusan: 
524 K/Sip/1975

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
07-02-1980

Tanggal Dibacakan: 
20-02-1980

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Dasar Putusan: 

Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 164/1974/P.T.Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 54/1974; Menyatakan, bahwa bantahan pembantah tidak dapat diterimal Menghukum tergugat dalam kasasi/pembantah untuk membayar semua tingkat, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 1.105,-

Kaidah Hukum: 
Verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara; tidak oleh pihak ketiga

Putusan MA No. 681 K/Sip/1975 Tahun 1975


Perihal: 
Harta gono gini

Para Pihak: 
Mohammad Ali bin Hamzah VS Pr. Nyak Mani

Nomor Putusan: 
681 K/Sip/1975

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
18-08-1979

Tanggal Dibacakan: 
12-09-1979


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 149/1972 PT Sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan sepetak tanah dan rumah diatasnya (seperti tercantum pada nomor/surat gugatan) adalah harta serikat dalam perkawinan penggugat/pembanding dengan suaminya almarhum Hazah (ayah tergugat/terbanding); Menghukum tergugat/terbanding menyerahkan bagian penggugat/pembanding terhadap harta serikat tersebut yaitu 3/4 bagian, kepada penggugat pembanding; Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 6.605,-

Kaidah Hukum: 
Karena harta sengketa adalah harta serekat/gono-gini penggugat dengan mendiang suaminya (ayah tergugat), maka ia sebagai isteri mendapat 1/2 bagian ditambah satu bagian anak, menjadi 1/2 + 1/4/ = 3/4 bagian, sedang tergugat sebagai anak mendapat 1/4 bagian

Putusan MA No. 80 K/Sip/1975 Tahun 1975


Perihal: 
Wanprestasi

Para Pihak: 
Soenyoto VS P.F.X. Tranggono Sastrawidjaja

Nomor Putusan: 
80 K/Sip/1975

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
04-07-1979

Tanggal Dibacakan: 
18-07-1979


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 674,-

Kaidah Hukum: 
Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (ongeoorloofde oorzaak) adalah tidak syah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara tergugat dan penggugat)

Putusan MA No. 04 K/AG/1979 Tahun 1979


Perihal: 
Perceraian

Para Pihak: 
Raflaini binti Zuber VS Syafrin bin Lutan

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
04 K/AG/1979

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
22-10-1979

Tanggal Dibacakan: 
16-01-1980


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penggugat kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra Barat, Riau dan Jambi No. 1/1978; Menolak permohonan cerai dari Safrin bin Lutan terhadap isterinya Raflaini binti Zuber karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian; Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar, karena tidak menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku; Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 580,-

Kaidah Hukum: 
Sejak berlakunya U.U. No. 1/1974 jo P.P. No 9/1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat

Putusan MA No. 147 K/Sip/1979 Tahun 1979


Perihal: 
Sengketa jual beli rumah

Para Pihak: 
Liem Swie Tjhoen … dkk VS Bintoro Sumargo

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
147 K/Sip/1979

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
25-09-1980

Tanggal Dibacakan: 
04-10-1980

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 28/1978 Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 288/1973 Pdt tersebut; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian; Menyatakan batal akte jual beli No. 145 dan No. 146 tanggal 21 September 1961; Menyatakan batal pembalikan nama dalam buku tanah yang bersangkutan mengenai persil/rumah Jalan Adas No. 11 Surabaya dan persil/rumah Jalan Adas No. 15 Surabaya atas nama masing-masing tergugat I dan tergugat II; Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag yang telah diadakan; Menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat dalam konpensi/penggugat-penggugat dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, maupun tingkat banding dan tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.130

Kaidah Hukum: 
Jual beli tanah/rumah tersebut tidak mungkin sah, karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri para tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam namanya saja, sedang pembeli yang sebenarnya adalah penggugat asal yang pada waktu itu masih seorang warga negara asing. Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang (ongeoorloofde oorzaak), yaitu ingin menyelundupi ketentuan larangan tersebut dalam pasal 5 jo 21 Undang-undang Pokok Agraria

Putusan MA No. 1036 K/Sip/1982 Tahun 1982


Perihal: 
Perceraian

Para Pihak: 
Ni Wayan Lampias VS I Ketut Madera

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
1036 K/Sip/1982

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
17-05-1983

Tanggal Dibacakan: 
25-05-1983

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum penggugat untuk kasasi dan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,-

Kaidah Hukum: 
Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat ytidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraiannya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan harus ditolak

Putusan MA No. 10 K/AG/1981 Tahun 1981


Perihal: 
Perceraian

Para Pihak: 
Sri Supiin binti Dirjowiyono VS Damanhuri bin H. Abdullah Siraj

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
10 K/AG/1981

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
20-01-1982

Tanggal Dibacakan: 
27-01-1982


Dasar Putusan: 

Bunyi Putusan: 
Menolak pemohonan kassai dari penggugat kasasi tersebut dengan perbaikan amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta No. 03/1980 sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding pembanding; Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No. 169/1979 yang dimintakam banding; Mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaq; Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk membuka persidangan kembali guna menyaksikan ikrar talaqnya Damanhuri kepada Sri Supiin; Menghukum penggugat untuk kasasi/termohon akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 875,-

Kaidah Hukum: 
Hal-hal mengenai pembagian barang gono-gini termasuk wewenang Pengadilan Negeri

Putusan MA No. 25 K/AG/1984 Tahun 1984


Perihal: 
Perceraian

Para Pihak: 
Kusnah binti Abd. Cohar VS M.T. Sumarno bin M. Priyodijoyo

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
25 K/AG/1984

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
03-10-1984

Tanggal Dibacakan: 
31-10-1984

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Hakim Anggota: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta No. 12/1983; Menolak permohonan pemohon; Menghukum termohon kasasi/pemohon untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Amar ke 3 Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memerintahkan kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak pembanding setelah mendapat izin dari pejabat atasan pembanding dan pendapat B.4 serta keluarga terdekat, tidak dapat dibenarkan

Putusan MA No. 01 K/AG/1992 Tahun 1992


Perihal: 
Perceraian

Para Pihak: 
Salmiah binti Arifin VS Nahruddin bin Yunus

Nomor Putusan: 
01 K/AG/1991

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
15-09-1992

Tanggal Dibacakan: 
29-09-1992

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Dasar Putusan: 

Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 06/1990; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Nahruddin bin Yunus) terhadap Penggugat (Salmiah binti Arifin) dengan uang iwadh Rp. 1.000,-; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 96.000,-; Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 13.500,-; Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa percekcokan sebenarnya terjadi antara orang tua dengan Pemohon kasasi/Penggugat asal mengenai soal mobil, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang nyata-nyata diajukan