Pidana | Daniel S. Lev Library

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; Membatalkan putusan Pangadilan Tinggi di Semarang tanggal 4 Desember 2000 No. 325/Pid/200/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Unggaran tanggal 2 Oktober 200 No. 101/Pid.B/2000/Pn.Ung; (Mengadili Sendiri): Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum; Menyatakan berita acara persidangan di Pengadilan berikut putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut batal pula; Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum; Memerintahkan Jaksa Penuntut umum agar terdakwa/pemohon kasasi dimerdekakan dan tahanan; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Kaidah Hukum:

Judex factie tidak tepat dalam mempertimbangkan dakwaan jaksa/penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, karena dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum menyebutkan bahwa ganja bukan tanaman, akan dapat menimbulkan keracunan pengertian, yang berakibat dakwaan menjadi kabur, bahwa dakwaan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan MA No. 1900 K/Pid/2002 Tahun 2002

Perihal:

Kasus Korupsi antara Gubernur Bank Indonesa dengan PT. Bank Bali dan PT. Era Giat prima

Para Pihak:

Syahril Sabirin

Lampiran File:

Putusan MA No. 1900 K-Pid-2002.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

1900 K/Pid/2002 T

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2002

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

12-08-2002

Tanggal Dibacakan:

12-08-2002

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 244

Bunyi Putusan:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Catatan Amar:

Tidak dapat diterima

Kaidah Hukum:

Judex factie tidak salah menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat perngahargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Putusan MA No. 27 PK/Pid/2003 Tahun 2003

Perihal:

Persaingan curang

Para Pihak:

Tjandra Sugiono

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2006

Nomor Putusan:

27 PK/Pid/2003

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-07-2003

Tanggal Dibacakan:

04-07-2003

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 263 ayat (2)

KUHAP Pasal 266 ayat (2) huruf b No.1

Bunyi Putusan:

Menerima Permohonan Peninjauan kembali dan pemohon Peninjauan kembali; (Mengadili Sendiri): Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; Membebaskan Terpidana dan segala dakwaan tersebut; Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali kepada Negara

Kaidah Hukum:

Putusan judex factie kasasi telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seseorang namun seseorang tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan, keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai Testimonium De Auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti.

Putusan MA No. 294 K/PID/2016 Tahun 2016

Perihal:

Tindak Pidana Pencurian Motor

Para Pihak:

Rizky Ramadhan Alias Rizky Condet bin Iskandar

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Nomor Putusan:

294 K/PID/2016

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2016

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Menolak

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Tindak Pidana Pencurian

Tanggal Musyawarah:

08-06-2016

Tanggal Dibacakan:

08-06-2016

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Artidjo Alkostar

Hakim Anggota:

Meruap Dohmatiga Pasaribu

Eddy Army

Panitera:

Agustina Dyah Prasetyaningsih

Dasar Putusan:

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 156 Ayat (7) KUHP Tentang Sistem Peradilan Anak

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bunyi Putusan:

(Mengadili): Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Terhadap putusan yang amarnya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa yang seharusnya diajukan dalam peradilan pidana anak namun diajukan dalam peradilan untuk dewasa tidak dapat diajuakan upaya hukum kasasi.

Putusan MA No. 1616 K/Pid.Sus/2013 Tahun 2013

Perihal:

Korupsi berlanjut

Para Pihak:

Angelina Patricia Pingkan Sondakh

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

1616 K/Pid.Sus/2013

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2013

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

20-11-2013

Tanggal Dibacakan:

20-11-2013

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Panitera:

Dasar Putusan:

UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18

UU No. 20 Tahun 1999 Jo KUHP Pasal 64 ayat (1)

UU No. 31 Tahun 1999 Jo KUHP Pasal 64 ayat (1)

Bunyi Putusan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh tersebut; Mengabilkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013

Kaidah Hukum:

1. Bahwa dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa : "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" pasal tersebut menegaskan bahwa keberadaan alat bukti Elektronik adalah sah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa : "Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; 2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan upaya menggiring Anggota Kemendiknas agar proyek-proyek pembangunan dan pengadaaan dan nilai anggaran sesuai dengan permintaan Permai group lalu terdakwa mendapat uang Rp. 12.580.000.000 dan US $ 2.350.000 merupakan tindak pidana korupsi

Putusan MA No. 253 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2012

Perihal:

Korupsi bersama-sama dan berlanjut

Para Pihak:

Satono bin Darmo Susiswo

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Nomor Putusan:

253 K/Pid.Sus/2012

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2012

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

19-03-2012

Tanggal Dibacakan:

19-03-2012

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Djoko Sarwono

Hakim Anggota:

Komariah E. Sapardjaja

Leopold Luhut Hutagalung

Lumme

Krisna Harahap

Panitera:

Rahayuningsih

Dasar Putusan:

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (3) Tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (4) Tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 Tentang Perbendaharaan Negara

PP No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Bunyi Putusan:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAK^AAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No. 304/Pid.Sus/2011?PN.TK. Tanggal 17 Oktober 2011

Putusan MA No. 1572 K/Pid/2001 Tahun 2001

Perihal:

Memiliki/menyimpan psikotropika

Para Pihak:

Jolita Zonneveld

Lampiran File:

Putusan MA No. 1572 K-Pid-2001.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

1572 K/Pid/2001

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2001

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

31-07-2001

Tanggal Dibacakan:

31-07-2001

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 62

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa Jolita Zonneveld secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyimpan psikotropika; Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 200.000 dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan; Menetapkan bahwa waktu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan; Menyatakan barang bukti berupa : 2 paket psikotropika jenis sabu-sabu seberat 5,6 gram, 1 dos kantong plastik model klip dengan berbagai ukuran dan satu bungkus plastik kertas warna putih dan kotak plastik warna putih yang berisi plester dan selembar tissue dirampas untuk dimusnahkan; Menghukum termohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi, untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500

Kaidah Hukum:

Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6) KUHAP; Judex factie tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa Pasal 197 ayat (1) sub d

Putusan MA No. 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004 Tahun 2004

Perihal:

Pembunuhan dan serangan kepada penduduk sipil yang pro kemerdekaan

Para Pihak:

Abilio Jose Osorio Soares

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

45 PK/Pid/HAM AD HOC

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

04-11-2004

Tanggal Dibacakan:

04-11-2004

Hakim:

Majelis

Hakim Ketua:

Iskandar Kamil

Hakim Anggota:

Artidjo Alkostar

Eddy Djunaedi Karna Sudirdja

Dasar Putusan:

KUHAP Pasal 182 ayat (6)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terpidana Abilio Jose Osorio Soares tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan kedua; Membebaskan terpidana oleh karena itu dan segala dakwaan; Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan agar terpidana segera dilepaskan dari Lembaga Permasyarakatan; Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Terpidana/Pemohon Peminjauan Kembali dalam permohonnya mengajukan "bukti baru (novum)" berupa Putusan MA RI yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa Bupati Kovalima dan Bupati Liquisa serta panglima PP I sebagai bawahan Gubernur (Terpidana) dinyatakan "tidak terbukti" melakukan tindak pidana Pelanggaran HAM Berat ex pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000.

Putusan MA No. 218 K/Pid/2004 Tahun 2004

Perihal:

Memberi keterangan palsu pada akte authentik

Para Pihak:

Gani bin Misin, Murhali bin Misin, Murtabak bin Misin, Rinan bin Misin

Lampiran File:

Putusan MA No. 218 K-Pid-2004.PDF

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

218 K/Pid/2004

Tingkat Proses:

Kasasi

Tahun Register:

2004

Jenis Lembaga Peradilan:

Amar:

Jenis Perkara:

Klasifikasi:

Tanggal Musyawarah:

14-07-2004

Tanggal Dibacakan:

14-07-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

KUHP Pasal 385 ayat (1) 1e jo Pasal 55 ayat (1)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam dakwaab subsidair bukan merupakan perbuatan pidana; Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menertapkan barang bukti; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum; bahwa judex facti dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan; bahwa yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata.

Putusan MA No. 38 PK/Pid/2003 Tahun 2003

Perihal:

Menyimpan senjata api dan percobaan pembunuhan berencana

Para Pihak:

H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M Soeharto

Lampiran File:

Putusan MA No. 38 PK-Pid-2003.pdf

Sumber Pustaka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2005

Nomor Putusan:

38 PK/Pid/2003

Tingkat Proses:

Peninjauan kembali

Tahun Register:

2003

Jenis Lembaga Peradilan:

Mahkamah Agung

Amar:

Mengabulkan

Jenis Perkara:

Pidana

Klasifikasi:

Pemilikan Senjata Api atau Bahan Peledak

Tanggal Musyawarah:

06-05-2004

Tanggal Dibacakan:

06-05-2004

Hakim:

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Dasar Putusan:

UU No. 12/Drt/1951 Pasal 1 ayat (1) jo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2

KUHAP Pasal 263 ayat (2) sub a dan c

KUHAP Pasal 33 ayat (1)

KUHAP Pasal 34 ayat (2)

Bunyi Putusan:

(Mengadili sendiri) : Menyatakan terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M Soeharto terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan IV, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan terdakwa oleh karena itu dan tuntutan hukum terhadap dakwaan IV; Menyatakan terdakwa H. Hutomo Mandala Putra Tommy bin H.M Soeharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak,tanpa hak Menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak, membujuk untuk melakukan pembunuhan berencana; Menghukum dengan pidana penjara selama 10 tahun potong tanahan; dst

Kaidah Hukum:

Terdapat kekeliruan atau kehilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.