Mahkamah Agung

Putusan MA No. 1130 K/Pid/1985 Tahun 1985


Perihal: 
Sengketa jual beli sepeda

Para Pihak: 
Rajian Damanik

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
1130 K/Pid/1985

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
29-10-1987

Tanggal Dibacakan: 
18-12-1987

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Simalungun No. 137/PID/B/1985/PN.SIM; Menyatakan kesalahan terdakwa Rajian Damanik tersebut tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan; Memulihkan hak rerdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menyatakan barang bukti sebuah sepeda merk Forever dikembalikan kepada saksi Tumin; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan Negara

Kaidah Hukum: 
Apabila terdakwa tidak mengetahui menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum

Putusan MA No. 620 K/Pid/1987 Tahun 1987


Perihal: 
Korupsi

Para Pihak: 
Asmin Paku

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
620 K/Pid/1987

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
30-09-1987

Tanggal Dibacakan: 
13-10-1987

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasas; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 10/PID/B/1986/PT.PALU; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 10/PID/B/1986/PT.Palu; Menyatakan terdakwa: Asmin Paku terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut"; Menghukum terdakwa tersebut oleh karena iti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan, bahwa pada wakti menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu; Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,-; Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan; Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000,-; Menetapkan, bahwa apabila pidana pembayaran uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Memerintahkan supaya terdakwa ditahan; Menghukum pemohon kasasi/termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 6.000,-, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-, dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum: 
Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan memutuskan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 karena yuang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa untuk dibayar, tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari korupsi

Putusan MA No. 294 K/Pdt/1984 Tahun 1984


Perihal: 
Sengketa merek Dagang NIKE

Para Pihak: 
Lucas Sasmito VS Nike International Ltd .. Dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
294 K/Pdt/1984

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
30-10-1986

Tanggal Dibacakan: 
16-12-1986

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/1983 Pdt.G; Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Setiap tafsiran yang berlainan dapat dikatakan merupakan perbedaan pendapat, akan tetapi tidak semua tafsiran dapat dianggap sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hanya dapat ditentukan secara kasus demi kasus saja. Tafsiran pasal 8 yo. pasal 10 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang menyatakan ketentuan mengenai tenggang waktu, tidak bersifat mutlak dan tidak bertentangan dengan sistem serta tujuan dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961 bahkan mempunyai akibat menanggulangi kasus-kasus yang tidak benar menurut hukum. Oleh karenanya tidak dapat digolongkan sebagai perbedaan pendapat dari suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti dimaksudkan oleh pasal 67 f Undang-undang No. 14 Tahun 1985; Adanya merek asing yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dala daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya juga terkenal di Indoensia sesuai dengan makna Undang-undang No. 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut; Warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip, apa lagi menjiplak nama merek asing

Putusan MA No. 3597 K/Pdt/1985 Tahun 1985


Perihal: 
Sengketa jual beli rumah

Para Pihak: 
Sugiharto Sudharmadji VS Soegianto Oenaka

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
3597 K/Pdt/1985

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
14-04-1987

Tanggal Dibacakan: 
07-05-1987

Hakim: 

Hakim Anggota: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 dan seterusnya BW, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dikuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali. Maka perjanjian penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah batal demi hukum

Putusan MA No. 3726 K/Pdt/1985 Tahun 1985


Perihal: 
Pembatalan sepihak premi dan polis asuransi

Para Pihak: 
Aisah Gani VS PT Maskapai Assuransi Nasuha

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
3726 K/Pdt/1985

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
19-05-1987

Tanggal Dibacakan: 
30-06-1987

Hakim: 

Hakim Ketua: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 191/Pdt/1985/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 124/Pdt/G/1984/PN.JP; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi; Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang pertanggungan klaim penggugat almarhum Drs. Muhammad Djan sebesar US$ 100.000 berdasarkan Polis No. 1.7.10.1003; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum tergugat sekarang termohon kasasi untuk mebayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun yang jaruh dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Tenggang waktu untuk mengajukan klaim terhadap Asuransi jiwa oleh ahli waris tertanggung, dihitung sejak ahli waris tersebut mengetahui persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut

Putusan MA No. 3180 K/Pdt/1985 Tahun 1985


Perihal: 
Perceraian dan perwalian anak

Para Pihak: 
Emma Lilly Roosje Wuner VS Ruddy Hermanus Tania

Nomor Putusan: 
3180 K/Pdt/1985

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
24-12-1986

Tanggal Dibacakan: 
28-01-1987

Hakim: 

Hakim Anggota: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 48/Pdt/1984/PT.Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 7/1984/Pdt.G; Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara penggugat Emma Lilly Roosje Wuner dan tergugat Ruddy Hermanus Tania yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 putus karena peceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang; Menetapkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat masing-masing bernama Lidya Moddy Monna, Denny Kristianm Meidy Jusuf dan Musa Victor Easter tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat sampai mereka dewasa; Menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak-anak adalah menjadi beban dan tanggungjawab dari penggugat dan tergugat menurut kemmapuan masing-masing; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk menyerahkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatatan sipil di tempat perkawinan dilangsungkan; Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menghukum termohon kasasi/tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataanya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984 Tahun 1984


Perihal: 
Tuntutan ganti rugi

Para Pihak: 
Masudi VS I Gusti Lanang Rejeg

Nomor Putusan: 
3191 K/Pdt/1987

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
12-12-1985

Tanggal Dibacakan: 
08-02-1986

Hakim: 

Hakim Anggota: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/Pdt/1984/PT.Mtr yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 073/PN.Mtr/Pdt/1983; Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian; Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagi pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,-; Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 012/PN.Mtr.Sid.Pdt/1983. Berita acara No. 012.a/PN.Mtr/Sid.Pdt/1983 adalah sah dan berharga; Menolak gugatan penggugat selebihnya; Menghukum termohon kasasi/tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang mana biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian. Sedangkan tuntuan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya

Putusan MA No. 1296 K/Pdt/1987 Tahun 1987


Perihal: 
Sengketa waris

Para Pihak: 
Liem Sioe Bie Nio … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
1296 K/Pdt/1987

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
19-04-1989

Tanggal Dibacakan: 
02-05-1989

Hakim: 

Hakim Anggota: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi tersebut tidak dapat diterima; Menghukum pemohon-pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Pemohon kasasi telah mengajukan kasasi terhadap putusan/penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi semua penetapan berdasarkan pasal 2, pasal 19, dan pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 seharusnya diajukan banding terlebih dahulu, karena penetapan Pengadilan Negeri a quo bukan merupakan putusan dalam tingkat terakhir sesuai pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985. Di samping itu permohonan penetapan ahli waris bagi mereka terhadap siapa berlaku B.W. sudah cukup dengan membuat pernyataan waris di muka notaris

Putusan MA No. 1703 K/Pdt/1984 Tahun 1984


Perihal: 
Sengketa merek Dagang TOMMY

Para Pihak: 
Khoe Kioen Kie VS Tommy Co. LTD … dkk

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
1703 K/Pdt/1984

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
26-02-1988

Tanggal Dibacakan: 
26-02-1988

Hakim: 

Hakim Ketua: 


Bunyi Putusan: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 454/1983.G.; Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum termohon kasasi/penggugat asal akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rop. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
Dengan terbuktinya produksi tergugat kasasi yang memakai merek Tommy untuk jenis barang segala macam album-album termasuk album-album photo dari perusahaan tergugat kasasi di Jepang tidak dimasukkan ke Indonesia sejak tahun 1975 berarti produksi tergugat kasasi yang memakai merek perniagaan "Tommy" tidak pernah secara resmi diimpor ke Indonesia, sehingga tergugat kasasi bukanlah sebagai pemakai pertama di Indonesia. Lagi pula dalam produksi penggugat kasasi jelas dicantumkan produksi buatan Indonesia sehingga para konsumen tidak akan keliru membeli karena segera akan mengetahaui mana yang produksi dalam negeri dan mana yang made in Japan

Putusan Ma No. 3374 K/Pdt/1986 Tahun 1986


Perihal: 
Hutang-Piutang

Para Pihak: 
Has Asnawi VS Samuel Gidion Sibarani

Lampiran File: 

Nomor Putusan: 
3374 K/Pdt/1986

Tingkat Proses: 

Tahun Register: 

Jenis Lembaga Peradilan: 

Amar: 

Jenis Perkara: 

Klasifikasi: 

Sub Klasifikasi: 

Tanggal Musyawarah: 
20-12-1988

Tanggal Dibacakan: 
31-01-1989

Hakim: 

Hakim Anggota: 

Panitera: 


Bunyi Putusan: 
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Menerima permohonan banding dari Terbantah - Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel; Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukum bahwa akte No. 21 yang dibuat dan ditanda tangani Pembantah bersama Terbantah dihadapan W. Silitonga Notaris di Jakarta, bertanggal 6 Nopember 1977 tentang "Pengakuan Hutang" adalah sah dan mengikat para pihak; Menyatakan sebagai hukum bahwa akta Hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/981 bertanggal 18 Juni 1981 adalah sah; Menyatakan sebagai hukum hutang Pembantah kepada Terbantah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- ditambah bunga sebesar 6% sebulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 1977 sampai dengan 4 Mei 1978 ditambah bunga sebesar 6% setiap tahun dari hutang sejumlah Rp. 8.000.000,-, terhitung sejak 4 Mei 1979 sampai keseluruhan hutang tersebut dibayar lunas; Menghukum Terbantah untuk mengembalikan sertifikat No. 202 atas tanah hak milik yang terletak di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.620 M2 dengan gambar situasi No. 760/1975 kepada Pembantah dan meroya hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/1981 tanggal 18 Juni 1981, setelah Pembantah membayar hutang seperti tersebut dalam amar No. 4 diatas; Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 24.500,-; Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Kaidah Hukum: 
"Di tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa akte hipotik No. 1 Tahun 1981 bertanggal 19 Juni 1981 adalah sah sebab dibuat atas dasar pasal 6 akte pengakuan hutang. Sedangkan mengenai jumlah hutang yang dikonsinyasikan masih harus ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan yang menurut UU adalah sebesar 6% setahun, terhitung sejak saat pihak berhutang melakukan wanprestasi. Keseluruhan hutang tersebut harus dibayar lunas lebih dahulu oleh pemohon kasasi/pembantah selaku pihak berhutang, barulah termohon kasasi/terbantah selaku pihak berpiutang mengembalikan sertifikat tanah No. 202 yang dijadikan sebagai jaminan hutang pemohon kasasi