Mahkamah Agung

UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 49 ayat (1)

Tahun Register:

1994

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

29-04-1997

Tanggal Dibacakan:

29-04-1997

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tidak dapat diterima; - Membatalkan putusan PT. Jakarta tanggal 7 April 1994 No. 496/PDT/1993/PT DKI dan Putusan PN Jakarta Timur tanggal 6 April 1993 No. 237/PDT/G/1992/PN.JKT Timur; - Menolak provisi yang diajukan para penggugat dalam pokok perkara; - Menolak gugatan para penggugat seluruhnya dalam rekonpensi; - Menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi dalam konpensi dan rekonpensi; - Menghukum para pemohon kasasi/ para penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara : tingkat pertama sebesar Rp. 100.000-, tingkat banding sebesar Rp. 25.000-, tingkat kasasi Rp. 50.000-,

Kaidah Hukum:

Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta. Bahwa sarana pemancingan dan rekreasi bukan merupakan fasilitas umum atau sosial, oleh karena itu developer tidak dapat dibebankan untuk membangun fasilitas tersebut sebagimana tercantum dalam brosur.

Putusan MA No. 283 K/TUN/1998 Tahun 1998

Perihal:

Perselisihan hubungan kerja

Para Pihak:

Yayasan Perguruan Dharma Agung (Institut Sains dan Teknologi TD. Pardede) VS Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Lampiran File:

Putusan MA No. 283 K-TUN-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

283 K/TUN/1998

Tingkat Proses:

PP No. 30 Tahun 1990 Pasal 116

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-12-2000

Tanggal Dibacakan:

14-12-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2a)

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : - Menyatakan tergugat tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini ( Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990);- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor: TAR.951/M/KP4P/19;

Kaidah Hukum:

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Pasal 116 menentukan bahwa yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Dengan demikian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara dosen dengan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi karena sengketa tersebut bukan merupakan hubungan industrial tetapi merupakan hubungan di bidang pendidikan.

Putusan MA No. 208 K/TUN/1998 Tahun 1998

Perihal:

Pembayaran Pajak

Para Pihak:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanman Modal Asing VS PT. Natra Raya

Lampiran File:

Putusan MA No. 208 K-TUN-1998.pdf

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

208 K/TUN/1998

Tingkat Proses:

UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tahun Register:

1998

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

25-05-1999

Tanggal Dibacakan:

25-05-1999

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Dalam Eksepsi) : Mengabulkan eksepsi tergugat; (Dalam Pokok Perkara) : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Kaidah Hukum:

Bahwa sanggahan/gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk diajukan kepada Pengadilan Negeri (Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) dan Penjelasannya).

Putusan MA No. 04 K/MIL/2000 Tahun 2000

Perihal:

Penggelapan tanah warisan

Para Pihak:

Hasanuddin

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

04 K/MIL/2000

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Putusan MA No. 972 K-Pid-2000.PDF

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

27-04-2000

Tanggal Dibacakan:

27-04-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri) : 1. Menyatakan terdakwa Hasanuddin, Serda Nrp. 572356 tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan; 2. Membebaskan terdakwa tersebut dari semua dakwaan; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa karena unsur kepemilikan/siapa pemilik persil belum jelas, dan masih merupakan kewenangan pada Hakim Perdata di dalam lingkungan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Hakim Peradilan Militer maka untuk melaksanakan hukum sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 dan Pasal 385 KUHP tidak terbukti, karenanya terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan.

Putusan MA No. 972 K/Pid/2000 Tahun 2000

Perihal:

Tindak pidana penggelapan

Para Pihak:

Sugito Chandra

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

972 K/Pid/2000

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Putusan MA No. 1378 K-Pid-2000.PDF

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

30-11-2000

Tanggal Dibacakan:

30-11-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

(Mengadili Sendiri): 1. Menyatakan terdakwa Sugito Chandra tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan; 2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 bulan; 3. Menyatakan hukuman tersebut di atas tidak perlu dijalani di kemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama 4 bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana; 4. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Gudang dan 1 lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang tertanggal 9 April 1998, tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 lembar kwitansi asli pembelian gudang tanggal 22 Desember 1997, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Tjahyadi Chandra; 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan Rp. 2.500,-

Kaidah Hukum:

Dalam hal unsur memiliki dengan melawan hukum telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman".

Putusan MA No. 1378 K/Pid/2000 Tahun 2000

Perihal:

Memproduksi dan mengedarkan psikotropika/narkotika

Para Pihak:

Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

1378 K/Pid/2000

Tingkat Proses:

Tahun Register:

UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (1) sub c tentang Psikotropika

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Narkotika/Psikotropika

Tanggal Musyawarah:

16-11-2000

Tanggal Dibacakan:

16-11-2000

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi; Terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan "mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan"; Pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp. 25.000.000-, subsidair 3 bulan; Barang bukti dirampas untuk Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar memilih atau menyimpan shabu-shabu/psikotropika tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 60 ayat (1) sub c UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan MA No. 013 K/N/2000 Tahun 2000

Perihal:

Pengesahan Perdamaian

Para Pihak:

PT. Pulung Copper Works, LTD VS PT. Alcarindo Prima

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

013 K/N/2000

Tingkat Proses:

Tahun Register:

M. Syafiuddin Kartasasmita

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

16-11-2000

Tanggal Dibacakan:

16-11-2000

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Soedarko

P. Panggabean

Panitera:

Binsar P. Pakpahan

Dasar Putusan:

Yurisprudensi No. 4384 K/Sip/1961

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Pulung Copper Works, LTD; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000-,

Kaidah Hukum:

Dalam hal penentuan jumlah seluruh utang pemohon kasasi, dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutang pada rapat verifikasi dan bila ada saling perbedaan dalam rapat verifikasi yang tidak dapat di damaikan oleh Hakim Pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Putusan MA No. 010 K/N/2000 Tahun 2000

Perihal:

Perubahan dalam likuidasi

Para Pihak:

PT. Asmawi Agung Corporation VS Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

010 K/N/2000

Tingkat Proses:

Tahun Register:

Putusan MA No. 285 K-AG-2000.pdf

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

05-04-2000

Tanggal Dibacakan:

05-04-2000

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Soeharto

Hakim Anggota:

Supraptini Sutarto

Paulus Effendi Lotulung

Panitera:

Binsar P. Pakpahan

Dasar Putusan:

BW Pasal 1820

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Amawi Agung Corporation; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 2.000.000-,

Kaidah Hukum:

1. Termohon kasasi bukanlah Kreditur separatis dalam arti mempunyai hak tanggungan, gadai, tetapi dijamin oleh penjamin. Adanya penjamin ini tidaklah berarti Termohon kasasi lalu merupakan Kreditur separatis dalam perkara kepailitan; 2. Dalam hal adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Kreditur dapat memilih apakah akan menagih hutangnya kepada Debitur asli atau kepada penjamin.

Putusan MA No. 285 K/AG/2000 Tahun 2000

Perihal:

Perceraian

Para Pihak:

Nonie Monica Harahap binti Hjachmier Noveloon Harahap VS Arief Hidayatullah bin H. Ir. M. Natsir Amin

Lampiran File:

Sumber Pustaka:

Nomor Putusan:

285 K/AG/2000

Tingkat Proses:

Tahun Register: