Indroharto

Nomor Putusan:

1375 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Warisan

Tanggal Musyawarah:

27-10-1976

Tanggal Dibacakan:

25-01-1977

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Memerintahkan Pengadilan Negeri Manaod untuk membuka kembali sidang dalam perkara ini dan selanjutnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang yang akan ditentukan olehnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut: Memeriksa dan memutus soal ganti rugi; Menetapkan bahwa biaya perkara ini ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir

Catatan Amar:

Pemeriksaan kembali

Kaidah Hukum:

Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh judex facti, maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal tersebut

Putusan MA No. 1652 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Mohamad Sofwan … dkk VS Warid Raktion

Lampiran File:

1652-K-Sip-1975.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1652 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

22-09-1976

Tanggal Dibacakan:

06-10-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

R.Z. Asikin Kusumah Atmadja

Hakim Anggota:

R. Djoko Soegianto

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi I, serta permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.930,-

Kaidah Hukum:

Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku

Putusan MA No. 878 K/Sip/1974 Tahun 1974

Perihal:

Sengketa perjanjian pemegang saham PT Dasawargaria

Para Pihak:

Sukarna VS P.T. Dasawargaria … dkk

Lampiran File:

878-K-Sip-1974.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

878 K/Sip/1974

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1974

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-03-1976

Tanggal Dibacakan:

14-04-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/1973/Perd./PTB dan keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/1972/C/Bdg; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Membatalkan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham P.T. Dasarwargana tanggal 13 Pebruari 1971; Menghukum tergugat I dan para tergugat lainnya untuk tunduk pada keputusan dalam perkara ini; Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum tergugat I dalam konpensi/penggugat I dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 155,-

Kaidah Hukum:

Meskipun rapat umum luar baisa para pemegang saham P.T. yang diadakan pada tanggal 13 Februari 1971 dihadiri oleh semua pemegang saham, tetapi karena jumlah saham para anggota yang meminta diadakan rapat umum luar biasa tersebut kurang dari 1/4 modal P.T. padahal menurut pasal 14 Anggaran Dasar P.T. jumlah saham para peminta rapat harus lebih dari 1/4 modal P.T. tapat umum luar biasa tersebut adalah tidak sah

Putusan MA No. 157 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Sengketa tanah

Para Pihak:

Mohamad Nazir VS Manan

Lampiran File:

157-K-Sip-1975.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

157 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

18-09-1976

Tanggal Dibacakan:

06-10-1976

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi/penggugat asal dan permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi/tergugat asal; Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.105,- masing-masing separonya

Kaidah Hukum:

Hak penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasasi oleh tergugat tidak terkena daluwarsa

Putusan MA No. 592 K/Sip/1973 Tahun 1973

Perihal:

Perselisihan perburuhan

Para Pihak:

Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan … dkk VS I.R. Alimsyah

Lampiran File:

592-K-Sip-1973.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

592 K/Sip/1973

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1973

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

21-01-1980

Tanggal Dibacakan:

31-01-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

UU No. 2 Tahun 1957 Pasal 10

H.S. Hendrotomo

Panitera:

Aisjah

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kalimantan Selatan tersebut tidak dapat diterima; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan di Banjar Baru; Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 4/1972/Pdt.P.T.Bjm dan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 76/1969 Perd.B; Menyatakan bahwa gugatan penggugat No. 2 mengenai wewenang mengenai memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan tidak dapat diterima; Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.230,-

Kaidah Hukum:

Pihak yang dikalahkan dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak berwenang untuk mohon kepada Pengadilan Negeri agar putusan P4 tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu menurut pasal 10 Undang-undang No. 2 Tahun 1957 Pengadilan Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan putusan P4 yang bersangkutan dapat dijalankan

Putusan MA No. 129 K/Sip/1976 Tahun 1976

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

Ali bin Abdullah Alamri VS Welly Runudalie

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1978

Nomor Putusan:

129 K/Sip/1976

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1976

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-04-1978

Tanggal Dibacakan:

22-05-1978

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1979

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Ali bin Abdullah Alamri; Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II Welly Runudalie; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado No. 113/PT/1974; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan syah dan berharga perjanjian jual beli dengan hak untuk membeli kembali sesuai dengan Akte Notaris Gorontalo tertanggal 19 Desember 1972 No. 5 ;Menyatakan tergugat telah lalai/wanprestasi, tidak membeli rumah dan tanah tersebut pada tanggal 18 Maret 1973; Menetapkan rumah dan tanah sengketa yang terkenal di Jl. K.H. Dewantoro SK.11/20 Gorontalo, beserta urutan diatasnya adalah milik penggugat; Menghukum tergugat dengan segala ongkos-ongkosnya, beserta ongkos yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan rumah dan kintal di Jl. K.H. Dewantoro SK.11/20 Kotamadya Gorontalo; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 180.000,-; Menghukum tergugat untuk kasasi I/tergugat-asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,-

Kaidah Hukum:

Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti

Putusan MA No. 524 K/Sip/1975 Tahun 1975

Perihal:

Sengketa Jual beli tanah

Para Pihak:

N. Suryadi VS Budi Susanto Setjokusumo … dkk

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

524 K/Sip/1975

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

07-02-1980

Tanggal Dibacakan:

20-02-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

H.S. Hendrotomo

Panitera:

Nawangsih Soetardi

Dasar Putusan:

H.I.R. Pasal 129

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 164/1974/P.T.Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 54/1974; Menyatakan, bahwa bantahan pembantah tidak dapat diterimal Menghukum tergugat dalam kasasi/pembantah untuk membayar semua tingkat, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 1.105,-

Kaidah Hukum:

Verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara; tidak oleh pihak ketiga

Putusan MA No. 1001 K/Sip/1979 Tahun 1979

Perihal:

Sengketa merek "ACRI" dan "AGRI"

Para Pihak:

C.V. Alsihta Jaya VS Jackey - King International & Co. Ltd … dkk

Lampiran File:

1001-K-Sip-1979.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1001 K/Sip/1979

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1979

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menerima

Jenis Perkara:

Perdata

Klasifikasi:

Pendaftaran merek dagang

Tanggal Musyawarah:

24-04-1980

Tanggal Dibacakan:

30-04-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1980

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 229/1978 G; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian; Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek-merek dagang ACRI dan AGRI dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia, setidak-tidaknya untuk alat-alat dan mesin-mesin untuk pertanian berat dan ringan, penyemprot serangga dan hama (sprayers) pembajak, penabur, penyabit, pemotong, pengikat, penggaruk, pemisah, penumbuk, penencang jerami, traktor-traktor serba guna yang dikemudikan dan/atau didorong, pacul, alat-alat kecil lainnya, bagian-bagian dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin pertanian; Menyatakan batal dan membatalkan pendaftaran merek dibawah No. 121010 dalam Daftar Umum atas nama tergugat I dengan segala akibat menurut hukum; Memerintahkan kepada tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap keputusan ini dan untuk dilaksanakan; Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat asal I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,-

Kaidah Hukum:

Tuntutan akan uang paksa yang didasarkan atas gugatan ex pasal 1365 B.W. tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar U.U. No. 21 Tahun 1961

Putusan MA No. 820 K/Sip/1977 Tahun 1977

Perihal:

Wanprestasi

Para Pihak:

I. Gusti Ngurah Dana … dkk VS I Gusti Ngurah Alit

Lampiran File:

820-K-Sip-1977.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

820 K/Sip/1977

Tingkat Proses:

Tahun Register:

1977

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

21-02-1980

Tanggal Dibacakan:

28-02-1980

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota: