Majelis

Nomor Putusan:

45 PK/Pid/HAM AD HOC

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Eddy Djunaedi Karna Sudirdja

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-11-2004

Tanggal Dibacakan:

04-11-2004

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Iskandar Kamil

Hakim Anggota:

Artidjo Alkostar

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 182 ayat (6)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terpidana Abilio Jose Osorio Soares tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan kedua; Membebaskan terpidana oleh karena itu dan segala dakwaan; Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan agar terpidana segera dilepaskan dari Lembaga Permasyarakatan; Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Terpidana/Pemohon Peminjauan Kembali dalam permohonnya mengajukan "bukti baru (novum)" berupa Putusan MA RI yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa Bupati Kovalima dan Bupati Liquisa serta panglima PP I sebagai bawahan Gubernur (Terpidana) dinyatakan "tidak terbukti" melakukan tindak pidana Pelanggaran HAM Berat ex pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000.

Putusan MA No. 218 K/Pid/2004 Tahun 2004

Perihal:

Memberi keterangan palsu pada akte authentik

Para Pihak:

Gani bin Misin, Murhali bin Misin, Murtabak bin Misin, Rinan bin Misin

Lampiran File:

Putusan MA No. 218 K-Pid-2004.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

218 K/Pid/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

KUHP Pasal 385 ayat (1) 1e jo Pasal 55 ayat (1)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-07-2004

Tanggal Dibacakan:

14-07-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam dakwaab subsidair bukan merupakan perbuatan pidana; Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menertapkan barang bukti; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum; bahwa judex facti dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan; bahwa yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata.

Putusan MA No. 38 PK/Pid/2003 Tahun 2003

Perihal:

Menyimpan senjata api dan percobaan pembunuhan berencana

Para Pihak:

H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M Soeharto

Lampiran File:

Putusan MA No. 38 PK-Pid-2003.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

38 PK/Pid/2003

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Pemilikan Senjata Api atau Bahan Peledak

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

06-05-2004

Tanggal Dibacakan:

06-05-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 12/Drt/1951 Pasal 1 ayat (1) jo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2

KUHAP Pasal 263 ayat (2) sub a dan c

KUHAP Pasal 33 ayat (1)

KUHAP Pasal 34 ayat (2)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M Soeharto terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan IV, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan terdakwa oleh karena itu dan tuntutan hukum terhadap dakwaan IV; Menyatakan terdakwa H. Hutomo Mandala Putra Tommy bin H.M Soeharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak,tanpa hak Menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak, membujuk untuk melakukan pembunuhan berencana; Menghukum dengan pidana penjara selama 10 tahun potong tanahan; dst

Kaidah Hukum:

Terdapat kekeliruan atau kehilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

Putusan MA No. 830 K/Pid/2003 Tahun 2003

Perihal:

Penyalahgunaan uang/dana untuk menguntungkan diri sendiri

Para Pihak:

David Nusa Wijaya al. Ng. Tjuen Wie

Lampiran File:

Putusan MA No. 830 K-Pid-2003.PDF

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

830 K/Pid/2003

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-07-2003

Tanggal Dibacakan:

23-07-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 197 ayat (1)

UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999

UU No. 2 Tahun 1986

UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c jo UU No. 31 Tahun 1999 jo KUHP Pasal 1 ayat (2); Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa David Nusa Wijaya al. Ng Tjuen Wie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun; Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tsb; Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 dengan ketentuan bida denda itu tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 1.291.530.307.776.84 dst

Kaidah Hukum:

Judex factie sudah tepat dan benar dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan BLBI secara bersama-sama dengan Sdr. Wiryatin Nusa (Kepala cabang KPO PT. Bank Umum Servitia Tbk)

Putusan MA No. 01 PK/N/2003 Tahun 2003

Perihal:

Perjanjian perdamaian

Para Pihak:

PT. Okasa Indah VS TIM Likuidasi Bank harapan Sentosa

Lampiran File:

Putusan MA No. 01 PK-N-2003.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

01 PK/N/2003

Tingkat Proses:

Tahun Register:

KUHPerdata Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3)

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Perdata Niaga

Klasifikasi:

Pembatalan Perdamaian

Tanggal Musyawarah:

04-02-2003

Tanggal Dibacakan:

04-02-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU Kepailitan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (2)

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian PKPU No. 06/PRPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst; Menyatakan batal putusan perdamaian No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 November 2002, berikut perjanjian perdamaian PKPU No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2002; Menyatakan termohon pailit; Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H sebagai Kurator; Memerintahkan K.P.N untuk mengangkat Hakim Pengawas; Menolak Permohonan yang selebihnya.

Kaidah Hukum:

Bahwa Pasal 276 UUK memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 UUK terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut hakim dapat menolak ataupun mengabulkannya dengan menyatakan pasalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit. Oleh karena telah dialihkan oleh kreditur dan tidak dibantah oleh debitur, maka terbukti benar bahwa debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut. sehingga permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan debitur dinyatakan pailit.

Putusan MA No. 09 PK/N/2004 Tahun 2004

Perihal:

Perjanjian jual-beli

Para Pihak:

PT. Pacific Metrorealty VS Elizabeth Prasertyo Utomo

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

09 PK/N/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU Kepailitan Pasal 6 ayat (3)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

24-09-2004

Tanggal Dibacakan:

24-09-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon; Menghukum termohon PK membayar biaya perkara dalam semua tingkay peradilan yang dalam pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000

Kaidah Hukum:

Bahwa dari bukti PK 3 (kesejahteraan bersama antara debitur dengan kreditur) dan bukti PK %d (kuitansi pelunasan pembayaran oleh debitur kepada kreditur) yang baru ditemukan oleh debitur pada tanggal 10 Februari 2004, sehingga kreditur tidak lagi menjadi kreditur dari debitur. dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditur dari debitur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK tidak terbukti dan dalam hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi maka putusan kasasi akan berbeda.

Putusan MA No. 01 PK/N/2004 Tahun 2004

Perihal:

Permohonan pailit

Para Pihak:

PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. Kawi), Tobeng Mahatani VS PT. Wijaya Indah Permai

Lampiran File:

Putusan MA No. 01 PK-N-2004.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

01 PK/N/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU Kepailitan Pasal 286 ayat (2) b

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

23-03-2004

Tanggal Dibacakan:

23-03-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 82

UU No. 4 Tahun 1998

Bunyi Putusan:

(Mengadili kembali) : Menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon PT. Wijaya Indah Permai; Menghukum termohon PK pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000

Kaidah Hukum:

Bahwa menurut Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 Direksi (ic Termohon Pailit II). Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan karena itu termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili termohon pailit I (PT. Kawi) didalam atau diluar pengadilan, dengan demikian putusan yang dimohonkan PK harys dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerpan hukum (Pasal 286 ayat (2) b. UUK.)

Putusan MA No. 280 K/AG/2004 Tahun 2004

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Abdullah Gobel bin Drs. Tayeb Gobel VS Anggarini Surja Atmadja binti Oskar Surja Atmadja

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

280 K/AG/2004

Tingkat Proses:

Tahun Register:

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) jo UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

10-11-2004

Tanggal Dibacakan:

10-11-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon yaitu Mut'ah berupa satu buah rumah , Nafkah-Kiswah-Maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 25.000.000, nafkah 2 orang anak minimal masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 setiap bulan sejak pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon sampai anak tersebut 21 tahun (dewasa); Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan Ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya; Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 217.000, Tingkat banding sebanyak Rp. 134.000, dan tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000

Kaidah Hukum:

Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.

Putusan MA No. 75 K/AG/2003 Tahun 2003

Perihal:

Sengketa tanah waris

Para Pihak:

Susiati, Yuniasih VS Hj. Fadillah binti H. Tuganal, Zaidah binti H. Tuganal, Sulastri binti M. Amin, Nurmayati binti M. Amin binti Aloh

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

75 K/AG/2003

Tingkat Proses:

Tahun Register: